Nasional
KPPI DAN RT GEN Z BERSERTA GEN Z KATAR TANAH ABANG BERGERAK CEPAT HINGGA TUNTAS
Jakarta Wartapenasatu.com
KPPI Tanggap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Tanah Abang, Desak Perubahan Sistem Perlindungan Korban
Satu lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali mencoreng wajah kemanusiaan. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga menjadi korban tindakan pedofilia. Anak tersebut kini mengalami trauma mendalam, sementara proses hukum dan perlindungan terhadap korban dinilai berjalan lamban.
Menanggapi hal ini, organisasi Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang dikomandoi oleh Ketua Umum Ibu Sinda Sutadisastra, langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari RT Gen Z dan Karang Taruna setempat. KPPI hadir memberikan pendampingan psikologis awal kepada korban dan mendorong agar proses hukum tidak berlarut-larut.
Menurut investigasi awal dan riset lapangan dari jaringan relawan KPPI, ditemukan bahwa pengumpulan data pendukung untuk proses penyidikan berjalan lambat, terutama dalam hal menunggu hasil visum yang dikabarkan membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menangani kasus yang sangat sensitif dan mendesak seperti ini.
Lebih memprihatinkan lagi, korban diketahui diasuh oleh orang tua angkat yang jarang berada di rumah, sehingga minim pengawasan dan dukungan emosional. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindakan keji tanpa pengawasan. KPPI menilai sistem perlindungan anak harus segera dibenahi, terutama dalam hal kesiapan respons cepat terhadap laporan kekerasan.
Ibu Sinda Sutadisastra dalam keterangannya menyatakan bahwa sistem perlindungan korban di Indonesia saat ini terlalu birokratis dan menyulitkan masyarakat kecil. “Tidak semua korban punya akses, uang, dan waktu untuk menghadapi proses panjang ini. Negara harus hadir mempermudah, bukan malah membuat korban makin terluka,” tegasnya.
KPPI mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk percepatan hasil visum, akses layanan psikolog gratis, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan aman. Organisasi ini juga siap membentuk tim advokasi hukum untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
Melalui kejadian ini, KPPI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memerangi kejahatan terhadap anak dan memperkuat perlindungan sosial di tingkat lokal. Kasus di Tanah Abang bukan hanya soal satu anak, tetapi cermin dari sistem yang belum berpihak pada korban. KPPI berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.
“Nok Srie”Melaporkan
KEGIATAN SENAM RUTINITAS KPPI MENINGKATKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI ANGGOTA
Jakarta wartapenasatu.com
_Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Mengadakan Senam Rutinitas Bersama 50 Organisasi_
Hari Jumat, 25 Juli, Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang dipimpin oleh Ibu Sinda Sutadisastra mengadakan senam rutinitas bersama 50 organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran anggota KPPI dan organisasi lainnya.
Ibu Sinda Sutadisastra menyatakan bahwa dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, dan dalam jiwa kuat ada pemikiran yang baik dan positif. Oleh karena itu, kegiatan senam rutinitas ini sangat penting untuk dilakukan secara teratur.
Dengan adanya kegiatan senam rutinitas ini, diharapkan anggota KPPI dan organisasi lainnya dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.
Kegiatan senam rutinitas ini juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi anggota KPPI dan organisasi lainnya dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.
KPPI berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan dan kebugaran anggota melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat.
Dengan adanya kegiatan senam rutinitas ini, KPPI berharap dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi anggota dan masyarakat.
Kegiatan senam rutinitas ini merupakan salah satu contoh kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh KPPI dan organisasi lainnya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran anggota.
Preman Berkedok Debt Collector Merajalela di Jalan pemda Tigaraksa – Cikupa, Aparat Diduga Tutup Mata!
Tangerang-Wartapenasatu. Com – Aksi premanisme berkedok jasa penagihan hutang marak terjadi di sepanjang Jalan Pemda arah Cikupa dan perempatan Jalan Pinang hingga Kantor Pos. Para preman ini beroperasi secara terang-terangan, bahkan di tengah gencarnya penertiban premanisme oleh aparat kepolisian. Mereka leluasa merampas kendaraan di jalanan, seolah mendapat perlindungan dari oknum tertentu.
Para Pelaku, yang kerap beraksi dengan berkelompok, seperti yang terjadi di jalan pemda siang ini 23/07/2025, sepeda motor salah satu anggota ormas berhasil di rampas oleh sekelompok orang tak di kenal mengaku sebagai depkolektor atau matel, H Rudi selaku ketua Ranting ormas Badak banten desa margasari kecamatan tigaraksa woro woro di group seraya meminta bantuan, dan di sambut dengan sigap oleh ketua DPD kab. Tangerang Rahmatullah atau biasa di sapa bg Kubil, kemudian ktua Kubil meminta anggota lainya untuk segera merapat ke TKP untuk membantu anggota ketua Rudi.Dalam melakukan aksinya mereka tidak gentar walau menghadapi ormas atau LSM yang mencoba menengahi. Mereka berdalih telah bertindak sesuai aturan, padahal tindakan merampas kendaraan tanpa putusan pengadilan merupakan pelanggaran hukum yang jelas. Sikap aparat kepolisian yang terkesan membiarkan aksi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum dalam melindungi para preman berkedok debt collector ini?
“Mereka seenaknya mengambil kendaraan, padahal debitur belum tentu memiliki tunggakan yang signifikan, dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya,” ujar seorang aktivis di Tigaraksa yang enggan disebutkan namanya. Ia bersama aktivis lainnya merasa terpanggil untuk membantu korban, menengahi permasalahan antara kreditur dan debitur secara kekeluargaan dan mengajak untuk menempuh jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Fidusia, serta Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Masyarakat Kabupaten Tangerang berharap kepada Kapolres untuk segera bertindak tegas dan menciptakan rasa aman dari aksi premanisme berkedok debt collector ini. Keberadaan mereka telah meresahkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tindakan tegas dan terukur diperlukan untuk memberantas praktik premanisme yang semakin berani dan merajalela ini. (wps_jhuno)
PEJUANG INDONESIA MAJU (PENEMU) TINGKATKAN KOMPETENSI GURU MADRASAH LEWAT TEKNOLOGI DEEP LEARNING
Jakarta wartapenasatu.com
Pelatihan Deep Learning untuk Guru Madrasah di Bojongsari, Depok, Jawa barat Bersama Pejuang Indonesia Maju (PENEMU)
Depok, 19 Juli 2025 — Organisasi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) perwakilan Kabupaten Depok Jawa Barat yang dikomandoi oleh Randy Dwi Bastian, S.Sos, menyelenggarakan kegiatan pelatihan bertajuk Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Kegiatan ini diperuntukkan bagi para kepala sekolah dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Bojongsari, Depok, yang diikuti oleh sekitar 50 peserta.
Pelatihan ini melibatkan sejumlah tokoh pendidikan di wilayah Bojongsari, antara lain Pengawas Madrasah Kecamatan Bojongsari, Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), kepala-kepala sekolah MI, serta para guru madrasah. Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan pendidik dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21, terutama dengan pendekatan teknologi dan metode pembelajaran berbasis deep learning.
Dalam sambutannya, Randy Dwi Bastian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PENEMU dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, membekali guru dengan kompetensi digital dan pembelajaran berbasis data sangat penting agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, relevan, dan mampu mencetak generasi unggul.
Sementara itu, Ketua Umum Pejuang Indonesia Maju (PENEMU), Ibu Sinda Sutadisastra, turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara elemen masyarakat sipil dalam membangun sistem pendidikan nasional. “PENEMU akan terus hadir untuk mendorong lahirnya generasi-generasi tangguh dan berkualitas yang siap menyongsong Indonesia Emas,” ujarnya.
Pelatihan Deep Learning ini tidak hanya memperkenalkan teknologi dan pendekatan baru, tetapi juga membangkitkan semangat inovasi di kalangan guru-guru madrasah. Para peserta diberi wawasan tentang bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan data, kecerdasan buatan, serta pembelajaran adaptif ke dalam kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa MI.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi model sinergi antara organisasi masyarakat dan institusi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. PENEMU berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke wilayah lain guna menciptakan pemerataan kualitas pendidikan nasional, terutama di madrasah-madrasah yang selama ini belum tersentuh oleh inovasi digital.
Dengan pelatihan ini, PENEMU maupun optimis bahwa semangat memperkuat sektor pendidikan akan terus menyala. Melalui guru-guru madrasah yang terlatih dan berdaya saing, generasi masa depan Indonesia diyakini akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin visioner yang membawa negeri menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Nok Srie” Melaporkan
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
http://Jakarta, Wartapenasatu.com19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.
Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Jakarta, wartapenasatu.com 19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Kebakaran di Tebet Jaksel: 4 Korban Tewas adalah Anak-Anak
Jakarta wartapenasatu.com – Korban empat tewas akibat kebakaran tiga rumah di Jalan Kutilang 28, RW02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan adalah anak-anak.
“Mereka adalah bagian dari 27 jiwa terdampak,” Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, empat korban jiwa yakni perempuan inisial PL (13), perempuan K (3), laki-laki A (7) dan perempuan A (4).
Syamsul mengatakan empat korban jiwa itu termasuk dalam korban terdampak yakni 10 kepala keluarga (KK) atau 27 jiwa.
Kemudian, dua orang ibu-ibu terluka inisial A dan M yang bersama dengan empat orang korban jiwa dibawa ke Rumah Sakit Polri.
“Korban jiwa informasi dibawa ke RS Polri,” ucapnya.
Penyebab kebakaran pada area luas yang terbakar sebesar 200 meter persegi (m2) itu diduga karena korslteting aliran listrik dengan taksiran kerugian sekitar Rp674 juta.
Sebelumnya, kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu pagi pukul 06.21 WIB.
Kemudian, sebanyak 20 unit atau 76 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
Dikatakan, akses jalan sempit menjadi kendala saat proses evakuasi dan sebelumnya para korban sempat terjebak dalam kebakaran.
( Sri & Tinus)
SINERGI LUBKITA ,KLSN DAN KPPI LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI MAJALENGKA
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Pangan Nasional
PT Lumbung Artha Kita (LUBKITA) yang dipimpin oleh Ibu Indriyani Wolf bersama suami, Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional (KLSN), dan Yayasan Lumbung Sejahtera Kita (YLSK), resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diketuai oleh Ibu Sinda Sutadisastra. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan peran perempuan.
Langkah nyata dari kerja sama ini ditunjukkan melalui pelaksanaan penanaman perdana seluas 5 hektar di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 17 Juli 2025. Acara ini menjadi tonggak penting bagi KLSN dalam mewujudkan visi besar pertanian terpadu dan berkelanjutan yang mampu menopang kebutuhan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Ibu Indriyani Wolf menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak dapat diatasi secara individu. Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, koperasi, organisasi perempuan, dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya membentuk tim yang solid serta merangkul dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan sukses dan memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat.
Kehadiran berbagai tokoh penting dalam penanaman perdana ini, seperti Kepala Dinas Pertanian, Kapolsek, dan Danramil setempat, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sangat mungkin diwujudkan. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ibu Sinda Sutadisastra, Ketua Umum KPPI, menyambut baik inisiatif ini dengan penuh semangat. Ia menilai bahwa gerakan pertanian ini sejalan dengan misi KPPI dalam meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi keluarga jika diberdayakan secara tepat.
Lebih lanjut, Ibu Sinda berharap agar KLSN di bawah kepemimpinan Indriyani Wolf dan suami dapat terus menjalankan program ini secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa kesinambungan sangat penting untuk membangun kemandirian pangan serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. KPPI siap menjadi mitra strategis dalam penguatan jaringan perempuan tani di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta, koperasi, dan organisasi perempuan dapat bersatu untuk menjawab tantangan bangsa. Melalui gerakan penanaman ini, diharapkan semangat gotong royong dapat kembali menjadi budaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Dengan penanam perdana ini menjadi salah satu bukti gebrakan baru untuk menuju Indonesia Emas melalui pertahanan pangan melalui perempuan – perempuan hebat
“Nok Srie” Melaporkan
Wanita Cerdas & Tangguh (WCT) Gelar Sosialisasi “Membangun Bisnis Digital Dengan Prinsip Keuangan Syariah”
Pewartanasional.com || Depok – Selasa, 15 Juli 2025 Komunitas WCT (Wanita Cerdas & Tangguh) menyelenggarakan acara sosialisasi ” Membangun Bisnis Digital Dengan Prinsip Keuangan Syariah ” . Acara dilaksanakan di Gd. Baledika Lt. 10 Walikota Depok. Acara ini diihadiri lebih 200 anggota WCT yang semua anggotanya wanita dan para penggiat UMKM Kota Depok, Ujar Moderator Acara – Dra. Allegrina R. Surviva MBA yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Ina.
Bunda Ina yang hadir sebagai moderator acara sangat antusias mengajak seluruh peserta untuk aktif ceria dan bahagia dalam mengikuti keseluruhan acara selama berlangsung mulai dari 09.00 s.d 16.00 wib. Pada pelaksanaan acara hadir pula stand – stand UMKM Depok khususnya dari para pengiat UMKM WCT.
Bunda Ina menyampaikan nama – nama pembicara yang akan mengisi acara antara lain :
1 . Drs. Muhomad Thamrin S. Sos. MM. – Kepala Dinas KDUM (Koperasi Dan Usaha Mikro) Depok
2. Iim Rusyamsi – Ketua Umum OK OCE Indonesia
3. Elang Yudhantoro – Spesialis Digital Marketing
4. Dian Mulyaningsih CFP AWP – Founder Komunitas CWT (Wanita Cerdas & Tangguh) & Financial Planner
Saya Moderatoe Juga ditemani MC Cantik – Sulistianing D. Ratnasari sebagai MC Acara, jelas Bunda Ina.Awal Acara dibuka oleh resmi oleh Drs. Muhomad Thamrin S. Sos. MM. – Kepala Dinas KDUM (Koperasi Dan Usaha Mikro) Depok dan kemudian pengisian acara yang dilanjutkan oleh para narasumber diatas. Semua Materi yang disampai para narasumber sangat bermanfaat dan sangat menarik, Tambah Bunda Ina.
Ada hal sangat berbeda yang disampaikan Iim Rusyamsi – Ketua Umum OK OCE Indonesia, Iim Rusyamsi membuka materi acara sosialisasi dengan tema ” Innovasi Tanpa Batas – Mengambil Peluang Bisnis di Era Digital “. Iim Rusyamsi sebagai Ketua Umum OK OCE Indonesia mengenalkan diri dan profile OK OCE terlebih dahulu dan ternyata sebagian besar peserta sudah familyer dan mengenal sosok Ketua Umum OK OCE karena program OK OCE sudah beberapa kali bersinergi kolaborasi dalam kerjasama dengan masyarakat depok.
Iim Rusyamsi menjelaskan profile OK OCE dengan baik, dimana OK OCE merupakan singkatan dari One Kecamatan One Center for Enterpreneurship yang merupakan gerakan sosial yang bertujuan menciptakan lapangan kerja melalui pengembangkan kewirausahaan. Dimana gerakan ini mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan memberikan pendampingan, pelatihan, akses perizinan, pemasaran dan pembiayaan. OK OCE ini didirikan oleh Sandiaga Salahuddin Uno dan Indra Cahya Uno pada tahun 2025, Tegas Iim Rusyamsi kepada semua audiensi yang menjadi peserta acara.
Iim Rusyamsi menekankan hal penting dalam mengembangkan wirausaha jaman now, yaitu :
1. Innovasi Tanpa Batas.
2. Mengambil Peluang Bisnis di Era Digital.
3. Jadilah Generasi Pencipta Lapangan Kerja, bukan menjadi generasi pencari kerja.
Digitalisasi dalam kehidupan saat ini merupakan keniscayaan yang harus kita benar – benar pahami dan ikuti dalam perkembanganya, dunia teknologi digital terus berkembang dan hal tersebut menjadi potensi dan peluang besar ( new oil ) bisnis di era Digital saat ini dan ikut mendorong terciptanya Innovasi tanpa batas. Ingat kita dan generasi mendatang harus siap bersaing menciptakan peluang bisnis yang dapat menciptakan lapangan kerja, TegasnyaIim Rusyamsi mengulang dan mengingkatkan kembali apa yang telah disampaikan pendiri OK OCE – Sandiaga Uno saat menjadi kemenkraf tentang prinsip 3SI, 3G, 4AS & 3T (ref. Berita media antara dengan judul Kemenkraf Sandiaga ajak pelaku usaha terapkan 3SI). Paradigma baru dalam bisnis saat ini adalah penguasaan tehnologi dan database sebagai “NEW OiL” harus dimanfaatkan. Materi sosialisasi OK OCE ditutup dengan Iim Rusyamsi dengan kalimat :
At Artea ai, we stand at the forefront of generative AI revolution – a transformative era where creative, intelligence and technology coverage to unlock limitless possibilities
Our mission is clear, to empowering business creator and communities with generative AI Solution that transcend traditional boundariesDan saat selesai acara Iim Rusyamsi menyampaikan harapannya kepada awak media bahwasan UMKM kita harus terus berkembang, naik kelas, cerdas dan tangguh di tengah banyaknya kendala , tantangan global dan daya saing yang sangat tinggi saat ini dibarengi daya beli masyarakat yang sedang menurun, maka kita harus terus memberikan motivasi semangat , dampingi dan terus mendorong agar semua usahanya mampu bertahan dan terus berkembang lebih baik dimasa yang akan datang, tutup Iim Rusyamsi. Dan acara berakhir pada sore hari sekitar jam 16.00 WIB. (Adegun)
“Dari Aceh ke Jakarta, Cut Nurlaila Bawa Misi Besar Lewat Kolaborasi dengan KPPI”
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Cut Nurlaila, ketua umum Tunas Prabowo 08
Ketua yayasan. Tunas kosong delapan Jaya abadi
Ketua koperasi tunas kosong delapan kaya abadi..
Merapatatkan diri ke barisan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) bersama Ibu Sinda sutadisastra sebagai Ketua Umum
Ibu Cut Nurlaila yakin hijrah saya dari Aceh ke Jakarta tidak akan sia – sia berkolaborasi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Untuk memberikan pelatihan dan peluang mengembangkan perekonomian khusus nya untuk para perempuan gara bisa sejajar dengan laki-laki dan Ibu Cut Nurlaila sangat berharap kedepannya menuju Indonesia Emas tidak ada lagi kasus-kasus dimana perempuan selalu menjadi objek yang tersakiti dari stacment Ibu Cut Nurlaila membuat Ibu Sinda sutadisastra sangat antusias untuk berkolaborasi bersama Tunas Prabowo 08 yang di pimpin Ibu Cut Nurlaila dan ini akan melahirkan Cut nyak Dien berikutnya untuk Kemajuan Indonesia dalam menuju Indonesia EmasDeklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
Ibu Cut sendiri Asal aceh Uttara
Anak dar almarhum. Purnawirawan T. U. Sulaiman“Nok Srie”Melaporkan
