WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Jalan Tunjung Binoh adalah jalan alternatif kabupaten bangkalan yang menghubungkan tiga kecamatan yaitu, kecamatan burneh, tanah merah dan arosbaya.

Jalan tersebut jadi perbincangan warga dan dikeluhkan para pengguna jalan dikarenakan jalan sudah sekian lama mengalami rusak parah dan penuh lubang.

Sebelumnya pada tahun 2024 dikarenakan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) hanya memperbaiki jalan dari Tunjung hingga desa Kapor, dan untuk area jalan desa Kapor hingga desa binoh, Bupati Bangkalan H. Lukman Hakim, S.Ip, MH, memastikan tahun 2026 akan segera diperbaiki.

Bupati Bangkalan menerangkan, Perbaikan jalan Tunjung Binoh ini baru akan diperbaiki bukan karna viral di medsos melainkan pada tahun sebelumnya keterbatasan anggaran yang belum cukup

“Bukan karna viral, sebenarnya sejak tahun 2025 sudah kita usulkan dan kita coba anggarkan namun karena finansial kita terbatas maka kita anggarkan di tahun 2026 ini” terang Bupati Bangkalan, Selasa, (6/1/26).

Bupati Bangkalan juga menghimbau agar masyarakat tenang karna tahun 2026 Pemkab Bangkalan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur walupun secara bertahap.

“Saya minta masyarakat tenang Infrastruktur kita prioritaskan secara bertahap, Insyaalloh tahun ini jalan Tunjung Binoh dan Binoh Plakaran akan ada perbaikan,” pungkasnya. (Azis)

WARTAPENASATUJATIM | Klarifikasi pihak manajemen Provider terkait pemberitaan dugaan Operasional Penyedia Layanan Internet atau Internet Service Provider ( ISP) berinisial Rnet di wilayah kecamatan Bangkalan, yang diduga belum memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) yang dilakukan secara terbuka oleh Jaja dan Diaz selaku kuasa hukum provider Rnet dihadapan awak media.

Jaya mengaku bahwa hingga saat ini perusahaannya memang belum mengantongi izin resmi dari DPMPTSP Bangkalan.

Namun demikian Jaja menegaskan bahwa secara internal perusahaan telah memiliki legalitas usaha sebagai ISP.

“Terkait legalitas perusahaan, secara internal kami sudah memiliki izin usaha ISP dan kelengkapan lainnya. Yang belum kami dapatkan adalah izin dari pemerintah daerah melalui DPMPTSP,” Ujar Jaja. (Selasa, 6/1/26)

Iapun menuturkan, pihak provider telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP untuk mengurus izinnya, namun dalam praktiknya menemui kendala regulasi yang dinilai menyulitkan.

“Salah satu syarat yang disampaikan adalah provider harus sudah memasang beberapa tiang di wilayah tertentu sebagai syarat mutlak pengajuan izin. Ini yang menurut kami menjadi kendala,” tuturnya.

Selain itu, Jaya juga mengatakan, bahwa selama proses menunggu izin dari DPMPTSP, pihaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah kantor kelurahan di Kota Bangkalan sebagai langkah awal operasional.

Ditempat yang sama, Diaz dengan tegas membantah tudingan adanya kompensasi atau pungutan liar kepada pihak kelurahan.

“Isu adanya kompensasi lima juta itu tidak benar. Tidak ada sogok, tidak ada pungli, dan tidak ada pemberian dalam bentuk apa pun kepada pihak kelurahan,” tegasnya.

Beliau menilai lambannya proses perizinan terjadi karena masih menunggu pengesahan dan petunjuk teknis dari satu Peraturan Daerah (Perda) yang belum sepenuhnya operasional.

Menanggapi klarifikasi tersebut, Yudistira, selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, memberikan penegasan bahwa seluruh mekanisme perizinan telah diatur jelas dalam regulasi daerah yang berlaku.

“Kalau dari kami simpel saja. Aktivitasnya dihentikan dulu dan segera mengurus perizinan ke Pemkab Bangkalan melalui DPMPTSP. Jelas-jelas aktivitas tanpa izin itu sudah melanggar regulasi,” tegas Yudistira, Jumat (9/1/26).

Ia menjelaskan bahwa dalam Perda Nomor 9 Tahun 2025 sebagai perubahan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024, telah diatur secara tegas mengenai pemanfaatan ruang jalan, baik di bawah tanah maupun di atas tanah, yang dapat dikenakan retribusi daerah.

“Dalam Perda 9 Tahun 2025 sudah ada pengaturan pemanfaatan ruang jalan, termasuk pemasangan jaringan kabel, dan itu bisa dikenakan retribusi daerah,” jelasnya.

Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, Yudistira menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya.

“Soal rekomendasi kelurahan, silakan ditanyakan langsung ke pihak kelurahan. Saya tidak ingin salah menjawab,” ujarnya.

Yudistira juga membantah anggapan bahwa pihaknya mempersulit proses perizinan provider.

Ia menegaskan bahwa saat ini DPMPTSP masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (juklak-juknis) penarikan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

“Bukan kami tidak memberikan izin. Kami masih menunggu juklak-juknis penarikan retribusi sejak Perda 9 Tahun 2025 ditetapkan. Pemangku Perda ini ada di Dinas PUPR. biar kita tidak kerja dua kali,” terang Yudistira.

Ia menambahkan, sejumlah provider lain telah mengantongi izin karena mengajukan permohonan jauh sebelum Perda baru tersebut diberlakukan.

“Yang lain sudah mengurus izin jauh sebelum Perda 9 Tahun 2025. Kalau yang baru mengurus setelah kami sidak, itu jelas berbeda,” pungkasnya.