Jakarta wartapenasatu.com

Sosialisasi Pembuatan KTP Digital di RW 06 Manggarai Bersama Dukcapil dan PENEMU

Program sosialisasi pembuatan KTP Digital digelar di RW 06 Kelurahan Manggarai, Jakarta, dengan melibatkan Dukcapil Kelurahan Manggarai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada warga mengenai pentingnya memiliki identitas berbasis elektronik yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Acara ini turut dihadiri oleh Ibu Nok Srie selaku Ketua Srikandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU), di bawah kepemimpinan Ibu Sinda Sutadisastra. Kehadiran organisasi perempuan ini menjadi bentuk dukungan nyata dari masyarakat sipil dalam mendorong percepatan administrasi kependudukan berbasis digital.

Dalam arahannya, pihak Dukcapil menjelaskan bahwa KTP Digital akan menjadi identitas resmi masyarakat yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ibu Nok Srie menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera beralih ke KTP Digital. Menurutnya, hal ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi juga bentuk tanggung jawab warga dalam mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden. “Identitas digital adalah langkah maju untuk memudahkan pelayanan dan keamanan data kependudukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PENEMU, Ibu Sinda Sutadisastra, menyampaikan apresiasi kepada Dukcapil Kelurahan Manggarai yang telah proaktif melakukan sosialisasi langsung di tingkat RW. Ia menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam menjalankan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan data kependudukan.

Warga RW 06 terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka diberikan penjelasan teknis terkait cara mendaftar, mengakses, serta memanfaatkan aplikasi KTP Digital. Selain itu, warga juga bisa langsung melakukan aktivasi akun digital dengan bimbingan dari petugas Dukcapil.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat Manggarai terhadap pentingnya KTP Digital semakin meningkat. Program ini bukan hanya sekadar administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar pemerintah menuju satu langkah identitas berbasis elektronik yang lebih aman, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

“Nok Srie”Melaporkan

Jakarta wartapenasatu.com

Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.

Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.

Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.

Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.

Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.

Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

“Nok Srie”Melaporkan