perkebunan
Panen Raya Jagung DiDesa Bunar, Sinergi POLRI Dan Masyarakat
Wartapena satu. Com TNG-Banten
Panen Raya Jagung Perkuat Ketahanan Pangan di Desa Bunar, Sinergi Polri dan Masyarakat Semakin Nyata
Kabupaten Tangerang — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui kerja nyata di tingkat desa. Salah satunya tampak dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar bersama Polsek Balaraja dan Polresta Tangerang di Kejaroan 3, Kampung Bojong Pinang RT 06/03, Desa Bunar, pada Kamis.
Kegiatan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara aparat pemerintah, kepolisian, TNI, serta masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sukamulya Khalid Mawardi, S.Sos., S.IP., MM, Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto, S.T., S.H. beserta jajaran, Kepala BPP Sukamulya dan jajaran, Sekretaris Desa Bunar A. Nurul Fahrurroji, S.Kom mewakili Kepala Desa Bunar, Aipda Mad Yasin selaku Bhabinkamtibmas, Babinsa Balaraja, serta lapisan masyarakat Kejaroan 3 Desa Bunar.
Dalam sambutannya, Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami dari Polsek Balaraja hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung kemandirian pangan masyarakat. Panen jagung ini adalah bukti bahwa sinergi antara Polri dan warga mampu menghasilkan manfaat nyata,” ujarnya.
Kompol Tedy juga mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang dinilai memuaskan. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Camat Sukamulya Khalid Mawardi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan wilayah.
“Ketika desa kuat dalam pangan, maka daerah akan kokoh. Panen raya ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber kekuatan ekonomi dan kemandirian masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Desa Bunar A. Nurul Fahrurroji, yang mewakili Kepala Desa Bunar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan dari Polsek Balaraja serta seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Kegiatan ini memberi semangat baru bagi warga Desa Bunar untuk terus mengelola lahan pertanian secara produktif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Panen raya jagung ini diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Semoga melalui kegiatan seperti ini, ketahanan pangan desa semakin kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta Desa Bunar menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi demi masa depan yang mandiri dan berdaya saing.
Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendi Lubis dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Digelar Presiden RI Prabowo
Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendi Lubis dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Digelar Presiden RI Prabowo
Tap Teng,Sumatera Utara : wartapenasatu.com-Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendi Lubis dalam kegiatan Panen Raya dan pengumuman swasembada pangan nasional yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (07/01/2026).
Acara: Panen Raya dan pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025, yang dihadiri Presiden RI Prabowo secara langsung di Desa Kertamukti, Karawang, Jawa Barat (Jabar) sementara Wakil Bupati Tapteng mengikuti melalui Zoom
Zoom di Posko Terpadu GOR Pandan Jln Dr Ferdinand Lumban Tobing Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) info Disinfokom Tapteng
.
Pengumuman Penting: “Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan nasional pada Tahun 2025, lebih cepat dari target awal empat tahun yang telah ditetapkan Presiden.Pesan Presiden: “Swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa; tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya bergantung pada negara lain.
Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi peringatan untuk tidak bergantung pada pihak luar.
Presiden memberikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan Presiden dan menyebut capaian ini sebagai kerja terbaik Kabinet Merah Putih.
(Reporter MWPS Sumut: t.rait)Dandim 1016 Plk bersama Kadis pertanian dan Lurah Bukit Tunggal Hadiri Penanaman Padi Gogo oleh Kelompok Tani Sari Makmur 17.
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Dalam rangka mensukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional untuk mewujudkan swasembada pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menggalakkan Program Pemerintah Pusat tersebut. Kali ini program penanaman padi gogo dilakukan di Kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal Desa Naga Sari Palangka Raya. Peresmian pembukaan lahan dengan luas 1.200 m2 di bawah naungan Kelompok Tani Sari Makmur 17 yang berlokasi di Kelurahan Bukit Tunggal Desa Naga Sari XII Km 11 yang di hadiri Dandim 1016 Plk. Letkol Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Kepala Dinas Pertanian kota Palangka Raya Bapak Sugianto,SPt .M.Si dan Lurah Bukit Tunggal serta PPL Elvi Karyani, S.Pt, pada hari ini Rabu (10/11) pagi.
Dalam sambutannya Dandim 1016 menyampaikan, “Hari ini kita menghadiri giat yang sangat luar biasa yaitu penanaman padi gogo dengan Kelompok Tani Sari Makmur 17 dengan luas 1200 m2 untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo dan apabila nanti ini berhasil maka akan kita lanjutkan dengan penambahan luas lahan, “ujarnya.
Dilanjutkan sambutan dari kepala Dinas pertanian “kami berharap kelompok tani bisa sukses dan mendukung ketahanan pangan kita ,kami nanti akan memberikan bibit padi gogo sama pupuk buat kelompok tani di sini dan kami akan selalu memantau perkembangan nya “tambahnya
Ditempat yang sama Lurah Bukit Tunggal Subhan Noor,S.Hut, mengatakan “Saya mendukung penuh program ketahanan pangan penanaman padi gogo di Naga Sari XII Km 11 ini dan harus ditindak lanjuti terus , saya juga sepakat dengan saran yg disampaikan oleh Pak Dandim bahwa harus ada pemeriksaan sampel tanah agar kita tau tanaman apa yg cocok ditanam ditanah tersebut karna selama ini belum pernah ada langkah langkah yg kita terapkan seperti itu ,selama ini kita hanya asal tanam saja,harapan saya sama smoga berhasil sukses dan bisa mendukung program pemerintah.” ungkapnya.
Ditempat terpisah Ketua Kelompok Tani Sari Makmur 17 Joko Susilo mengatakan, ” Untuk sementara ini kita mencoba tanam padi gogo dengan luasan lahan kurang lebih 1200 m2 dan apabila cocok tanahnya maka kita akan menambah luasan menjadi satu koma lima hektar (1,5 ha), “harapnya.
Selanjutnya Dandim mengatakan, dengan adanya dari Dinas Pertanian Palangka Raya dan PPL yang akan menguji kadar tanah dan PH tanah maka kita akan dapat mengetahui tanaman apa yang cocok nantinya untuk di tanam. (ryt)
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Jakarta, wartapenasatu.com – Purbaya Indonesia telah melaksanakan dialog publik pada Selasa malam, jam 19.00, di Hotel Sofyan Jakarta, menindak lanjuti gerak cepat dan tepat PURBAYA INDONESIA untuk berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat indonesia.
Di tengah-tengah dialog publik tersebut, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Purbaya Indonesia, Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH, di dampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rafriandi Nasution, SE., MT., juga Ketua Harian Dr.H.Desmy indrajaya. SE, MM, MBA. menegaskan pentingnya tata kelola pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal ini dipandang krusial karena masalah terbesar negara ini adalah korupsi yang sudah mendarah daging, menyebar dari hulu ke hilir kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dr. Gea memberikan sejumlah solusi hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus ditindak tegas, sehingga membentuk efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya korupsi yang berulang-ulang seperti yang selama ini kita saksikan.
Menurut beliau dalam acara dialog tersebut, bangsa ini tidak akan maju selama tindakan terhadap koruptor tidak tegas. Teranglah pendapat Dr. Gea yang didampingi Sekjen DPP Purbaya Indonesia Rafriandi Nasution, SE., MT.
Selama ini hukum Indonesia terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kepastian Hukum segera dipastikan di publik.
Beliau juga meminta agar Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menetapkan hukuman mati bagi para koruptor.
Menurutnya, ini merupakan tindakan nyata dan langkah kongkrit yang ditunggu rakyat Indonesia, mengingat kondisi korupsi yang semakin merajalela—tidak ada jalan lain bagi Presiden selain mengeluarkan aturan hukuman mati tersebut.
Selain itu, Dr. Gea menegaskan pentingnya adanya political will yang kuat dari tiga pilar kekuasaan di Indonesia—kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif—agar terwujud mekanisme hukum yang menyeluruh dan mampu memberantas korupsi secara masif.
“Menhut Harus Dievaluasi”: Hasil Rapat Harian DPP Purbaya Indonesia”
“Menhut Harus Dievaluasi”: Hasil Rapat Harian DPP Purbaya Indonesia“
Jakarta, wartapenasatu.com – Rapat harian DPP Purbaya Indonesia telah dilaksanakan di Bassura Mall, Jakarta Timur, pada tanggal 6 Desember 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Purbaya Dr. H. Ali Yusran Gea, SH, MH, M.Kn. sagar pemerintah Prabowo Subianto segera mengevaluasi menhut melihat bencana yang terjadi di sumatra.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Ketua Umum DPP Ormas Purbaya Dr. H. Ali Yusran Gea, SH, MH, M.Kn., Sekjen DPP H. Rafiandi Nasution, SE, MT, Ketua Umum DPP Kartini Purbaya Indonesia Hj. Ratna Anita Lubis, SE, Ketua Harian Dr. H. Desmy Indra Jaya Noor, SE, MM, MBA, serta Bapak Mardian, Direktur Media Wartapenasatu.com sebagai mitra media, Juga hadir seluruh peserta rapat harian, undangan, dan simpatisan Purbaya Indonesia.
Alasan mendasar mengapa harus segera ada evaluasi terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) dan hal ini menjadi penting adalah karena adanya kebutuhan mendesak akan gerakan perubahan yang lebih baik untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan kementrian kehutanan. adanya permintaan ini karena Purbaya sebagai ormas berkomitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat Indonesia melalui berbagai gerakan yang diaktualisasikan langsung, cepat dan tepat dengan kepentingan bersama.
Suasana rapat berjalan dengan kekeluargaan, santai, namun tetap serius dalam membahas berbagai langkah perubahan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Semua peserta berusaha memberikan pandangan yang konstruktif terkait urgensi evaluasi kebijakan kehutanan yang berlaku saat ini.
Perlunya evaluasi terhadap Menhut muncul dari urgensi tindakan cepat yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap kebijakan menteri terkait kelestarian hutan sejalan dengan kepentingan masyarakat serta kelestarian hutan. Saat ini, banyak hutan di Indonesia telah berubah menjadi lahan terbuka yang tidak menguntungkan rakyat, pengundulan melalui ilegal loging dan pembukaan lahan yang tidak sesui regulasi yang seharusnya membuat dampak buruk kepada masyarakat.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan kehilangan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia dan kehilangan hutan hujan tropis saat ini semakin mengkhawatirkan. halini menjadi landasan penting mengapa kebijakan mentri kehutanan perlu dievaluasi atau bahkan memberi tindakn tegas kepada oknum terkait.
Bencana yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan menhut dalam menjaga, melindungi, dan meregulasi hutan negara dengan baik. Dalam rapat tersebut Purbaya Indonesia mendesak pemerintah segera menentukan sikap dan mengevaluasi Menhut secara cepat dan tepat, Purbaya Indonesia sebagai orams akan mengawal dan memperjuangkan hal ini demi kepentingan masyarakat.
Ketua Umum Purbaya Indonesia menyatakan bahwa sikap ini merupakan bentuk keprihatinan dan loyalitas kepada masyarakat. Beliau memandang bahwa bencana alam yang terjadi di Sumatra disebabkan oleh ulah manusia yang rakus, sehingga berharap adanya sanksi kepada oknum terkait dan evaluasi kembali kebijakan yang selama ini diterapkan. Kepedulian Purbaya Indonesia merupakan aksi nyata membela kepentingan rakyat, dengan komitmen besar untuk selalu memprioritaskan kepentingan bersama.
Pejabat Pusat dan Daerah Padati HUT PABPDSI Ke-5, Dukung Peran BPD Sebagai Garda Terdepan Desa
Jakarta wartapenasatu.com
HUT PABPDSI ke-5: Mewujudkan Mimpi Rakyat Desa, Sinergi Pusat dan Daerah Kuat
1. Pembuka Acara
Jakarta, 25 November 2025 – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) sukses menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 dengan tema “PABPDSI Mewujudkan Mimpi Rakyat Desa”. Acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dihadiri oleh ribuan anggota BPD dari berbagai penjuru Tanah Air, berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai momentum untuk menegaskan perannya sebagai wadah perjuangan aspirasi masyarakat desa.2. Orasi dan Ucapan Selamat
Rangkaian acara diawali dengan orasi dari panitia pelaksana yang menegaskan komitmen PABPDSI dalam memperjuangkan kepentingan desa di tingkat nasional. Ucapan selamat dari para ketua PABPDSI provinsi juga mewarnai suasana, memberikan semangat serta refleksi tentang perjalanan organisasi yang telah berjalan selama lima tahun.3. Puncak Acara yang Mengharukan
Puncak acara yang paling mengharukan adalah penganugerahan Medali Garuda kepada para pendiri PABPDSI yang belum pernah menerimanya. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendirikan dan mengembangkan organisasi yang menjadi suara bagi desa di Indonesia.4. Kehadiran Pejabat Pusat
Walaupun Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir, suasana acara tetap khidmat dan semarak. Dukungan pemerintah pusat tetap mengalir melalui kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan, perwakilan dari Kementerian Desa, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kehadiran mereka menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap peran strategis BPD dalam pembangunan.5.PartisipasiPejabat Daerah
Selain pejabat pusat, sejumlah kepala daerah berprestasi juga turut memeriahkan acara, antara lain Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Sinjai, dan Bupati Kuantan. Partisipasi mereka mencerminkan hubungan yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPD dalam upaya membangun desa yang lebih baik.6. Kontribusi Sektor Koperasi
Ketua Koperasi Lumbung Artha Kuta (LUBKITA), Stenly Wolf, juga hadir untuk menyampaikan komitmen mendukung ketahanan pangan desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara PABPDSI dan sektor koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi lintas sektor.7.Sambutan Komitmen Pemerintah
Dalam sambutannya, Menko Pangan menegaskan bahwa BPD merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa dan memberikan apresiasi atas kontribusi PABPDSI selama lima tahun terakhir, terutama dalam membangun komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah. Perwakilan Kemendesa dan Wamendagri juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran BPD melalui kebijakan dan program yang sesuai kebutuhan.8.Penutupdan Harapan Masa Depan
Perayaan HUT ke-5 ini menjadi momentum penting bagi PABPDSI untuk memperkuat solidaritas internal dan memperluas sinergi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan. Dengan dukungan yang kuat dari pusat maupun daerah, serta kolaborasi yang erat dengan sektor koperasi, PABPDSI optimis mampu terus mewujudkan mimpi rakyat desa menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.Pemberdayaan Pertanian Lokal: Ir. Pidel Hutahaean Serahkan Handtraktor untuk Petani Desa Pardomuan Nauli
Toba, wartapenasatu.com – Anggota DPRD Dapil Toba 5 dari Komisi C Fraksi PDIP, Ir. Pidel Hutahaean, MM, menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian lokal dengan memberikan bantuan berupa satu unit handtraktor kepada masyarakat Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Acara penyerahan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, pukul 10.00 WIB di posko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Laguboti.
Inisiatif ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak para petani di Desa Pardomuan Nauli yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam mengolah lahan pertanian mereka. Dengan adanya bantuan handtraktor ini, diharapkan proses pengolahan lahan menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Ir. Pidel Hutahaean, MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Ia berharap agar handtraktor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Pardomuan Nauli untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.
“Bantuan ini adalah bentuk dukungan kami kepada para petani. Kami berharap dengan adanya handtraktor ini, para petani dapat lebih mudah mengolah lahan mereka dan meningkatkan hasil panen,” ujar Ir. Pidel Hutahaean, MM.
Lebih lanjut, Ir. Pidel Hutahaean, MM, menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan handtraktor agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ia juga berharap agar bantuan ini dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian di Desa Pardomuan Nauli.
Desmon Hutahaean, tokoh masyarakat Desa Pardomuan Nauli, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan oleh Ir. Pidel Hutahaean, MM. Ia mengatakan bahwa handtraktor ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Pardomuan Nauli, terutama bagi para petani yang selama ini kesulitan dalam mengolah lahan pertanian mereka.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ir. Pidel Hutahaean atas bantuan handtraktor ini. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama bagi para petani yang selama ini kesulitan dalam mengolah lahan pertanian mereka,” kata Desmon Hutahaean.
Desmon Hutahaean juga menambahkan bahwa masyarakat Desa Pardomuan Nauli akan merawat dan memanfaatkan handtraktor ini sebaik-baiknya. Ia berharap agar bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Pardomuan Nauli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara penyerahan handtraktor ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, petani, dan perwakilan pemerintah daerah. Suasana penuh keakraban dan harapan terpancar dari wajah para petani yang hadir.
Bantuan handtraktor ini merupakan salah satu upaya konkret dari pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian lokal. Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan adanya bantuan handtraktor ini, diharapkan para petani di Desa Pardomuan Nauli dapat lebih bersemangat dalam mengolah lahan pertanian mereka dan meningkatkan hasil panen. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Inisiatif yang dilakukan oleh Ir. Pidel Hutahaean, MM, ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi para pemimpin daerah lainnya. Dengan memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian, kita dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di daerah kita.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
Panen Raya Cabe Dan Ketapang PKK Desa Caringin
Warta Pena Satu,Banten – Suasana meriah menyelimuti Desa Kemuning saat acara panen cabai yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kepala Desa Kemuning, Bapak Dadang S.ip, bersama dengan Bupati Tangerang, Bapak Drs H. Moch Maesyal Rasyid M.si dan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dr. Ir. H. Ujang sudiartono ST.MT , turut hadir Camat Legok Bapak H. M yusuf Fachrodji S.STP, M.si untuk memeriahkan acara tersebut. Kehadiran para pejabat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di wilayah ini.
Acara panen cabai ini merupakan momen penting bagi para petani Desa Kemuning. Pasalnya, panen kali ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menstabilkan harga cabai di pasaran. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antara petani, pemerintah, dan masyarakat umumnya.
Dalam sambutannya, Bapak Dadang S, ip menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan kepada para petani. Ia juga berharap agar kerjasama antara petani dan pemerintah dapat terus ditingkatkan demi kemajuan sektor pertanian di Desa Kemuning.
Bapak Drs.H Moch. Maesyal Rasyid M.Si juga memberikan apresiasi kepada para petani atas kerja keras mereka dalam menghasilkan cabai berkualitas. Ia berjanji akan terus memberikan dukungan kepada sektor pertanian di Kabupaten Tangerang, termasuk melalui program-program pelatihan dan bantuan modal.
Sementara itu, Bapak Dr. Ir H. Ujang Sudiartono ST. MT menjelaskan bahwa Dinas Pertanian akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai di Desa Kemuning. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai teknik budidaya cabai yang baik dan benar.
Acara panen cabai ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni tradisional, lomba memasak cabai, dan pameran produk pertanian. Para pengunjung pun tampak antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan sektor pertanian di Desa Kemuning dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, nelayan, Opini, Pendidikan, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan, Uncategorized, Wisata
DARI DESA TERTINGGAL MENJADI DESA MANDIRI
Jawa Barat wartapenasatu.comFestival Cikondang Nanjeur: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Desa Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya
Pangalengan, Kabupaten Bandung – Kampung Adat Cikondang menjadi pusat perhatian masyarakat Jawa Barat dengan digelarnya Festival Kampung Adat Cikondang (Cikondang Nanjeur Uleman) pada 8–9 November 2025. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Sunda, tetapi juga menjadi momentum penting dalam upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program strategis nasional.
Festival dibuka pada Sabtu (8/11) dengan kegiatan Bhakti Sosial yang meliputi pembagian beras murah dan pengobatan gratis bagi warga. Program ini disambut antusias masyarakat sekitar, karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka. Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kuat di tengah masyarakat adat Sunda.
Puncak acara berlangsung pada Minggu (9/11), ditandai dengan Launching Sakola Budaya Sunda dan Peresmian Lumbung Kesejahteraan Rakyat Desa. Kedua program tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi serta melestarikan budaya lokal. Festival juga menampilkan beragam kesenian tradisional seperti Beluk, Wawacan, dan Trawangsa yang memperkaya suasana dan menunjukkan kekayaan seni warisan leluhur.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pendataan dan penandatanganan prasasti Lumbung Kesejahteraan Rakyat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., bersama Ketua Umum Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat (LKR) Ibu Indri Wolff. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjadikan Desa Cikondang sebagai percontohan pembangunan desa tertinggal berbasis ketahanan pangan dan kearifan budaya lokal.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Bupati Bandung Dadang Supriatna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua PT LUBKITA Stanley Wolff, Ketua Apdesi A. Anwar Sadat, serta Tuan Rumah Fery Radiansyah. Kehadiran para pejabat dan tokoh ini menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan pelestarian budaya.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat bersama PT LUBKITA memberikan bantuan simbolis berupa 1.000 karung beras ukuran 5 kilogram untuk warga Cikondang. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.
Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Cikondang yang tetap menjaga warisan budaya sambil berinovasi dalam pembangunan ekonomi. “Desa adat seperti Cikondang ini harus menjadi contoh bahwa kemandirian dan kesejahteraan bisa tumbuh dari akar budaya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Fery Radiansyah selaku penggagas kegiatan menegaskan bahwa Festival Cikondang Nanjeur bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga langkah konkret menuju kemandirian ekonomi berbasis lokal. “Cikondang bukan sekadar menjaga tradisi, tapi menjemput masa depan dengan kearifan lokal,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap semangat Cikondang Nanjeur dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk terus maju tanpa kehilangan identitas budayanya.
BY:NokSrie
Rapat seluruh pimpinan prusahan di Kalimantan Tengah dengan dinas perkebunan.
Rapat seluruh pimpinan prusahan di Kalimantan Tengah dengan dinas perkebunan.
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data FPKMS/Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Alat Berat. Kegiatan bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 10 November 2025.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rizky Badjuri menyampaikan, Mohon maaf atas keterbatasan waktu dan karena ada beberapa agenda pimpinan pada hari besar 10 November, Hari Pahlawan, yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan dan dipimpin langsung oleh Bapak Herson. Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian pada pagi hari ini.
Muhammad Rizky Badjuri mengatakan, Tentunya hari ini menjadi salah satu tindak lanjut dari fakta integritas yang telah kita sepakati bersama. Pada kesempatan ini, kami melaporkan bahwa semua PBS (Perusahaan Besar Swasta) dan pihak terkait telah berkomitmen.
Hari ini, kami akan membuat rekapitulasi data yang akan diselaraskan dengan teman-teman perusahaan. Setelah itu, kami akan sinkronkan juga dengan Kabupaten, terutama jika ada kegiatan yang datanya harus memiliki satu persepsi dan satu angka yang sama.
Izin untuk menayangkan beberapa hasil resume terkait perkembangan pelaksanaan plasma 20%, CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, dan lain-lain. Umumnya, Pak Karton, kita membahasakan FKPNS yang sudah beralih kata menjadi “dasar”, tetapi tetap kita masukkan. FKPNS itu adalah plasma. Mohon izin, teman-teman PBS, kita tidak mendiskusikan nama, tetapi ini adalah bagian dari pemahaman bahwa plasma itu adalah bagian dari FKPNS, walaupun nanti di FKPMS ada berbagai macam turunan terkait penyelesaian,”Jelasnya.
Bahwa perusahaan yang hadir di sini, baik dari wilayah Barat, Tengah, maupun Timur, menunjukkan grafik pencapaian plasma di Kalimantan Tengah dari tahun 2021 sampai 2025 sebesar 52,6%. Logikanya, jika 100%, maka dari tahun 2021 hingga 2025, kita mencapai angka 52,66%.
Jadi, kurang lebih sekitar 47% yang belum tercapai. Tentunya, nanti kita akan membahasnya bersama setelah ini, karena ada beberapa pendekatan peraturan dari tahun 2007 ke bawah yang tetap akan berproses sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dalam melaksanakan plasma.
Jumlah izin operasional saat ini ada 210, di mana 206 adalah komoditas sawit dan sisanya komoditas karet. Kami tetap melihat karet sebagai bagian dari bentuk kewajiban mitra 20%. Luas izin sekitar 2 juta sekian hektar, sehingga kewajiban plasma 20%-nya adalah 470 ribu hektar. Realisasi plasma 20% di tahun 2025 mencapai 52,6%. Kami juga sudah membagi menjadi tiga wilayah:
Wilayah Barat: Sudah mencapai 61,03%. Beberapa perusahaan bahkan sudah lebih dari 20%. Pertanyaannya, mengapa yang lain belum? Karena ada beberapa perusahaan yang menyesuaikan kewajiban 20%-nya dengan peraturan yang terbit di tahun 2023. Ada beberapa kendala di lapangan terkait lahan dan sebagainya, yang akan menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan. Wilayah Tengah: Mencapai 46,95% dengan jumlah operasional sekitar 57. Wilayah Timur: Mencapai 645,95% dengan jumlah kewajiban 20% yaitu 63.
Wilayah Timur lebih tinggi karena jumlah operatornya 22. Perbandingan tiga zona ini menunjukkan bahwa wilayah Timur tinggi karena luasan pembanding 20% berdasarkan keluasan izin dan kewajibannya. Di plasma tahun 2025, untuk operasional Kalimantan Tengah, kita memakai patokan 52,21%. Wilayah Barat mencatatkan pencapaian tenaga kerja lokal sebesar 0,04%, di mana 47% adalah lokal dan 54% non-lokal.
Bagaimana tenaga kerja lokal bisa melebihi persentase non-lokal sesuai dengan komitmen kita bersama terhadap penyerapan tenaga kerja lokal? Kami juga menyampaikan bahwa kemarin ada pertemuan dengan HRD terkait jurusan di universitas di Kalimantan Tengah yang bisa memenuhi permintaan perusahaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendorong universitas untuk membuka jurusan sawit agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. (ryt)
