Opini
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
- Artikel, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kriminal, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Pesan Lindawati Wibowo: Muktamar X Jangan Jadi Ajang Anarkis, Tapi Kebangkitan PPP
Jakarta wartapenasatu.com
Lindawati Wibowo: Muktamar X Harus Jadi Momentum Kebangkitan PPP, Bukan Ajang Ricuh
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025 diwarnai kericuhan antar peserta. Aksi saling dorong hingga pelemparan kursi besi sempat terjadi akibat perbedaan dukungan terhadap calon ketua umum. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Lindawati Wibowo, yang menilai peristiwa tersebut mencederai marwah partai Islam.
Dalam pernyataannya, Lindawati mengingatkan seluruh kader, simpatisan, dan muktamirin agar menahan diri serta menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam dinamika organisasi, namun harus tetap dijaga dalam koridor kesantunan. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.
Politikus perempuan yang juga pernah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 pada Pemilu 2024 ini menilai bahwa konflik justru semakin menjauhkan PPP dari masyarakat. Menurutnya, riak-riak dalam muktamar adalah hal biasa, tetapi ketika berubah menjadi tindakan anarkis, hal itu jelas sudah kelewatan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena justru membuat kita semakin terpuruk,” ujarnya.
Lebih jauh, Lindawati menekankan bahwa Muktamar X seharusnya menjadi momentum kebangkitan sejati PPP. Ia menyerukan agar partai meninggalkan praktik politik transaksional yang hanya menggadaikan kursi kekuasaan. Baginya, PPP perlu kembali kepada jati diri sebagai rumah besar umat Islam. “Jika berani berubah, PPP bukan hanya akan kembali ke Senayan pada Pemilu 2029, tetapi juga kembali ke hati umat,” katanya.
Ia juga mengutip sebuah pesan bijak, “Change is the essence of survival; those who adapt will flourish, and those who resist will fade away.” Menurutnya, keterbukaan dan perubahan adalah harga mati bagi PPP. Jika partai tetap terjebak dalam konflik internal tanpa arah, sejarah bisa mencatat PPP sebagai partai yang memilih jalan sunyi: berubah atau punah.
Lindawati mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai perilaku partai politik. Keributan, adu jotos, hingga aksi saling lempar kursi bukanlah cerminan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi persaudaraan. “PPP sebagai partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan keributan. Justru kita harus memberikan teladan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lindawati berharap Muktamar X menjadi titik balik bagi PPP untuk kembali solid. Ia mengajak seluruh kader untuk fokus pada pembenahan internal, menata strategi politik, dan kembali mendekatkan diri kepada umat. “Kalau kita mampu berubah, insyaAllah PPP akan kembali besar. Namun jika tidak, maka kita hanya akan semakin dilupakan,” pungkasnya.
“Nok Srie”Melaporkan
Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pasar murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng setelah menghadiri peluncuran Pasar Murah dan Penandatanganan Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).Kapolda menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sinergi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat desa, sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
“Diharapkan melalui program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Kapolda, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pasar murah dan program koperasi desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura, dan sejumlah Forkopimda Kalteng lainnya.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Konsultasi Medis Berubah Jadi Bentakan, RSUD Koja Disorot Publik
Jakarta wartapenasatu.com
Pelayanan Pasien RSUD Koja Dipertanyakan, Dugaan Perlakuan Kasar Dokter Jadi Sorotan
Pelayanan rumah sakit kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dari seorang pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang mengaku mendapat perlakuan kurang baik dari salah satu dokter di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien tersebut merasa diperlakukan tidak semestinya saat menjalani konsultasi medis.
Menurut pengakuan pasien, dokter yang menangani justru memperlakukan pasien dengan cara yang kasar. Pasien mengaku dibentak ketika hendak melakukan konsultasi, bahkan tangannya ditekan hingga menimbulkan rasa sakit dan lecet. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pasien tersebut menegaskan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang setiap bulan membayar iuran melalui pemotongan gaji. Dengan status itu, ia berharap memperoleh pelayanan yang layak dan bermartabat. Namun, pengalaman yang dialami justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan medis di RSUD Koja.
Tidak hanya itu, pasien juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Ia menduga bahwa pasien lain juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja tidak berani bersuara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka agar menjadi pembelajaran bagi pihak rumah sakit dan tenaga medis.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini bersama tim organisasi kami. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan rumah sakit, melainkan agar tidak ada lagi pasien yang mengalami perlakuan yang sama. Pelayanan medis harus berdasarkan etika, aturan, serta undang-undang yang berlaku,” ungkap pasien tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang telah diatur hak-hak pasien serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan. Karena itu, setiap pihak rumah sakit seharusnya memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen RSUD Koja dan instansi terkait. Transparansi, evaluasi, serta peningkatan standar pelayanan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. Pasien berharap ke depannya, RSUD Koja maupun rumah sakit lain di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan pasien.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan: Sidokkes Polresta Palangka Raya Tingkatkan Kualitas Hidup Personel dan Keluarga
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya, melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes), menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup personel dan keluarga dengan kembali menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif di Klinik Polresta Palangka Raya pada hari Selasa, 23 September 2025.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kasidokkes Polresta Palangka Raya, Ipda Irawan Rezky Iswara, yang didukung oleh tenaga medis profesional, yaitu Pengatur Ahmad Muhlisin dan Khairunisa Annur. Sinergi antara kepemimpinan yang visioner dan tenaga medis yang kompeten menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Kasidokkes, menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada kuratif, tetapi juga preventif, meliputi konseling kesehatan yang mendalam, rawat jalan yang efektif, rujukan yang tepat sasaran, hingga pemeriksaan tahanan yang humanis.
“Pada hari ini, kami memberikan pelayanan kesehatan kepada 7 personel Polri dan 1 anggota keluarga. Meskipun tidak ada pemeriksaan untuk ASN, masyarakat umum, maupun tahanan pada hari ini, kami memastikan bahwa semua elemen masyarakat mendapatkan perhatian yang sama dalam kesempatan yang berbeda. Selain itu, terdapat 2 personel yang dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, menunjukkan komitmen kami dalam memberikan penanganan yang komprehensif,” ungkap Irawan.
Lebih lanjut, Irawan menambahkan bahwa Sidokkes juga aktif memberikan penyuluhan kesehatan kepada anggota Polri, ASN, maupun keluarga yang berkunjung ke Klinik Polresta Palangka Raya. Upaya ini merupakan langkah preventif yang esensial dalam menjaga kondisi kesehatan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan yang optimal, sehingga personel Polri beserta keluarganya selalu siap mendukung tugas pokok kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kesehatan adalah investasi utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
