Nasional
MAKI Jatim Menatap Terangnya Keadilan: “Dukungan Menguat Untuk Ira Puspadewi di Sidang Tipikor 2025”
WARTAPENASATUJATIM | Jakarta — Kamis, 6 November 2025, lorong Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dipenuhi suasana tegang. Langkah-langkah tenang namun tegas terdengar bergema, mengantar Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memasuki ruang sidang. Bukan sebagai pesakitan yang pasrah, melainkan sebagai seorang profesional yang merasa harus menghadapi kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diyakininya sah dan berdasar.
Di balik ketenangannya, Ira sedang menghadapi dakwaan besar: dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dengan klaim kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Angka itu cukup untuk mengguncang reputasi siapa pun. Namun bagi Ira, yang ia hadapi bukan hanya tuduhan melainkan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran versinya.
Pleidoi yang Mengubah Suasana Sidang
Ketika giliran Ira membacakan pleidoi, ruang sidang mendadak hening. Suaranya terdengar stabil dan terkontrol, namun menyiratkan emosi seorang pemimpin yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya bukan koruptor. Saya dikriminalisasi.”
Ira mengungkap bahwa sejak penahanannya pada 13 Februari 2025, ia dan dua rekannya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono tidak pernah ditunjukkan bukti korupsi yang sahih. Ia menyoroti bahwa laporan kerugian negara justru muncul tiga bulan setelah penahanan, bukan dari lembaga audit resmi, melainkan dari penyidik internal.
“Lalu apa dasar menahan saya selama ini?” ucapnya dengan suara yang sempat bergetar.
Ahli BPK yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan akuisisi dilakukan sesuai prosedur. Namun temuan itu tidak otomatis meredam gelombang tuduhan yang telanjur mencuat.
Nilai Kapal yang Didegradasi: “Dari Aset Produktif Menjadi Besi Tua”
Dalam bagian paling krusial dari pembelaannya, Ira membeberkan kejanggalan penilaian aset PT JN yang menurutnya dihitung seolah semuanya merupakan rongsokan.
Contoh yang ia soroti adalah Kapal Royal Nusantara, kapal 6.000 GT yang masih produktif dan beroperasi. Kapal bernilai sekitar Rp121 miliar itu dinilai hanya Rp12,4 miliar oleh pihak yang ditunjuk penyidik.
“Apakah masuk akal pemilik JN mau menjual perusahaan bila kapal-kapalnya dianggap scrap? Kapal itu masih melaut, bukan rongsokan!” Pernyataan itu memicu bisik-bisik di ruang sidang.
Akuisisi: Antara Tuduhan Kerugian dan Klaim Keuntungan Negara
Ira kemudian menyajikan data inti dari pembelaannya. Akuisisi PT JN membawa 53 kapal komersial berikut izin operasional dengan nilai estimasi Rp2,09 triliun, namun dibeli ASDP seharga Rp1,27 triliun.
“Kami membeli aset Rp2 triliun dengan harga Rp1,2 triliun. Bagaimana mungkin ini disebut merugikan negara?”
Ia menegaskan bahwa akuisisi tersebut dilakukan demi menjamin layanan penyeberangan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) tetap berjalan—sebuah langkah strategis yang menurut Ira justru menguntungkan negara. Namun keputusan bisnis itu berujung pada tuntutan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dari jaksa KPK.
Detik Menegangkan Saat Putusan Dibacakan
Ketua Majelis Hakim Sunoto membuka sidang pembacaan putusan. Ruang sidang yang penuh jurnalis, keluarga terdakwa, dan tim penasihat hukum seakan membeku.
Kalimat pertama hakim langsung menggetarkan seluruh ruangan:
“Seharusnya para terdakwa dijatuhkan vonis lepas… ontslag van alle recht vervolging.”
Waktu seperti terhenti sejenak. Ira tampak menahan napas. Di sudut matanya, air mata mulai menggenang bukan karena kelemahan, tapi karena munculnya setitik cahaya harapan.
Hakim: “Ini Bukan Korupsi. Ini Keputusan Bisnis.”
Dalam putusannya, hakim Sunoto menegaskan bahwa Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT JN bukanlah tindak pidana, melainkan keputusan bisnis yang masuk dalam prinsip Business Judgement Rule (BJR).
Ia menjelaskan bahwa para terdakwa: telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati sesuai kewenangan, dan tidak terbukti memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan negara. Hakim juga memperingatkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis dapat berdampak luas terhadap dunia usaha, khususnya BUMN.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan
Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan:
Ira Puspadewi: 4 tahun 6 bulan + denda Rp500 juta (subsider 3 bulan)
Muhammad Yusuf Hadi: 4 tahun + denda Rp250 juta
Harry M.A. Caksono: 4 tahun + denda Rp250 juta
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK. Namun baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir, membuka peluang banding.
MAKI Jatim: Cahaya Keadilan Itu Mulai Tampak
Menyikapi perjalanan panjang kasus ini, LSM MAKI Jawa Timur melihat bahwa proses persidangan menunjukkan adanya ruang bagi kebenaran untuk muncul. Bagi MAKI Jatim, kasus ini menjadi pengingat bahwa profesional di BUMN harus dilindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah dan diperlukan.
Akhir Babak, Bukan Akhir Perjuangan
Sidang itu mungkin telah selesai, tetapi perjuangan Ira belum. Hari itu, publik menyaksikan seorang perempuan yang tidak runtuh di tengah badai, seorang profesional yang menolak tunduk pada stigma, dan seseorang yang percaya bahwa keadilan, meski terlambat, tetap harus diperjuangkan.
Dan di titik itulah MAKI Jatim berdiri:
melihat cahaya, mendukung kebenaran, dan menyerukan pentingnya perlindungan bagi keputusan bisnis yang berintegritas. (Bgn)Guru: Penjaga Nilai yang Menyalakan Integritas Bangsa — Pesan MAKI Jatim Pada Hari Guru Nasional 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Peringatan Hari Guru Nasional pada Selasa, 25 November 2025, menjadi momentum reflektif bagi LSM MAKI Jawa Timur (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) untuk menegaskan kembali arti penting guru dalam merawat akhlak dan integritas bangsa. Dalam pernyataan resmi, Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pendidik yang terus menabur cahaya pengetahuan meski dihimpit beragam tantangan zaman.
Dalam pesan yang menggugah, Heru menyampaikan kalimat yang menjadi inti penghormatan MAKI Jatim kepada para pendidik:
“Terima kasih, guru. Karena berkatmu, mimpi kami menemukan jalannya.”
Menurutnya, ucapan tersebut bukan sekadar kalimat manis, melainkan cerminan betapa guru telah menjadi kompas yang membantu generasi muda menemukan arah, mengenali potensi, dan memupuk keberanian untuk bermimpi.Heru menegaskan bahwa peran guru jauh melampaui tugas mengajar di ruang kelas. Mereka adalah penjaga nilai moral, teladan kejujuran, dan pembangun karakter pilar inti yang sejalan dengan misi MAKI dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
“Integritas tidak lahir dari aturan semata, melainkan ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang jujur, beretika, dan berkarakter,” tuturnya.
MAKI Jatim juga mengangkat perhatian publik terhadap kondisi guru, khususnya mereka yang bertugas di wilayah terpencil dengan fasilitas yang terbatas. Heru mengakui bahwa di balik kesederhanaan ruang belajar dan keterbatasan sarana, para guru tetap hadir membawa semangat yang tak pernah padam.
Dedikasi tersebut, katanya, adalah bagian dari perjuangan besar untuk mencetak generasi bangsa yang berwawasan, kritis, serta memiliki integritas moral yang kuat.
Momentum Hari Guru Nasional 2025 ini dijadikan MAKI Jatim sebagai panggilan kolektif kepada masyarakat dan pemerintah. Heru menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan guru dan kualitas ekosistem pendidikan.
Penghargaan terhadap guru bukan hanya soal kesejahteraan finansial, tetapi juga pengakuan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas karakter yang dibangun melalui tangan-tangan pendidik.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan moral bangsa. Dari ketulusan dan keteguhan mereka, lahir benih-benih integritas yang kelak menumbuhkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Heru.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo menegaskan komitmen MAKI Jatim untuk terus hadir sebagai mitra strategis para pendidik.
Dengan semangat Hari Guru Nasional 2025, MAKI Jatim bertekad memperkuat gerakan pendidikan berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat, jujur, dan berkeadilan.
Guru adalah cahaya dan dari tangan merekalah masa depan bangsa disinari dengan nilai dan integritas.*** (Bagas)
Reuni Akbar 212: Momentum Persatuan Umat dan Bangsa
Reuni Akbar 212: Momentum Persatuan Umat dan Bangsa
Jakarta Timur, wartapenasatu.com – 23 November 2025 – Sebuah konferensi pers penting telah dilaksanakan di restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta Timur, yang menandai dimulainya koordinasi intensif untuk persiapan Reuni Akbar 212. Acara yang direncanakan akan digelar di Monas pada tanggal 2 Desember 2025 mendatang ini, diharapkan menjadi momentum penting bagi persatuan seluruh elemen bangsa.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Habib Hanif, Habib Muhammad, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari keluarga besar Reuni Akbar 212. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyukseskan acara ini dan menjadikannya sebagai wadah silaturahmi yang inklusif.
Habib Hanif dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Reuni Akbar 212 bukan hanya sekadar acara umat Islam, tetapi juga merupakan momentum bagi seluruh kalangan untuk bersatu demi kepentingan bangsa Indonesia. Beliau secara terbuka mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, serta seluruh pejabat pemerintahan untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, Habib Hanif menekankan pentingnya persatuan antara ulama dan umara sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Beliau berharap Reuni Akbar 212 dapat menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua elemen penting ini, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam memajukan Indonesia.
Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ustadz Sobri Lubis, menambahkan bahwa semangat 212 adalah semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Beliau mengingatkan bahwa sembilan tahun yang lalu, momen 212 telah menjadi tonggak penting dalam persatuan umat dan bangsa. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam Reuni Akbar 212 di Monas.
Acara konferensi pers ini juga diisi dengan penjelasan mengenai rangkaian acara Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monas pada tanggal 2 Desember mendatang. Rangkaian acara tersebut dirancang untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama anak bangsa.
Setelah sesi penjelasan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah antara para tokoh masyarakat, tokoh 212, dan awak media yang hadir. Suasana keakraban dan kebersamaan sangat terasa, menunjukkan semangat yang sama untuk menyukseskan Reuni Akbar 212 dan menjadikannya sebagai momentum penting bagi persatuan umat dan bangsa.
AWPI DPC Jakarta Utara Gelar Rapat Koordinasi Perdana, Bahas Penguatan Struktur dan Kemitraan
Wartapena Satu, Jakarta Utara — Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi bersama para Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) dan seluruh anggota. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Beting Remaja RT 008/ 019 Semper Barat kecamatan Cilincing Jakarta Utara,, dan menjadi rapat koordinasi perdana di tahun ini Minggu 13/12/2025.
Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, Hamdan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama yang solid dari seluruh elemen organisasi, mulai dari struktur bawah hingga struktur atas. Menurutnya, sinergi internal merupakan kunci utama untuk mencapai hasil dan tujuan organisasi yang telah direncanakan.
“Kerjasama yang kuat dari seluruh lini sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang rapi, kita bisa mencapai target yang diharapkan bersama,” ujar Hamdan.
Sementara itu, Azis Pratama, Wakil Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, menyampaikan beberapa poin penting hasil pembahasan dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah percepatan proses pengukuhan anggota AWPI serta rencana memperkuat kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah.
“Pengukuhan anggota perlu dipercepat agar struktur organisasi semakin solid. Selain itu, kita juga akan membuka ruang kemitraan dengan instansi pemerintah demi memperluas peran dan kontribusi AWPI,” terang Azis.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum AWPI DPC Jakarta Utara, Suhendi, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi pertama ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sebagai wadah mempererat kekompakan antaranggota.
“Alhamdulillah rapat koordinasi berjalan lancar. Semoga ke depan AWPI semakin kompak dan terus meraih kesuksesan,” ungkap Suhendi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan peran AWPI DPC Jakarta Utara dalam dunia jurnalistik dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Red
Panen Raya Cabe Dan Ketapang PKK Desa Caringin
Warta Pena Satu,Banten – Suasana meriah menyelimuti Desa Kemuning saat acara panen cabai yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kepala Desa Kemuning, Bapak Dadang S.ip, bersama dengan Bupati Tangerang, Bapak Drs H. Moch Maesyal Rasyid M.si dan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dr. Ir. H. Ujang sudiartono ST.MT , turut hadir Camat Legok Bapak H. M yusuf Fachrodji S.STP, M.si untuk memeriahkan acara tersebut. Kehadiran para pejabat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di wilayah ini.
Acara panen cabai ini merupakan momen penting bagi para petani Desa Kemuning. Pasalnya, panen kali ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menstabilkan harga cabai di pasaran. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antara petani, pemerintah, dan masyarakat umumnya.
Dalam sambutannya, Bapak Dadang S, ip menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan kepada para petani. Ia juga berharap agar kerjasama antara petani dan pemerintah dapat terus ditingkatkan demi kemajuan sektor pertanian di Desa Kemuning.
Bapak Drs.H Moch. Maesyal Rasyid M.Si juga memberikan apresiasi kepada para petani atas kerja keras mereka dalam menghasilkan cabai berkualitas. Ia berjanji akan terus memberikan dukungan kepada sektor pertanian di Kabupaten Tangerang, termasuk melalui program-program pelatihan dan bantuan modal.
Sementara itu, Bapak Dr. Ir H. Ujang Sudiartono ST. MT menjelaskan bahwa Dinas Pertanian akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai di Desa Kemuning. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai teknik budidaya cabai yang baik dan benar.
Acara panen cabai ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni tradisional, lomba memasak cabai, dan pameran produk pertanian. Para pengunjung pun tampak antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan sektor pertanian di Desa Kemuning dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Hendra Gunawan bakal isi kekosongan Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang
kOTA TANGERANG – Pasca meninggalnya salah satu kader terbaik Partai Gerindra Kota Tangerang Alm Nurhadi yang telah menjadi anggota DPRD sampai dengan 4 periode, kini Kursi Fraksi Partai Gerindra Kota Tangersng mengalami kekosongan, Kamis (20/11/2025)
Menurut Turidi Susanto Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang bahwa yang akan mengisi kursi DPRD dalam PAW mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang adalah Caleg dengan raihan suara terbanyak berikutnya dan itu adalah Hendra Gunawan.
Diketahui pada Pemilu 2024 yang silam, suara di Dapil V Kota Tangerang yang meliputi Kecamatan Priuk, Jati Uwung dan Cibodas untuk Hendra Gunawan raihan suaranya ada dibawah langsung Alm. Nurhadi.
Kata Turidi Susanto, Nama Hendra Gunawan telah diusulkan ke DPP untuk mengisi Pergantian Antar Waktu (PAW), Dan tinggal menunggu di Paripurnakan di DPRD Kota Tangerang
“Untuk pelantikannya belum, kita tunggu Paripurna sesuai agenda”. Ujar Turidi
Surabaya Eye Bank Summit 2025: Menggerakkan Solidaritas Nasional Untuk Akselerasi Bank Mata Indonesia
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 20 November 2025 — Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) bersama Cornea Donation Center RS Mata Undaan (CDC RSMU) kembali menorehkan sejarah penting dalam dunia kesehatan mata Indonesia melalui penyelenggaraan Surabaya Eye Bank Forum 2025 (SEBF 2025). Digelar pada Sabtu, 22 November 2025 di Hotel Vasa Surabaya, forum nasional ini menghadirkan para pemangku kepentingan kunci mulai dari pemerintah, organisasi profesi, rumah sakit, komunitas, hingga bank mata dari berbagai daerah dalam satu ruang kolaborasi untuk membangun masa depan layanan bank mata yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan tema “Kolaborasi Multisektor Demi Masa Depan Bank Mata di Indonesia”, SEBF 2025 menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi nasional dalam penanggulangan kebutaan kornea, sebuah tantangan kesehatan yang masih menghadirkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan jaringan donor.
Upaya Nasional Mengatasi Kebutaan Kornea
Dalam sambutannya, P4MU menyoroti bahwa kebutuhan jaringan donor kornea di Indonesia masih jauh dari terpenuhi, terutama di wilayah yang minim fasilitas layanan kesehatan mata. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial; ia memerlukan gerakan besar yang melibatkan seluruh unsur bangsa.
Forum ini berperan penting dalam menyamakan arah kebijakan, merumuskan strategi bersama, dan memperluas akses layanan bank mata di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah tampak semakin kuat melalui dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Pada sesi pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Bapak Pratikno, menyampaikan keynote lecture yang menegaskan bahwa kebutaan kornea bukan hanya persoalan medis, tetapi isu sosial ekonomi yang berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Beliau mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga layanan kesehatan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan donor.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, memaparkan arah kebijakan nasional dalam memperkuat layanan bank mata melalui peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, serta perluasan jejaring donor di tingkat nasional.
Sesi Ilmiah: Integrasi Praktik Terbaik Bank Mata Nasional
Dalam sesi ilmiah SEBF 2025, para peserta mendapatkan wawasan mendalam dari berbagai pakar dan praktisi bank mata terkemuka, termasuk Bank Mata Indonesia, Cornea Donation Center RSMU, Bank Mata RSCM, Bank Kornea RS Sardjito, PERDAMI, Lions Eye Bank, dan Bank Mata Bali.
Setiap institusi berbagi pencapaian, inovasi, serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Topik yang dibahas meliputi peningkatan standar mutu pengambilan jaringan kornea, strategi meningkatkan kesadaran publik tentang donor kornea, hingga pemanfaatan teknologi dan pendekatan budaya dalam mengoptimalkan Hospital Cornea Recovery Program (HCRP). Diskusi ini membuka peluang harmonisasi praktik terbaik untuk diterapkan secara nasional.
Sejarah Baru: Lahirnya Asosiasi Bank Mata Indonesia
Momentum bersejarah tercipta melalui Pleno Pembentukan Asosiasi Bank Mata Indonesia, sebuah inisiatif monumental untuk memperkuat tata kelola nasional dalam pengembangan layanan bank mata.
Pleno dipimpin oleh Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K), Ph.D, dan diawali dengan pengantar visi oleh Prof. Dr. dr. H. Sukadiono, M.M.. Penandatanganan prasasti pendirian menandai lahirnya wadah resmi yang akan menjadi pusat koordinasi, standarisasi, dan arah pembangunan bank mata di Indonesia.
Tentang P4MU
Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) merupakan organisasi bersejarah yang berdiri sejak 1915 dan menjadi pionir pelayanan kesehatan mata di Indonesia. Pada tahun 1933, P4MU mendirikan RS Mata Undaan sebagai pusat layanan kesehatan mata di Jawa Timur.
Sejalan dengan tantangan kebutuhan jaringan donor kornea nasional, P4MU pada tahun 2020 mendirikan Cornea Donation Center RSMU, yang kini menjadi garda terdepan dalam memperluas akses ketersediaan donor kornea di Indonesia Timur.
Penyelenggaraan SEBF 2025 merupakan wujud komitmen P4MU, RSMU, dan CDC RSMU dalam membangun sistem bank mata nasional yang lebih tangguh, modern, dan berorientasi pada pemberantasan kebutaan kornea di Indonesia.***
Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, wartapenasatu.com – Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.
“Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM, Rabu 12 November 2025, dalam diskusinya di program INANEWS.
Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. “Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar,” kenang BHM.
BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya.Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. “Akhirnya kita ganti kacang hijau,” katanya.
Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. “Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang,” peringatannya.BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.
“Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk,” jelasnya.
Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.
“Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik,” katanya.
Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi. Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.
“Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting,” ujar Bambang mantan Pemred Tempo.
Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.
BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep “community policing” (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang.
Disana, polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.
Menurutnya di Jepang, keamanan itu bukan hanya tugas Polisi, tapi juga peran serta aktif masyarakat membantu menciptakan keamanan untuk seluruh masyarakat.
“Jadi sama halnya dengan Program MBG yang ditujukan untuk keperluan masyarakat ini. Masyarakat harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan program MBG yang aman dan bermanfaat,” katanya.
BHM menekankan pentingnya pengelolaan narasi publik untuk program MBG yang menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua.
“Dari sisi narasi, kan bahaya 100 juta orang ini kalau tidak dimanage soal isu MBG yang berkembang, tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul, pertama SPPG POLRI ini menjadi contoh bagi SPPG lainnya, kemudian menjadi pembimbing setelahnya posisi POLRI bisa menjadi pengawas,” katanya.
Ia menggunakan analogi film India yang durasinya 3 jam. “Mungkin 2 jam 45 menit jagoan kalah terus, tapi 15 menit terakhir menang. Dan ketika orang selesai nonton, yang diingat ya 15 menit terakhir,” jelasnya.
Strategi komunikasi yang diusulkan BHM adalah jujur mengakui masalah yang terjadi, lalu menunjukkan solusi dan pembelajaran dari setiap insiden.
“Kalau ada anak keracunan atau masuk rumah sakit, kita beritakan. Tapi ketika anak itu sudah sembuh dan pulih, kita angkat lagi ceritanya, dan jadikan momen edukasi,” ujarnya.
BHM menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.
Ia mengutip data World Food Organization (lembaga PBB) yang menyebutkan bahwa investasi 1 USD dalam program makan bergizi menghasilkan return 9 USD bagi generasi penerima manfaat MBG ini di tahun 2045 nanti.
“Kalau kita investasi ke orang sampai dapat sarjana, baru produktif berapa tahun, kena serangan jantung, biaya BPJS serangan jantung bisa ratusan juta. Negara rugi,” paparnya, menyoroti masalah obesitas dan penyakit degeneratif yang kini menyerang usia produktif.
Harymurti mengungkapkan, SPPG POLRI berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi dibandingkan model konvensional.
“Biaya per porsi hanya Rp 12.500, sementara model Kemenkes Rp 15.200. Dalam skala miliar porsi, ini penghematan yang sangat signifikan,” paparnya.
Perbedaan ini terjadi karena sistem berlapis yang dilakukan Satuan Pelaksana (SPPG) lain, di mana banyak “kuarteg” (perantara) mengambil keuntungan sebelum makanan sampai ke anak-anak.
BHM berharap pengalaman Polri dalam mengawal MBG dapat menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya, sehingga program yang digadang-gadang dapat mengubah masa depan generasi Indonesia ini benar-benar terlaksana dengan baik dan aman.
Sebagai Upaya Meningkatkan Produktifitas dan Efektivitas Kerja, Media Warta Pena Satu Jatim Raya Melakukan Terobosan Yang Berani Dengan Merestrukturisasi Kepengurusan Perusahaan
Di tengah dinamika perkembangan informasi yang semakin pesat, Media Warta Pena Satu Jatim Raya mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Perusahaan. Melalui proses restrukturisasi kepengurusan yang komprehensif, media ini berupaya untuk menyelaraskan sumber daya manusia dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Restrukturisasi ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi Warta Pena Satu Jatim Raya, menjadikannya lebih responsif, inovatif, dan berdaya saing di era digital.
Keputusan restrukturisasi ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam terhadap kinerja masing-masing pengurus. Manajemen Warta Pena Satu Jatim Raya menyadari bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan tim yang solid, kompeten, dan memiliki komitmen tinggi. Oleh karena itu, pengurus yang dinilai kurang produktif atau tidak sejalan dengan visi dan misi media, dengan berat hati diberhentikan dari jabatannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang mampu memberikan kontribusi maksimal.
Dalam proses restrukturisasi ini, beberapa nama pengurus harus rela melepas jabatannya. Sdr. Sonny Wondal, yang sebelumnya menjabat sebagai Penasehat, serta Sdr. Giri Alriyanto, SAB dan Sdr. Francky Marlon Sanger dari jabatan Kabag Investigasi, termasuk di antara mereka yang terkena dampak restrukturisasi. Selain itu, Sdri. Lingkan Octaviana dari jabatan Kabag Pengembangan Bisnis dan Sdr.. Dhany Feby Nalasatria, SE., MM dari jabatan Jurnalis juga harus mengakhiri masa baktinya di Warta Pena Satu Jatim Raya.
Manajemen Warta Pena Satu Jatim Raya menyampaikan bahwa sejak berita ini diterbitkan, nama-nama yang tercantum diatas sudah bukan lagi menjadi Anggota Warta Pena Satu Jatim Raya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh nama-nama diatas tidak lagi berhak mengatasnamakan Warta Pena Satu Jatim Raya. Manajemen berharap agar para pengurus yang diberhentikan dapat memahami dan menerima keputusan ini dengan lapang dada.
Restrukturisasi kepengurusan ini menjadi momentum bagi Warta Pena Satu Jatim Raya untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Dengan susunan pengurus yang baru, media ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, memperluas jaringan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Jawa Timur. Warta Pena Satu Jatim Raya juga membuka pintu bagi talenta-talenta baru yang memiliki semangat dan visi yang sama untuk bergabung dan bersama-sama membangun media yang lebih baik.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, nelayan, Opini, Pendidikan, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan, Uncategorized, Wisata
DARI DESA TERTINGGAL MENJADI DESA MANDIRI
Jawa Barat wartapenasatu.comFestival Cikondang Nanjeur: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Desa Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya
Pangalengan, Kabupaten Bandung – Kampung Adat Cikondang menjadi pusat perhatian masyarakat Jawa Barat dengan digelarnya Festival Kampung Adat Cikondang (Cikondang Nanjeur Uleman) pada 8–9 November 2025. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Sunda, tetapi juga menjadi momentum penting dalam upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program strategis nasional.
Festival dibuka pada Sabtu (8/11) dengan kegiatan Bhakti Sosial yang meliputi pembagian beras murah dan pengobatan gratis bagi warga. Program ini disambut antusias masyarakat sekitar, karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka. Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kuat di tengah masyarakat adat Sunda.
Puncak acara berlangsung pada Minggu (9/11), ditandai dengan Launching Sakola Budaya Sunda dan Peresmian Lumbung Kesejahteraan Rakyat Desa. Kedua program tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi serta melestarikan budaya lokal. Festival juga menampilkan beragam kesenian tradisional seperti Beluk, Wawacan, dan Trawangsa yang memperkaya suasana dan menunjukkan kekayaan seni warisan leluhur.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pendataan dan penandatanganan prasasti Lumbung Kesejahteraan Rakyat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., bersama Ketua Umum Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat (LKR) Ibu Indri Wolff. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjadikan Desa Cikondang sebagai percontohan pembangunan desa tertinggal berbasis ketahanan pangan dan kearifan budaya lokal.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Bupati Bandung Dadang Supriatna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua PT LUBKITA Stanley Wolff, Ketua Apdesi A. Anwar Sadat, serta Tuan Rumah Fery Radiansyah. Kehadiran para pejabat dan tokoh ini menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan pelestarian budaya.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat bersama PT LUBKITA memberikan bantuan simbolis berupa 1.000 karung beras ukuran 5 kilogram untuk warga Cikondang. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.
Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Cikondang yang tetap menjaga warisan budaya sambil berinovasi dalam pembangunan ekonomi. “Desa adat seperti Cikondang ini harus menjadi contoh bahwa kemandirian dan kesejahteraan bisa tumbuh dari akar budaya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Fery Radiansyah selaku penggagas kegiatan menegaskan bahwa Festival Cikondang Nanjeur bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga langkah konkret menuju kemandirian ekonomi berbasis lokal. “Cikondang bukan sekadar menjaga tradisi, tapi menjemput masa depan dengan kearifan lokal,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap semangat Cikondang Nanjeur dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk terus maju tanpa kehilangan identitas budayanya.
BY:NokSrie
