Daerah
Dandim 0817/Gresik Hadiri Rembuk Tani, Petani Sambut Gembira Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi
WARTAPENASATUJATIM | Gresik — Kabar gembira kembali datang untuk para petani di Kabupaten Gresik. Setelah pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, kini Presiden Prabowo Subianto melalui Pupuk Indonesia dan Petrokimia Gresik menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Kebijakan ini disambut antusias oleh para petani, seperti terlihat dalam kegiatan Rembuk Tani yang digelar di Kios Pupuk Bersubsidi UD Sumber Wangi, Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Rabu (29/10/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, didampingi Wakil Bupati dr. Asluchul Alif, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Komandan Kodim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, S.Sos., serta Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, S.I.K., M.Si.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi sektor pertanian di tengah meningkatnya biaya produksi.
“Apresiasi kami sampaikan kepada PT Pupuk Indonesia atas implementasi diskon pupuk. Selain potongan harga 20 persen, kini pembelian juga lebih mudah. Program ini sangat bermanfaat bagi petani di Gresik maupun secara nasional,” ungkap Bupati Yani.
Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disertai peningkatan alokasi pupuk bersubsidi nasional dari 5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
“Kami berkomitmen memastikan kebutuhan pupuk petani di seluruh wilayah, termasuk Gresik, terpenuhi dengan baik. Sistem distribusi juga disederhanakan agar pupuk dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Rahmad.
Dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, S.Sos. menyampaikan bahwa TNI selalu siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menyejahterakan petani.
“Kami di Kodim 0817/Gresik siap mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Petani adalah ujung tombak kedaulatan pangan bangsa, sehingga kebijakan ini sangat tepat dan perlu terus dikawal bersama,” ujar Dandim.
Dandim juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN seperti Pupuk Indonesia menjadi kunci keberhasilan program pertanian di lapangan.
“Kolaborasi ini harus terus dijaga. TNI melalui para Babinsa akan terus hadir mendampingi petani, memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian,” imbuhnya.
Kegiatan Rembuk Tani berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri ratusan petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik.
Para petani menyambut baik kebijakan tersebut yang diharapkan dapat meringankan beban produksi serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen dan peningkatan alokasi pupuk secara nasional, diharapkan sektor pertanian di Gresik semakin tumbuh kuat dan berdaya saing, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.*** (Bgn)
Demo Tuntut Pilkades di Sampang Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
WARTAPENASATUJATIM | SAMPANG – Aksi demonstrasi menuntut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di depan Gedung DPRD Sampang, Selasa (28/10/2025), berakhir ricuh.
Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai bertindak anarkistis.
Pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar Pilkades segera digelar.
Setibanya di depan gedung, massa berusaha masuk ke halaman DPRD, namun upaya tersebut dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga.
“Kami minta aparat kepolisian tidak menghalangi kami menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD, bukan di jalan raya,” ujar koordinator aksi, Mausul, dalam orasinya.
“Kami menuntut agar Pilkades digelar pada tahun 2026 dan meminta DPRD menyiapkan anggaran dalam APBD 2026,” tambahnya.
Ketegangan meningkat setelah massa tetap tidak diizinkan masuk ke area gedung. Sebagian peserta aksi mulai melempar benda-benda ke arah petugas. Aksi saling dorong bahkan sempat berujung baku pukul.
Polisi yang terdesak oleh massa kemudian menembakkan tiga kali gas air mata untuk mengurai kericuhan. Namun, bukannya bubar, massa justru kembali menyerang barikade polisi sehingga aparat terpaksa melepaskan lima tembakan gas air mata tambahan.
Akibat bentrokan tersebut, sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Trunojoyo mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi di lapangan, empat anggota polisi dan tiga pendemo mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Sekitar pukul 16.40 WIB, situasi mulai mereda setelah Wakil Bupati Sampang, RKH Ahmad Mahfud, mendatangi lokasi untuk menemui perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud didampingi Kapolres, Dandim, dan sejumlah anggota DPRD Sampang menandatangani berita acara yang memuat poin-poin tuntutan peserta aksi.
“Saya yakin kehadiran anda semua di tempat ini untuk kebaikan Sampang,” kata Mahfud.
“Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, saya memohon doa agar kami diberikan kemampuan untuk mengawal tuntutan ini hingga mendapatkan hasil terbaik bagi Kabupaten Sampang,” imbuhnya.
Usai dialog berlangsung, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Situasi di sekitar Gedung DPRD Sampang berangsur kondusif.*** (Bgn)
- Artikel, Bisnis, Daerah, hukum, Keamanan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Kemanusiaan Bedah Buku “Luka yang Tak Menyerah” Ajak Publik Menafsirkan Makna Perlawanan dalam Sastra
Yogyakarta wartapenasatu.com
“Luka yang Tak Menyerah, Bara yang Tak Padam”: JAKER dan Retorika UGM Gelar Bedah Buku Puisi tentang Perlawanan dan Kemanusiaan
Yogyakarta, 29 Oktober 2025 —
Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) bersama komunitas Retorika Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Bedah Buku Antologi Puisi berjudul “Luka yang Tak Menyerah, Bara yang Tak Padam”, Rabu (29/10) sore, di Ruang Persatuan, Lantai 3 Fakultas Filsafat UGM. Acara yang dimulai pukul 16.00 WIB ini menjadi ruang pertemuan antara sastrawan, akademisi, dan pecinta sastra yang ingin menafsirkan kembali makna luka dan daya hidup dalam perjalanan kemanusiaan.Dalam sambutannya, perwakilan JAKER menyampaikan bahwa antologi ini bukan sekadar kumpulan puisi, tetapi sebuah kesaksian sosial dan batin atas kenyataan hidup yang tak selalu ramah. “Kami ingin menjadikan puisi sebagai ruang untuk menyembuhkan dan melawan sekaligus. Luka bukan alasan untuk berhenti, dan bara tak seharusnya padam hanya karena angin kesedihan,” ujar salah satu perwakilan JAKER membuka acara.
Buku antologi puisi ini menampilkan karya-karya dari berbagai penulis dengan latar berbeda yang menggali tema tentang kehilangan, perlawanan, dan harapan. Karya-karya di dalamnya merekam denyut kehidupan rakyat kecil, pergulatan batin, dan semangat tak menyerah di tengah situasi sosial yang sering melukai rasa kemanusiaan.
Sastrawan Kiswondo, salah satu pembicara, mengungkapkan bahwa puisi-puisi dalam buku ini tidak berhenti pada keindahan bahasa, tetapi menjadi jeritan nurani yang menolak diam. “Puisi-puisi ini lahir dari keberanian. Mereka adalah bentuk perlawanan halus terhadap ketidakadilan yang membungkam. Di sinilah puisi kembali ke hakikatnya — menjadi suara bagi yang tak punya suara,” tegasnya.
Sementara itu, Achmad Munjid, M.A., Ph.D., dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, melihat karya ini sebagai refleksi tentang kemanusiaan yang teruji. Menurutnya, puisi mampu memanggil kesadaran baru di tengah derasnya pragmatisme zaman. “Sastra seperti ini menegaskan bahwa berpikir kritis dan berempati adalah dua sisi dari kemanusiaan yang tak bisa dipisahkan. Puisi menjadi cara kita merawat keduanya,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Pembicara lainnya, Isty, alumni Filsafat UGM, menyoroti sisi reflektif dari karya-karya tersebut. Ia menilai bahwa setiap puisi di dalamnya adalah perjalanan spiritual para penulis dalam menemukan makna dari luka. “Ada kekuatan lembut di balik setiap kata. Puisi-puisi ini tidak meratapi luka, melainkan berdialog dengannya. Dari situ lahir semacam kebijaksanaan baru,” tutur Isty.
Acara berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Selain diskusi, beberapa penulis turut membacakan puisinya, menciptakan suasana syahdu yang menggugah hadirin. Melalui kegiatan ini, JAKER dan komunitas Retorika UGM berharap sastra terus menjadi sumber kekuatan moral dan refleksi sosial bagi masyarakat. “Kami ingin menjaga bara semangat agar tetap menyala, karena dari puisi kita belajar menjadi manusia yang tidak menyerah,” tutup panitia.
BY”Nok Srie”
Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Trenggalek Jaga Hutan Dongko dari Penambangan Ilegal
WARTAPENASATUJATIM | Trenggalek – Upaya menjaga kelestarian alam dan menegakkan hukum di Kabupaten Trenggalek terus digencarkan melalui sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan pemasangan papan larangan aktivitas Illegal Mining di kawasan hutan RPH Dongko Utara, BKPH Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini dipelopori oleh Koramil 0806-13/Dongko bersama stakeholder terkait sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penambangan liar yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Bati Tuud Koramil 0806-13/Dongko, Pelda Suroso, yang turut memimpin kegiatan tersebut menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk kedaulatan di bidang sumber daya alam dan energi.
“Dengan berkurangnya kegiatan illegal mining, diharapkan pendapatan negara dari sektor pertambangan bisa meningkat. Ujungnya, kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak,” ujarnya.
Pemasangan papan larangan tidak hanya dilakukan di satu titik, tetapi di beberapa lokasi strategis di kawasan hutan yang rawan aktivitas penambangan liar.
Papan bertuliskan “Dilarang Melakukan Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining)” dipasang di area-area yang sebelumnya sempat terpantau adanya aktivitas mencurigakan.
Kegiatan ini turut melibatkan aparat Polsek Dongko, petugas Perhutani, serta perangkat desa setempat.
Sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga sumber daya alam bangsa.
Penegasan ini juga sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar aparat di daerah mampu mengambil langkah konkret dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik penambangan ilegal.
Menurut Pelda Suroso, aktivitas illegal mining tidak hanya mengancam kondisi ekologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan tindak kriminalitas.
“Penambangan liar ini seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa memicu kerusakan ekosistem hutan dan sumber air. Oleh karena itu, langkah pencegahan seperti ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain pemasangan papan larangan, kegiatan ini juga disertai sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Aparat gabungan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum dan izin resmi pemerintah. Masyarakat diimbau agar tidak tergiur dengan keuntungan sesaat yang ditawarkan oleh para pelaku penambangan ilegal.
Kapolsek Dongko yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang kedapatan melakukan penambangan tanpa izin.
“Kami bersama TNI dan Perhutani akan terus melakukan patroli rutin dan pemantauan lapangan. Tujuannya agar kawasan hutan di Dongko tetap lestari dan bebas dari aktivitas penambangan ilegal,” ujarnya.
Langkah-langkah preventif ini juga mendapat dukungan penuh dari Perhutani KPH Kediri Selatan, yang memiliki tanggung jawab atas kawasan hutan di wilayah Dongko.
Pihak Perhutani menilai kegiatan kolaboratif ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan untuk generasi mendatang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap sinergi TNI-Polri dan Perhutani.
Mereka menilai kegiatan ini selaras dengan program pemerintah daerah dalam menekan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak tata ruang dan memicu bencana alam seperti longsor dan banjir.
Kegiatan di Dongko ini menjadi cerminan komitmen bersama Forkopimda Trenggalek untuk mewujudkan wilayah yang aman, lestari, dan berdaulat atas sumber daya alamnya.
TNI melalui Koramil 0806-13/Dongko menegaskan akan terus berperan aktif dalam menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah demi kemakmuran rakyat.
“Kami tidak hanya menjaga wilayah dari ancaman fisik, tetapi juga dari ancaman non-militer seperti perusakan lingkungan dan pencurian sumber daya alam bangsa,” tutup Pelda Suroso.*** (Bgn)
Angin Kencang Terjang Sitio-tio, Pemkab Tapteng Sigap Ulurkan Bantuan
Angin Kencang Terjang Sitio-tio, Pemkab Tapteng Sigap Ulurkan Bantuan
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com -Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat memberikan bantuan kepada warga Desa Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan, yang rumahnya terdampak angin kencang pada Jumat, 24 Oktober 2025. Bantuan awal diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Mariati Simanullang, SE., MM, menjelaskan bahwa bantuan diserahkan kepada tiga warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung, yaitu Sarpan Nasution dan Juminem Sembiring dari Dusun II, serta Niatman Boeaya dari Dusun IV Desa Sitio-tio Hilir.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH., MH dan Mahmud Efendi, yang diwakili oleh Plh. Kadis Sosial Kabupaten Tapteng Mariati Simanullang, SE., MM, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kristina Tambunan, SKM beserta Analis Kebijakan dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan rasa duka atas musibah yang menimpa warganya. Mereka berharap agar para korban diberikan ketabahan dan kesabaran, serta bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga yang terdampak.
Bantuan awal yang diberikan oleh Pemkab Tapteng berupa kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, telur, tikar gulung, family kit, dan selimut. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca-bencana.
Kepala Desa Sitio-tio Hilir, Maryono Pasaribu, mewakili warga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Tapteng dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan awal serta membantu perbaikan atap rumah warganya. Dukungan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Maryono Pasaribu menjelaskan kronologis kejadian, bahwa musibah angin puting beliung terjadi pada Jumat, 24 Oktober 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat kejadian ini, atap rumah milik Sarpan Nasution, Juminem Sembiring, dan Niatman Boeaya mengalami kerusakan. Kerugian yang dialami oleh Sarpan Nasution diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000, Juminem Sembiring sebesar Rp. 800.000, dan Niatman Boeaya sebesar Rp. 1.500.000.
Turut hadir saat pemberian bantuan tersebut, BPBD Desa Sitio-tio Hilir Mhd Idrus Harahap, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Serta Kepala Dusun II dan IV Desa Sitio-tio Hilir, Analis Kebijakan, Pekerja Sosial, Dinas Sosial Tapteng, serta Petugas Tagana Kabupaten Tapteng.
Tapanuli Tengah Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Nasional
Tapanuli Tengah Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Nasional
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional, yaitu Program 3 Juta Rumah, yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi (rakor) yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rakor yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, yang mengikuti jalannya diskusi dari Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapanuli Tengah pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. Kehadiran Wabup Mahmud Efendi menegaskan keseriusan Pemkab Tapteng dalam menyelaraskan program-program pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan fokus utama rakor adalah capaian Sumatera Utara dalam Program 3 Juta Rumah pada tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan target nasional mencapai 3 juta unit rumah pada tahun yang sama.
Gubernur Sumatera Utara juga mengungkapkan kondisi existing kuota untuk Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah 20.000 unit rumah, di mana 8.148 unit atau 40,74 persen di antaranya telah melalui proses akad. Untuk mencapai target yang ditetapkan, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyediakan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, serta memvalidasi data calon penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah melalui berbagai sumber, seperti Dana Stimulan Kawasan (DSK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Jaminan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur permukiman juga menjadi perhatian penting dalam implementasi program ini.
Dalam strategi akselerasi Provinsi Sumatera Utara, dicanangkan Gerakan Rumah 2025 yang mengedepankan sinergi lintas kabupaten/kota, penyederhanaan proses izin melalui Online Single Submission (OSS), pendampingan oleh Tim Teknis Provinsi, serta kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber. Tantangan utama yang dihadapi meliputi proses perizinan yang belum seragam antar daerah, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, kendala pembiayaan bagi MBR informal, dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal.
Menanggapi arahan Gubernur Sumatera Utara, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sepenuhnya mendukung Program Presiden Pembangunan 3 Juta Rumah. Beliau juga melaporkan data pembebasan AQQ1 (Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Perumahan) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan total 434 unit bangunan yang dikembangkan oleh PT Tapanuli Karya Cemerlang, PT Sokevin Karya Gemilang, dan Elwardo Lumbantobing.
Polres Bojonegoro Bersama Pemkab Lakukan Sidak Gabungan, Pastikan HET Beras Tetap Terkendali
WARTAPENASATUJATIM | BOJONEGORO – Petugas gabungan dari Polres Bojonegoro Polda Jatim bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan Inspeksi Mendadak (sidak) di sejumlah toko tradisional, toko modern, dan produsen beras di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Senin (27/10/2025).
Sidak ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium tetap stabil di pasaran serta mencegah terjadinya lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kegiatan pengecekan dipimpin oleh Kanit Pidsus Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda A. Zaenan Na’im, bersama sejumlah anggota Unit II Pidsus lainnya.
Turut mendampingi tim dari Bagian Perekonomian Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, yang menjadi komoditas utama masyarakat Bojonegoro.
Sidak dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain Swalayan Samudera, Indomaret, Pasar Tradisional Banjarejo, Toko Modern Nurul Mart, serta UD Fajar Fortuna Mandiri selaku produsen beras lokal.
Lokasi tersebut dipilih sebagai representasi rantai distribusi beras dari tingkat produsen hingga konsumen.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok beras di Bojonegoro berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Di seluruh titik pemantauan, tidak ditemukan adanya kelangkaan barang maupun praktik penimbunan oleh pelaku usaha.
Harga beras di pasaran juga terpantau stabil. Untuk beras medium, harga dijual sekitar Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium berkisar Rp14.900 per kilogram.
Harga tersebut sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan belum mengalami kenaikan.
Ipda A. Zaenan Na’im menegaskan, kegiatan sidak akan terus dilakukan secara berkala hingga akhir tahun 2025 guna menjaga stabilitas harga dan mencegah pelanggaran ketentuan HET.
“Kami ingin memastikan harga beras tetap terjaga dan tidak memberatkan masyarakat. Kestabilan harga pangan merupakan bagian penting dari keamanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Bila ditemukan toko atau agen yang menjual beras di atas harga HET, maka Dinas Perdagangan akan menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dapat terus terjalin erat.
Dengan begitu, harga beras tetap stabil, pasokan aman, dan masyarakat Bojonegoro diimbau tetap tenang serta bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok. (Bgn)
Proyek Rabat Beton SMAN 1 Uluan Diduga Asal Jadi: Merugikan Sekolah dan Masyarakat
Proyek Rabat Beton SMAN 1 Uluan Diduga Asal Jadi: Merugikan Sekolah dan Masyarakat
Toba, wartapenasatu.com – Pada Selasa, 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tim dari Kaperwil Media Warta Pena Satu (MWPS) Sumut, Torang Sirait, menemukan dugaan pengerjaan proyek rabat beton yang tidak sesuai standar di SMAN 1 Uluan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan mutu dan kualitas bangunan yang dapat merugikan pihak sekolah.
Saat melakukan investigasi, tim MWPS Sumut mendokumentasikan kondisi proyek rabat beton tersebut dalam bentuk video. Video tersebut kemudian dikirimkan kepada pihak pemborong bermarga Manurung, disertai pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan yang dinilai kurang memadai. “Mohon izin, Pak! Kami dari Media Warta Pena Satu (MWPS) Sumut menemukan banyak retakan pada bangunan proyek Bapak, padahal belum selesai dikerjakan,” ujar Torang Sirait melalui percakapan seluler.
Selain itu, tim MWPS Sumut juga mempertanyakan penempatan plang proyek yang tidak sesuai ketentuan. Plang proyek seharusnya dipasang di titik kuadrat nol atau di luar halaman sekolah, bukan ditempelkan di tengah-tengah pohon tanpa bingkai yang layak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut dikerjakan secara terburu-buru dan kurang profesional.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak pemborong bermarga Manurung berjanji akan memperbaiki kerusakan yang ada sebelum serah terima kepada instansi terkait. Ia juga mengakui bahwa penempatan plang proyek di badan pohon halaman SMAN 1 Uluan disebabkan oleh keterbatasan waktu.
Tim MWPS Sumut juga melakukan konfirmasi kepada Komite SMAN 1 Uluan yang enggan disebutkan namanya. Pihak komite menyayangkan penempatan plang proyek yang tidak sesuai dan kualitas bangunan yang dinilai asal jadi. “Coba Bapak lihat saja, plang proyek ini ditempatkan di tengah-tengah pohon di dalam pekarangan sekolah. Batu-batu ini juga sudah goyang, tidak sesuai dengan RAB. Ada apa ini?” ujarnya.
Orang tua murid juga turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas bangunan proyek tersebut. Mereka meminta kepada Dinas PURP Kabupaten Toba, Dinas Inspektorat Kabupaten Toba, dan Bupati Kabupaten Toba untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap proyek rabat beton di SMAN 1 Uluan.
Kepala Sekolah SMAN 1 Uluan saat diwawancarai mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai proyek tersebut. Ia menjelaskan bahwa proyek rabat beton tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk SMAN 1 Uluan. Penjaga sekolah juga menambahkan bahwa selama pengerjaan proyek, tidak pernah ada pengawas bangunan yang meninjau lapangan. Akibatnya, pekerjaan terkesan asal jadi dan mengganggu aktivitas siswa dan guru yang kesulitan memarkirkan kendaraan.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Toba, wartapenasatu.com – Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., menghadiri sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Hotel Labersa, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin, 27 Oktober 2025. Kehadiran Kapolres menunjukkan komitmen Polri dalam mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Toba, Effendi S.P. Napitupulu; Wakil Bupati Toba, Audy Murphy O. Sitorus; anggota DPR RI, Martin Manurung; serta Dandim 0210/TU, Letkol Kav Ronald Tampubolon, SH, M.Han, yang diwakili oleh Kasdim Mayor Arh AS Butarbutar, SH. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Toba, para Kepala OPD, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Toba.
Dalam sambutannya, Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, menekankan bahwa Dana Desa adalah amanat negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kami dari Polri akan terus berada di garis depan dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Namun, lebih dari itu, kami ingin membangun budaya transparansi yang dimulai dari desa,” tegas AKBP V.J. Parapaga.
Kapolres juga mengajak seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi penyimpangan Dana Desa. Ia meyakinkan bahwa kepolisian siap menindaklanjuti setiap laporan dengan pendekatan yang solutif dan humanis, mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
Dengan adanya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toba dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan desa secara keseluruhan.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa di Kabupaten Toba.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
Kapolres Nganjuk Apresiasi Langkah Cepat Polsek Rejoso Tangani Jalan Ambles Penghubung Dua Desa
WARTAPENASATUJATIM | Nganjuk – Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, jalan penghubung antara Desa Jintel dan Desa Kedungpadang ambles pada Sabtu malam (25/10/2025).
Menyikapi hal tersebut, Polsek Rejoso bersama BPBD, perangkat desa, dan pihak kontraktor bergerak cepat melakukan peninjauan dan penanganan darurat di lokasi pada Senin (27/10/2025).
Pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan jalur alternatif sekaligus membahas solusi teknis terkait perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat dua desa tersebut.
Upaya awal dilakukan dengan pemasangan bronjong penahan aliran air serta rencana pembuatan gorong-gorong berstandar agar tidak merugikan lahan warga sekitar.
Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M., memberikan apresiasi atas langkah cepat jajaran Polsek Rejoso dalam menangani kejadian tersebut.
“Respons cepat di lapangan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga. Kami berterima kasih atas koordinasi baik antara Polsek, BPBD, dan pemerintah desa dalam menanggulangi bencana ini,” ungkap AKBP Henri.
Sementara itu, Kapolsek Rejoso AKP Totok Harianto menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan masyarakat tetap mendapat akses transportasi yang aman.
“Kami bersama pihak terkait telah berkoordinasi untuk membuat saluran air dan gorong-gorong baru agar kerusakan tidak meluas. Kami juga terus melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan,” ujar AKP Totok.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu memulihkan kembali akses utama warga Desa Jintel dan Kedungpadang serta mencegah terjadinya kerusakan serupa di kemudian hari. (Bgn)
