Daerah
Tingkatkan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat, Kajari Bangkalan Bangun 13 Restorative Justice di Sejumlah Desa
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat dengan membangun 13 Rumah Restorative Justice (RJ) di sejumlah desa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih humanis, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
RJ merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Alih-alih fokus pada pembalasan, mekanisme ini mengutamakan dialog serta mediasi guna mencapai kesepakatan yang adil sehingga keadaan dapat dipulihkan seperti semula.
Di Indonesia, penerapan restorative justice telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 serta Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020.
Kedua aturan tersebut menjadi landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan pemulihan.
Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Bangkalan, Hendrik Murbawan, S.H., M.H. menegaskan bahwa pembentukan Rumah RJ bukan sekadar tempat penyelesaian kasus, tetapi juga pusat edukasi hukum bagi masyarakat.
“Rumah Restorative Justice ini kami dirikan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Tidak semua perkara harus berujung vonis pidana. Melalui RJ, kami mendorong penyelesaian yang memulihkan, bukan menghukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa RJ hanya dapat diterapkan pada perkara tertentu, yakni yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan pelakunya bukan residivis.
Selain itu, dalam prosesnya harus ada kesukarelaan dari korban dan pelaku untuk berdamai, serta pengawasan dari tokoh masyarakat atau perangkat desa.
“Kriteria penerapan RJ sangat jelas. Selain syarat ancaman hukuman maksimal lima tahun, pelaku tidak boleh residivis, dan yang terpenting ada ruang musyawarah yang jujur antara korban dan pelaku. Kami pastikan prosesnya transparan dan tidak ada paksaan,” tambahnya.
Namun demikian, restorative justice bukan berarti pelaku bebas begitu saja tanpa konsekuensi. Rumah RJ juga memberlakukan sanksi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku kepada masyarakat.
“RJ tetap harus memberikan efek jera. Itu sebabnya dalam beberapa kasus kami menetapkan sanksi sosial, misalnya kerja bakti atau kegiatan sosial yang disepakati bersama. Yang terpenting adalah hubungan yang rusak kembali pulih,” tegas Hendrik.
Selain menangani mediasi perkara, Rumah RJ juga berperan sebagai pusat sosialisasi dan edukasi mengenai hukum pidana, perlindungan hukum, serta budaya musyawarah.
Hendrik berharap keberadaan Rumah RJ bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memahami proses hukum dan memperoleh keadilan secara lebih cepat dan mudah.
Dengan berdirinya 13 titik Rumah RJ di berbagai desa, Kejari Bangkalan optimis kehadiran lembaga ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***(Azis)
Pangdam V/Brawijaya Hadiri Upacara HUT Ke-54 Korpri Wujudkan ASN Profesional dan Berintegritas
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Upacara berlangsung khidmat dengan semangat persatuan dan profesionalisme ASN.
Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan seluruh aparatur negara dalam memperkuat birokrasi yang berintegritas dan tangguh.
Upacara berlangsung dengan tertib dan dihadiri berbagai unsur Forkopimda serta tamu undangan dari instansi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. (Senin, 01/12/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 500 peserta tersebut, Gubernur Jawa Timur Dr. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., bertindak selaku Pembina Upacara, sementara M. Hadi Wawan Guntoro, S.STP., M.Si., memimpin jalannya upacara.
Momentum ini menjadi refleksi atas dedikasi ASN dalam meningkatkan pengabdian kepada bangsa melalui pelayanan publik yang tulus dan profesional.
Pangdam V/Brawijaya turut memberikan apresiasi atas kontribusi ASN dalam menjaga netralitas dan mendukung jalannya pemerintahan yang bersih dan efektif.
Rangkaian kegiatan berlangsung secara khidmat mulai dari penghormatan pasukan, pengibaran Sang Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, hingga amanat Pembina Upacara yang berisi pesan mendalam tentang semangat pengabdian dan integritas ASN.
Amanat tersebut menekankan pentingnya soliditas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat demi mewujudkan Indonesia Maju.
Gubernur Jawa Timur dalam amanatnya juga menegaskan bahwa KORPRI harus menjadi kekuatan moral dan sosial birokrasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan modern, berdaya saing, serta responsif terhadap perubahan zaman.
Reformasi birokrasi yang dijalankan diharapkan melahirkan ASN yang berkarakter, tangguh, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan digital dalam melayani masyarakat.
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, pemberian penghargaan MURI, serta penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada atlet Pornas Korpri Kontingen Jawa Timur. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh makna bagi seluruh peserta yang hadir.
Melalui momentum peringatan HUT ke-54 KORPRI ini, diharapkan seluruh ASN semakin memperkuat loyalitas, profesionalisme, serta integritas dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam kegiatan ini menjadi energi positif untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.*** (Bgn)
Babinsa Kodim 1016/Plk Monitoring Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Babinsa Kodim 1016/Plk Monitoring Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Dalam rangka untuk membantu masyarakat di wilayah binaanya,Babinsa 1016 – 01/Pahandut Kodim 1016/Plk Sertu Dedy Irawan melaksanakan monitoring Bedah Rumah Tidak Layak Huni bertempat di Jalan
Ratu Zulaheha 2 RT 7 RW 15 Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya, Senin (1/12/2025).Program bedah rumah ini sangat bagus untuk membantu warga yang kurang mampu memiliki rumah yang layak huni dan yang dikerjakan ini adalah bantuan dari program Baznas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2025 sedangkan untuk pelaksana kegiatan di kerjakan oleh Yayasan Sosial Pilar Katambung Palangka Raya.
Babinsa Sertu Dedy dengan sigap terjun langsung membantu memperbaiki rumah warga yang mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah daerah. Aksi ini dilakukan sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta untuk memastikan program bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami sebagai Babinsa memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat di wilayah binaan. Program bedah rumah ini sangat bagus untuk membantu warga yang kurang mampu memiliki rumah yang layak huni. Oleh karena itu, kami terpanggil untuk ikut serta membantu agar proses perbaikan rumah berjalan lancar,” ujar Babinsa.
Sementara itu, bapak Sani penerima bantuan mengucapkan terimakasih kepada Babinsa dan pemerintah atas bantuannya.
” Semoga kebaikan Bapak Babinsa dan pemerintah dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa,”ungkapnya.(ryt)Masyarakat Desak Polres Bangkalan Tangkap Lora Diduga Pelaku Rudapaksa Santriwati di Ponpes Galis
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Sebuah video berdurasi 7 detik yang diunggah oleh akun TikTok @gerakanrakyat tengah viral diperbincangkan masyarakat.
Video tersebut menampilkan seorang perempuan yang menggelar aksi ekspresi di ruang publik sembari menyuarakan desakan keras kepada Polres Bangkalan agar segera menuntaskan kasus dugaan Rudapaksa di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Galis.
Dalam video itu, orator menyampaikan seruan lantang mengenai dugaan tindakan tak senonoh yang disebut dilakukan oleh seorang oknum pengurus yayasan ponpes. Oknum tersebut diduga merupakan LORA, yang merupakan anak dari pengasuh atau pengelola pondok pesantren tersebut.
“Kepada Polres Bangkalan, segera tangkap Lora yang merudal paksa santriwatinya di Galis supaya tidak bertambah korbannya!” begitu ujar sang orator dalam video yang kini telah ditonton ribuan pengguna TikTok.
Aksi ini mencuat setelah beredar kabar bahwa beberapa santriwati diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum tersebut. Meski pihak korban maupun pihak ponpes belum memberikan pernyataan resmi, ekspresi publik di media sosial memicu dorongan agar penegak hukum segera mengambil langkah konkret.
Kasus yang menyangkut dunia pendidikan pesantren selalu menjadi atensi besar masyarakat mengingat posisi santri sebagai pihak yang sangat bergantung pada lingkungan dan pengasuhnya.
Karena itu, seruan untuk membuka fakta dan menegakkan proses hukum secara transparan semakin menguat di berbagai ruang publik, termasuk media sosial.
Aksi dalam video tersebut menjadi representasi keresahan masyarakat yang berharap tidak ada lagi korban menyusul dugaan tindakan asusila tersebut.
Syukuran HUT Korps Polairud ke-75, Kapolda Kalteng Dianugerahi Brevet Bhayangkara Bahari Sekaligus Beri Penghargaan 2 Personel Berprestasi
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar syukuran dalam rangka memperingati hari jadi Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud) ke-75 tahun 2025, bertempat di Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda setempat, Senin (1/12/2025).
Syukuran yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng tersebut, dipimpin oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. didampingi Dirpolairud Kombes Pol Dony Eka.
Hadir dalam acara dengan tema ‘Polairud Presisi menuju Indonesia Maju’, Wakapolda Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. , para pejabat utama dan seluruh personel Ditpolairud Polda Kalteng.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng berharap diusia yang ke-75 ini Korps Polairud dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Disamping itu, saya juga mengajak seluruh anggota Korps Polairud Polda Kalteng agar dapat memberikan kemanfaatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan, edukasi, pendampingan dan dukungan,” ucap Kapolda.
Irjen Iwan juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas personel Ditpolairud yang telah menjaga kamtibmas di wilayah hukum perairan Polda Kalteng.
Menurut Kapolda, peran para personel Ditpolairud telah menunjukkan eksistensinya menjadi garda terdepan, terutama melalui inovasinya seperti, bedah rumah, bansos, Polisi RW, guru bantu, perpustakaan terapung, dan kunjungan ke desa terluar, serta peduli kebersihan sungai.
“Teruslah berikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya yakin Ditpolairud akan tetap solid, tangguh dan profesional,” tuturnya.
Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. menambahkan bahwa dalam syukuran kali ini, Kapolda menerima penganugerahan Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan dari Kakorpolairud Baharkam Polri.
Kemudian acara juga diwarnai dengan pemberian penghargaan berupa hadiah Umroh, kepada dua (2) personel Ditpolairud Polda Kalteng yang berprestasi dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas.
Adapun penghargaan tersebut, diserahkan Kapolda kepada Bripka Syamsir R. atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, salah satunya menjadi Guru ngaji dan Imam salat di TPA Sunan Kalijaga, Sampit.
Selanjutnya, penghargaan juga diberikan kepada Bripka Atep Iin yang berdedikasi sebagai Polisi RW dan pengajar dalam Perpustakaan Terapung, sekaligus Polisi Penolong.
“Selamat atas penghargaan yang diberikan, semoga apresiasi ini dapat menjadi motivasi kedepannya khusunya bagi personel lainnya,” tutupnya. @ Herry Kalteng
Ketua BPD Dan Anggota Desa Olanori Tangkis Total Terkait Adanya Pemberitaan Hoax
Ketua BPD Dan Anggota Desa Olanori Tangkis Total Terkait Adanya Pemberitaan Hoax
Nias Selatan, wartapenasatu.com – Terkait isu penyelewengan dana Desa Olanori kecamatan Sidua’ori, Ketua BPD, bantah/Klarifikasi isu tersebut yang beredar di media sosial. Sabtu, (29/11/2025).
Ketua BPD desa Olanori menyampaikan kepada awak media bahwasanya semua kegiatan desa atau fisik yang diduga bahwa adanya penyalahgunaan Dana Desa dalam pemberitaan yang beredar di media sosial, “Saya sebagai Ketua BPD aktif tegaskan itu tidak benar (HOAX) atau fitnah semata”. Ujarnya kepada wartawan.
Ketua BPD Olanori (Tehesokhi Baene) menjelaskan kepada awak media item-item kegiatan atau fisik yang telah dikerjakan oleh pemerintahan desa dan tidak terlepas daripada pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Olanori mulai dari 2020-2024.,Jelasnya Ketua BPD.
Ketua BPD Olanori, Kecamatan Sidua’ori, dengan tegas membantah pemberitaan yang beredar di media online beberapa waktu lalu terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa. Ia menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut tidak akurat dan dapat menyesatkan masyarakat.
Dalam klarifikasinya, Ketua BPD Desa Olanori (Tehesokhi Baene) menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran desa telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menambahkan bahwa dana desa, termasuk yang dialokasikan untuk pembangunan desa (fisik), kami sudah kordinasi dengan Dinas DPMD dan sebagaimana mestinya dengan mekanisme yang jelas dan sesuai prosedur.
“Kami sangat menyayangkan pemberitaan yang tidak berdasar tersebut, karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kami selalu berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Ketua BPD.
Saya sebagai lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tegaskan bahwa “Itu Sudah Terlaksana dan diterima oleh warga dan ada bukti fisik di lapangan”. Tutur ketua BPD
Lebih lanjut-kami dari lembaga BPD meminta atensi serius dari beberapa instasi di kabupaten Nias Selatan, baik inspektorat, Kejaksaan Nias Selatan, agar tanpa mengurangi rasa hormat untuk turun langsung di lapangan demi memastikan kinerja pemerintahan desa Olanori, saya sebagai ketua BPD apabila terbukti di lapangan tidak menjalankan tugas sebagai pengawasan kinerja pemerintahan desa, sesuai berita yang firal itu bahwasanya ada penyalahgunaan dana desa maka siap saya mempertanggung jawabkan sepenuhnya dan siap saya diproses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)., Jelasnya.Hal senada juga disampaikan Kepala Dusun Daya Hati Baene Desa Olanori, Kecamatan Sidua’ori, Kabupaten Nias Selatan, bahwa yang membuat pernyataan ke beberapa media itu bisa dikatakan tidak benar.
“Kami siap memberikan klarifikasi dan bukti yang diperlukan untuk meluruskan informasi yang kurang tepat. Kami juga mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk berdialog secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tambahnya.Dengan adanya bantahan ini, Ketua BPD Desa Olanori Tehesokhi Baene berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berita yang belum tentu benar dan tetap mempercayai proses serta mekanisme yang berlaku dalam pemerintahan desa. Tutupnya.
Di tempat terpisah Masyarakat Desa Olanori Ama Yulina Tafonao
menyatakan secara blak-blakan “saya secara pribadi sangat mengapresiasi kinerja pemerintahan desa Olanori dimana segala bentuk kegiatan fisik sudah kami nikmati sampai saat ini.
” Dengan adanya pimpinan desa Olanori, baru saya nikmati bahwasanya kami masyarakat desa setempat seolah-olah sudah terlepas dari jajahan, maka dari itu atas nama (Ama Yulina Tafonao) segala bentuk berita yang viral di media sosial baik cetak maupun online itu Bohong (HOAX)., Tutupnya.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Pemkab Toba Gelar Lomba Busana & Desainer Etnik Ulos untuk Angkat Kreativitas dan Warisan Budaya
Pemkab Toba Gelar Lomba Busana & Desainer Etnik Ulos untuk Angkat Kreativitas dan Warisan Budaya
Toba, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Toba kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya sekaligus mendorong kreativitas masyarakat melalui Lomba Busana dan Desainer Etnik Ulos Kabupaten Toba. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu, 29–30 November 2025, bertempat di Tugu DI Panjaitan, Balige.
Sebagai daerah yang kaya akan tradisi, Kabupaten Toba memiliki beragam warisan budaya, salah satunya kain ulos yang menjadi identitas masyarakat Batak Toba. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat kecintaan terhadap budaya ulos serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berinovasi dalam bidang fashion berbasis etnik.Lomba ini diikuti oleh 46 penjahit dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Toba, yang masing-masing menampilkan kreativitas dan desain fashion terbaik mereka menggunakan motif ulos sebagai elemen utama.
Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, melalui Pj. Sekretaris Daerah Toba, Paber Napitupulu, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan harapannya, “Kepada OPD pelaksana kami berpesan agar kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya dengan persiapan yang lebih baik lagi, karena hal ini menunjukkan budaya dan identitas kita sebagai orang Batak, khususnya Batak Toba.”
Acara ini turut dihadiri Ketua DWP Kabupaten Toba Ny. Marta Paber Napitupulu, Asisten Pemerintahan Eston Sihotang, Kadis Kominfo Sesmon Butarbutar, Kabalitbang Sofian Sitorus, Kadis Pariwisata Rusti Hutapea, Plt. Kepala BKPSDM Henry Silalahi, Kabag Protokol Trisno Samosir, Kapolsek Balige Libertus Siahaan, para juri, serta para pelaku UMKM.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap kreativitas berbasis budaya semakin berkembang, dan generasi muda semakin bangga serta terpanggil untuk melestarikan warisan budaya ulos sebagai identitas masyarakat Toba.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Pemkab dan DPRD Toba Tandatangangi Nota Kesepakatan Ranperda APBD menjadi Perda APBD 2026
Pemkab dan DPRD Toba Tandatangangi Nota Kesepakatan Ranperda APBD menjadi Perda APBD 2026
Toba, wartapenasatu.com – Usai penyampaian laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Toba Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggara 2026, masing-masing Fraksi Fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhirnya dan sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (28/11/2025) di gedung DPRD Kabupaten Toba.
Oleh Banggar dalam laporannya, terdapat beberapa perubahan RAPBD usai pembahasan oleh Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Toba. Adapun perubahan tersebut adalah Pendapatan Daerah yang diajukan oleh Pemkab Toba sebesar Rp 1.009.839.151.589,00 sementara Belanja Daerah sebesar Rp 1.011.839.151.589,00 atau defisit sebesar Rp 2.000.000.000,00. Sementara Pembiayaan Daerah yakni Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan Pembiayaan Netto Rp 2.000.000.000,00.
Setelah pembahasan, Pendapatan Daerah berubah menjadi Rp 1.186.266.389.533,00 dan Belanja Daerah Rp 1.197.198.389.533,00 atau defisit sebesar Rp 10.932.000.000,00. Sementara Pembiayaan Daerah yakni Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 11.932.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Pembiayaan Netto Rp 10.932.000.000,00.
Usai pendatanganan nota kesepakatan, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba atas dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba. “Berbagai tanggapan, pendapat, saran dan usul dewan yang terhormat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Bupati Toba dalam sambutannya.
Dalam rapat paripurna tersebut, turut hadir Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, para pimpinan dan anggota DPRD Toba, unsur Forkopimda yang diwakili oleh Kajari Toba, Muslih, Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, Danramil Balige mewakili Dandim 0210/TU, Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, Kepala Bagian dan para Camat.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Polri Peduli Kemanusiaan, Polda Jambi Kerahkan 3 Fuso
Polri Peduli Kemanusiaan, Polda Jambi Kerahkan 3 Fuso
Jambi, wartapenasatu.com – Polri Peduli Kemanusiaan , Polri Polda Jambi mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam di Sumatera Barat mulai dari pakaian layak, makanan dan keprluan lainnya.
Pengiriman Bertempat di Lapangan Mapolres Bungo Pelepasan/Pemberangkatan kendaraan bantuan kemanusiaan Polda Jambi & Bhayangkari Daerah Jambi untuk korban bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat (30/11)
Kapolda Jambi yang diwakili oleh Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko C, S.Kom, M.Si memimpin kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan Polda Jambi yang langsung dikirimkan ke Lapangan Bola Batu Taba Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
Rincian Bantuan yang diberangkatkan menggunakan 3 (Tiga) unit kendaraan Truk Fuso beruap
a. Beras SPHP 1000 karung
b. Minyak Goreng Tawon 500 kg
c. Gula Putih 500 kg
d. Selimut 100 pcs
e. Matras 200 pcs
f. Pop Mie 100 kotak
g. Genset Prowatt 1000 watt 6 Unit
h. Indomie 300 Dus
i. Bantuan dari PT Wings (Mie Sedap dan Perlengkapan mandi)
j. 50 kasur busa
k. Pakaian dalam 100 pcs
l. Pakaian Anak – Anak 100 Pcs
m. Pakaian Dewasa 100 Pcs
n. Pakaian Daster 100 pcs
o. Softex 150 Dus
p. Pempers 100 DusPersonel pengawalan bantuan kemanusiaan sebanyak 10 personil terdiri dari 3 personil yang terdiri dari 1 Katim Bagops dan 2 anggota, 2 Pers terdiri dari 1 KBO Sat Samapta beserta 1 anggota, 2 Personil Patwal Satlantas, 1 Personil Sat Intelkam, 1 Personil Si Propam, 1 Personil Si Humas
Acara dihadiri oleh Yang mewakili Dandim 0416 Bute Danramil Kota, Yang mewakili Kajari Bungo, Kaban Kesbangpol Kab. Bungo, Manager PT Wings Bungo, Wakapolres Bungo dan PJU , Ketua Bhayangkari Cabang Bungo, Ibu Wakil Bhayangkari Cabang Bungo, Pengurus Bhayangkari Cabang Bungo, Personil Polres Bungo.(ryt)
Pelantikan & Pengukuhan KATAR Desa Rancagong Masa Bakti 2025-2030
Warta Pena Satu. Com- Banten
Pelantikan dan pengukuhan Karang Taruna Desa Rancagong masa bakti 2025-2030 yang Diketuai Badru Salam, merupakan momen penting dalam perjalanan organisasi pemuda di desa tersebut. Acara yang diadakan dengan penuh semangat ini bertujuan untuk menempatkan pimpinan baru yang telah melalui proses seleksi ketat, serta memastikan kesinambungan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan pedoman nasional Karang Taruna. Standar Kompas sendiri menjadi landasan utama dalam menyusun struktur organisasi, program kerja, dan tata cara pelaksanaan, sehingga setiap aktivitas dapat berjalan terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sebelum pelantikan, panitia penyelenggara telah melakukan serangkaian persiapan yang matang, mulai dari penentuan jadwal, penyiapan tempat, undangan tamu undangan, hingga persiapan materi yang dibutuhkan. Tamu undangan yang hadir meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga kemasyarakatan lainnya, serta orang tua anggota Karang Taruna. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai saksi, melainkan juga sebagai penopang dan pendukung bagi keberhasilan masa bakti baru yang akan datang.
Proses pelantikan dimulai dengan upacara pembukaan yang diisi dengan bacaan doa dan sambutan dari kepala desa, yang menyampaikan harapan dan dukungan penuh kepada pimpinan dan anggota Karang Taruna masa depan. Selanjutnya, ketua pelaksana acara menyampaikan laporan tentang proses seleksi pimpinan, yang menekankan keseriusan dan keadilan dalam menentukan calon pengurus. Setelah itu, dilangsungkan proses pelantikan secara resmi, di mana setiap pengurus diberikan bendera, cap, atau tanda pengenal sebagai tanda penyerahan wewenang.
Tahap pengukuhan menjadi bagian yang paling dinamis dalam acara, di mana pimpinan baru menyampaikan visi, misi, dan program kerja masa bakti 2025-2030 yang disusun sesuai dengan standar Kompas. Program-program yang diajukan mencakup berbagai bidang, seperti pengembangan sumber daya manusia pemuda, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, kebudayaan, dan ketahanan desa. Setiap program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat Desa Rancagong dan kemampuan organisasi untuk melaksanakannya.
Dalam masa bakti ini memberikan pedoman yang jelas tentang tata kelola organisasi, mulai dari struktur kepengurusan, sistem pertemuan, pelaporan, hingga akuntabilitas keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Karang Taruna Desa Rancagong sebagai organisasi yang terstruktur, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa. Pimpinan baru juga berkomitmen untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggota, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
Selama acara pelantikan dan pengukuhan, anggota Karang Taruna menunjukkan semangat kebersamaan dan kebanggaan yang tinggi. Mereka berpartisipasi aktif dalam setiap sesi, mulai dari pembukaan hingga penutupan, dan menunjukkan dukungan penuh kepada pimpinan baru. Acara juga diisi dengan hiburan yang disajikan oleh anggota sendiri, seperti tarian tradisional, lagu pemuda, dan teater ringan yang mengangkat tema tentang peran pemuda dalam masyarakat.
Penutupan acara ditandai dengan penyerahan piagam pengukuhan kepada pimpinan Karang Taruna masa bakti 2025-2030 dan sambutan penutup dari tokoh masyarakat yang mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung program-program yang telah direncanakan. Pelantikan dan pengukuhan ini bukan hanya akhir dari satu periode, melainkan juga awal dari perjalanan baru yang penuh harapan bagi Karang Taruna Desa Rancagong, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan desa sesuai dengan Pengharapan kedepannya.
