Nasional

  • Nasional,  Opini,  SOSIAL

    Gerak Cepat Tanpa Rem, Laskar Gibran Jatim Rapatkan Barisan dari Surabaya

    surabaya jawa-Timur  wartapenasatu.com

    Gas Konsolidasi! DPW Laskar Gibran Jatim Tancap Gas Perkuat Struktur hingga Daerah

    SURABAYA, 12 Februari 2026 – DPW Laskar Gibran Jawa Timur bergerak cepat memperkuat barisan. Melalui rapat koordinasi inti yang digelar di Surabaya, Kamis (12/2), jajaran pengurus memastikan mesin organisasi siap melaju dengan target besar: merampungkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam waktu dekat.

    Rapat yang berlangsung dinamis itu difokuskan pada finalisasi program kerja tahunan serta strategi konsolidasi organisasi. Langkah ini dinilai krusial agar gerak Laskar Gibran tidak hanya solid di tingkat wilayah, tetapi juga terasa hingga ke akar rumput.

    Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Timur, M. Arief Budiman, menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi untuk berjalan lambat. Menurutnya, percepatan struktur menjadi penentu keberhasilan program sekaligus bukti keseriusan organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

    “Hari ini kami menyatukan frekuensi dan memperjelas arah gerak. Target kami jelas—kepengurusan daerah harus segera terbentuk dan program kerja harus langsung berdampak. Laskar Gibran harus hadir, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tegas Arief.

    Ia juga menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai salah satu basis kekuatan organisasi. Dengan jumlah penduduk besar dan dinamika sosial yang tinggi, Arief menilai diperlukan kepemimpinan yang responsif serta program yang adaptif agar organisasi tetap relevan.

    Momentum rapat semakin kuat saat Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bergabung melalui video call. Dalam arahannya, ia memberi apresiasi atas gerak cepat DPW Jatim sekaligus mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga soliditas organisasi.

    “Jawa Timur adalah pilar kekuatan kita. Tetap solid, jaga integritas, dan rawat militansi. Pastikan Laskar Gibran selalu hadir sebagai solusi, bukan sekadar organisasi,” tegas Leonardo di hadapan peserta rapat.

    Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari percepatan pembentukan DPD, penguatan koordinasi antarwilayah, hingga persiapan peluncuran program unggulan di sektor ekonomi kreatif dan sosial kemasyarakatan.

    Dengan konsolidasi yang kian agresif, DPW Laskar Gibran Jawa Timur menunjukkan sinyal kuat untuk tampil sebagai kekuatan organisasi yang progresif. Pesannya jelas: struktur diperkuat, barisan dirapatkan, dan langkah menuju aksi nyata kini semakin dekat.

  • Loker,  Nasional,  SOSIAL

    Laskar Gibran Panaskan Mesin Organisasi, Targetkan Gerakan Besar di Seluruh Indonesia

    Jakarta  wartapenasatu.com

    Laskar Gibran Matangkan Agenda Indonesia Emas, Fokus Buka Peluang Kerja untuk Generasi Z
    Jakarta — Barisan Laskar Gibran menggelar rapat konsolidasi strategis pada 6 Februari sebagai langkah awal memperkuat agenda besar menuju Indonesia Emas. Meski berlangsung secara sederhana, pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat untuk memperluas gerakan organisasi hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
    Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bersama tokoh ketahanan pangan sekaligus pemilik Koperasi Lubkita, Ibu Indri Wollf, yang hadir bersama Yayasan Lubkita Sejahtera. Turut mendampingi, Bapak Stenly Wollf sebagai pembina eksternal yang dikenal sebagai pencetus gagasan pembukaan peluang kerja bagi generasi muda.
    Dalam arahannya, Leonardo menegaskan bahwa kekuatan organisasi terletak pada semangat kebersamaan. Ia menekankan nilai “bukan Aku, tapi Kita” sebagai fondasi gerakan, di mana seluruh elemen diharapkan saling merangkul dan berkolaborasi demi mendukung program-program nasional.
    Salah satu fokus utama yang dibahas adalah membuka akses lapangan pekerjaan bagi Generasi Z. Menurut para peserta rapat, anak muda perlu didorong untuk berani mengambil peluang tanpa rasa gengsi, sekaligus dibekali ruang produktif agar mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
    Ibu Indri Wollf menyampaikan bahwa sektor koperasi dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kemandirian generasi muda. Melalui sinergi antara Koperasi Lubkita dan Yayasan Lubkita Sejahtera, berbagai program pemberdayaan dirancang untuk membantu anak muda berkembang secara ekonomi maupun sosial.
    Sementara itu, Stenly Wollf menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan. Ia berharap gagasan ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi segera diwujudkan dalam program konkret yang mampu menjangkau lebih banyak generasi muda di berbagai daerah.
    Menutup pertemuan, Laskar Gibran menyatakan komitmen penuh untuk menggerakkan program secara masif sebagai bagian dari dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan semangat persatuan, organisasi ini optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kemajuan nasional menuju visi Indonesia Emas.

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Keamanan,  Kepolisian,  Nasional,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL

    Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat

    Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –

    Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.

    Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.

    Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.

    Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.

    “Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.

    Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.

    Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.

     

     

     

  • Daerah,  Nasional

    FGD Dengan Perumda Tirtanadi, Pemkab Samosir Minta Peningkatan Kualitas dan Distribusi Air Bersih

    Samosir, Sumatera – Pemerintah Kabupaten Samosir meminta peningkatan kualitas air serta kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat dalam Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Operasi (KSO) bersama Perumda Tirtanadi di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Medan, Kamis ( 5/2/2026 ).

    Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menyampaikan bahwa persoalan air bersih masih menjadi isu sensitif yang berulang setiap tahun, khususnya di Kabupaten Samosir. Dimana air bersih tersebut menurutnya menjadi kebutuhan dasar apalagi Samosir dipandang sebagai daerah pariwisata yang berkembang.
    Meski berada di kawasan Danau Toba, pendistribusian air bersih masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Samosir. Kami mohon agar kebutuhan ini dapat menjadi prioritas Tirtanadi melalui PDAM yang ada di Samosir, ujar Marudut

    Dalam FGD tersebut, Pemkab Samosir juga menyoroti perlunya kejelasan laporan keuangan, sinkronisasi kerja sama operasional (KSO), serta peninjauan kembali aset yang telah diserahkan kepada Perumda Tirtanadi. Tercatat nilai aset sumber dana APBD dan Pemerintah atasan yang diserahkan sejak 2012 hingga 2025 mencapai sekitar Rp.86 miliar dan masih dalam proses penilaian.

    Sementara itu, Asisten II Hotraja Sitanggang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat kerjasama dengan Tirtanadi. Untuk itu, ia meminta agar format Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baku dan seragam di setiap daerah sebagai dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan kerjasama, Hotraja menekankan pentingnya rujukan pasal yang jelas terkait dominasi kewenangan guna menghindari tumpang tindih dan memastikan keberlanjutan kerjasama.

    Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan bahwa FGD digelar untuk membahas pengelolaan dan status aset agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
    FGD ini diharapkan menjadi dasar kesepakatan dan aturan kerja sama antara Tirtanadi dengan seluruh PDAM Kabupaten/ kota, sehingga seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal, kata Ardian.

    Ia menambahkan, hasil diskusi akan menjadi acuan tindak lanjut ke depan, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) dalam KSO untuk mengawasi dan mengamankan aset.

    Sementara itu, Divisi Aset Perumda Tirtanadi menyampaikan bahwa kerja sama operasional dengan Kabupaten Samosir telah diperpanjang selama lima tahun, terhitung sejak 2024 hingga 2029. KSO di Kabupaten Samosir sendiri telah berjalan sejak 2014. Terkait kualitas air, Perumda Tirtanadi mengakui adanya kendala akibat kondisi air Danau Toba yang keruh serta masih digunakannya instalasi pengolahan air konvensional di beberapa titik. Untuk itu, diperlukan koordinasi pendanaan pembangunan mini water treatment yang lebih memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan.

    Dalam kesempatan yang sama, BPKP Sumatera Utara menekankan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pengelolaannya harus didukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Menurutnya, seluruh aset harus tercantum dalam perjanjian kerjasama operasi (KSO). Keterbukaan pembukuan penting agar dapat terlihat secara jelas kondisi laba maupun rugi, serta mencegah permasalahan di kemudian hari, kata Tumpak

    FGD tersebut diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara Pemkab Samosir dan Perumda Tirtanadi dalam meningkatkan layanan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.

    FGD turut dihadiri para direktur Perum Tirtanadi, beberapa Kepala Cabang PDAM Kabupaten/ kota, Plt. Kadis Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan tata ruang Golfried Harianja , Kabid Aset Ondhy P. Limbong.
    Marlen s

  • Kepolisian,  Kriminal,  Nasional

    Habib Bahar Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian

    Nama Habib Bahar bin Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian

    Tanggerang, wartapenasatu.com | Polres Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan penceramah berambut pirang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

    Penetapan ini bukan tanpa alasan, polisi telah mengantongi bukti kuat pasca gelar perkara yang dilakukan baru-baru ini.

    Insiden ini sebenarnya terjadi tahun lalu, tepatnya Minggu (21/9/2025) di wilayah Cipondoh, Tangerang.

    Korban yang merupakan anggota Banser datang ke lokasi ceramah Bahar bin Smith dengan niat baik, yaitu mendengarkan tausiyah dan ingin bersalaman dengan sang Habib. Saat mencoba mendekat untuk menjabat tangan, korban justru dihadang oleh sekelompok orang (diduga pengawal/pengikut). Bukannya diberi jalan, korban malah dibawa paksa ke sebuah ruangan di lokasi acara, di sanalah dugaan kekerasan fisik terjadi hingga korban mengalami luka-luka.

    Pada Jumat (30/1/2026), polisi menerbitkan surat penetapan tersangka, yang mengejutkan adalah pasal yang disangkakan kepada Habib Bahar cukup berat dan berlapis.

    – Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan (kekerasan bersama-sama).

    – Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.

    – Pasal 365 KUHP: Tentang Pencurian dengan Kekerasan (Curas).

    – Pasal 55 KUHP: Turut serta melakukan tindak pidana.

    Pasal terakhir memicu tanda tanya, apakah ada barang milik korban yang diambil paksa saat kejadian?

    Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, menegaskan proses hukum terus berjalan.

    Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada Habib Bahar dan Habib Bahar dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu, 4 Februari 2026.

    Kasus ini menambah panjang rekam jejak hukum Habib Bahar yang sering bersinggungan dengan kasus penganiayaan.

    Publik kini menanti apakah sang Habib akan memenuhi panggilan polisi atau akan ada drama penjemputan paksa seperati kasus-kasus sebelumnya.

  • Bencana,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Kepolisian,  Nasional,  Opini,  SOSIAL

    Maraknya Tambang Masyarakat Dipagintungan & LSM NIL Mempertanyakan APH Setempat & Desak Bupati Kabupaten Serang

    Wartapena Satu. Com-Banten

    Satu Komando!” Kolaborasi RW, Tokoh Masyarakat, dan LSM NIL Lawan Arogansi Pengusaha di Pagintungan
    JAWILAN – Aliansi kuat terbentuk di Desa Pagintungan. Kecewa karena wilayahnya “diinjak-injak” oleh oknum pengusaha galian yang bertindak layaknya koboi, Ketua RW 05 Benisial “U”, tokoh masyarakat berinisial “R”.

    Bersama Ketua Umum LSM NIL Michael, resmi menyatakan satu suara: Hentikan aktivitas galian atau hadapi perlawanan hukum dan massa!

    Luka Hati Sang Ketua RW: “Hormati Kami Sebagai Tuan Rumah!”
    Ketua RW 05, Unara, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan tanah, tapi soal harga diri dan etika bertetangga yang dilanggar secara kasar oleh pihak perusahaan.
    “Harapan kami sederhana, datanglah dengan adab. Sampaikan salam, minimal ‘Assalamu’alaikum’. Jangan tiba-tiba alat berat masuk tanpa kabar, seolah kami ini tidak ada,” ujar Unara dengan nada getir. Baginya, aksi perusahaan yang “tak beri salam” namun justru “beri ancaman sajam” adalah luka mendalam bagi warga Cikasantren.
    Tokoh R: “Camat Saja Dilecehkan, Apalagi Warga Kecil?”
    Senada dengan Unara, tokoh masyarakat berinisial R menyoroti mangkirnya pihak PT. AUM dan PT. Halal Tayib dari undangan mediasi Camat Jawilan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi negara.
    “Camat adalah simbol pemerintah di sini. Jika undangan beliau saja dianggap angin lalu, itu adalah puncak kesombongan pengusaha. Mereka lebih memilih mengayunkan golok ke portal warga daripada duduk bersama di meja musyawarah. Inilah yang memicu bentrok!” tegas “R” dengan geram.
    Michael (LSM NIL): “Lampu Merah” Untuk Pengusaha, Seret ke Bupati
    Melihat kondisi yang semakin memanas, Ketua Umum LSM NIL, Michael, langsung mengambil langkah “skakmat”. Ia memastikan bahwa air mata dan keresahan warga tidak akan sia-sia karena kini kasus tersebut telah mendarat di meja Bupati Serang.
    “RW Unara bicara soal adab, Tokoh Berinial “R” bicara soal harga diri wilayah, dan saya bicara soal hukum. Kami sudah bersurat resmi ke Bupati dan mendesak Satpol PP selaku penegak Perda untuk segera bertindak. Tidak ada tempat bagi pengusaha yang memelihara premanisme di Kabupaten Serang!” terangnya.
    Michael menambahkan bahwa bukti video perusakan portal oleh oknum berpedang kini menjadi senjata utama mereka di kepolisian. “Kami tidak main-main. Ini adalah ‘Lampu Merah’ bagi pengusaha tersebut. Berhenti sekarang, atau hukum yang akan menghentikan kalian secara paksa,” tutup Michael dalam orasi singkatnya di hadapan warga.

    Satu Suara, Satu Tujuan
    Kini, warga Pagintungan berada dalam satu komando. Mereka menuntut penghentian permanen aktivitas galian hingga seluruh proses perizinan transparan dan sengketa lahan diselesaikan tanpa intimidasi. Suasana di lapangan masih siaga, menunggu taji pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegelan.

  • Nasional,  Politik

    Jelang Kedatangan Jokowi ke Makassar, 8 Korlap Aksi Dimediasi Andi Azwan–Maxie Asmara

    Andi Azwan dan Maxie Asmara Mediasi Aksi di Makassar Jelang Kedatangan Presiden RI ke-7

    JAKARTA — Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka menghadiri agenda nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disambut antusias oleh kader serta simpatisan partai dari berbagai daerah. Meski demikian, momentum politik tersebut juga diiringi rencana sejumlah aksi demonstrasi dari beberapa elemen mahasiswa dan aliansi masyarakat.

    Situasi tersebut mendorong langkah antisipatif dari jajaran pengurus partai guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Aristone Sinaga atau yang dikenal dengan sapaan Bro Ron kemudian menugaskan Andi Azwan, BBus, MBA bersama Maxie Asmara untuk melakukan pendekatan komunikasi langsung kepada para koordinator lapangan aksi di Makassar.

    Penugasan itu difokuskan pada proses mediasi terhadap delapan koordinator lapangan (korlap) yang berasal dari berbagai organisasi dan aliansi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Mahasiswa Makassar, serta sejumlah kelompok lainnya. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya meredam potensi eskalasi massa sekaligus menjaga stabilitas keamanan menjelang kedatangan mantan kepala negara tersebut.

    Maxie Asmara saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (30/1/2026), membenarkan adanya mandat organisasi yang diberikan kepadanya bersama Andi Azwan. Ia menilai pendekatan dialog menjadi strategi paling efektif dalam menghadapi dinamika aspirasi publik di lapangan.

    “Benar, kami bersama Bang Andi Azwan ditugaskan oleh Waketum DPP PSI Bro Ron untuk memediasi delapan korlap aksi demo di Makassar sebelum kedatangan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo,” ujar Maxie, yang juga tercatat sebagai pengurus DPD PSI Kabupaten Bekasi.

    Menurutnya, proses komunikasi berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Sejumlah perwakilan massa aksi, kata dia, bersedia membuka ruang dialog sehingga potensi ketegangan dapat diminimalkan. “Alhamdulillah seluruh proses berjalan damai. Aspirasi tetap tersampaikan, namun agenda nasional PSI dan kunjungan Presiden RI ke-7 tetap dapat berlangsung lancar,” tuturnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, rangkaian kegiatan nasional PSI di Makassar berlangsung relatif tertib tanpa gangguan berarti. Peran mediasi yang dilakukan Andi Azwan dan Maxie Asmara dinilai berkontribusi dalam menciptakan iklim yang lebih sejuk, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi lintas kelompok dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik nasional.

  • Daerah,  Nasional

    Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 Tingkat Kecamatan dimulai di Kecamatan Sianjur Mulamula

    Samosir, Sumatera – Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bapperida menggelar Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Samosir, secara resmi dibuka Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang, bertempat di halaman Kantor Camat Sianjur Mulamula, Jumat ( 30/01/2026 ).

    Mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Musrenbang Kecamatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan RKPD, untuk memberi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan berpartisipasi aktif agar perencanaan pembangunan yang disusun benar benar inklusif, responsif dan berkelanjutan.

    Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang menyampaikan pelaksanaan Musrenbang ini amanat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan acuan penyusunan suatu perencanaan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai ke desa.

    Musrenbang ini diharapkan sebagai wadah dalam mewujudkan target pembangunan tahunan yang diintegrasikan kembali dalam rencana kerja perangkat daerah.

    Kehadiran kita mengindikasikan besarnya keinginan kita untuk bersama-sama mengawal sebuah perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan kita bersama berdasarkan skala prioritas demi pembangunan yang tepat sasaran sehingga terwujudnya masyarakat Samosir semakin sejahtera, ujar Hotraja.

    Mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir yang berasal dari Dapil IV Jonny Sagala menyatakan bahwa Musrenbang ini bukan hanya kegiatan seremonial belaka, melainkan untuk merumuskan usulan yang sudah dibawa oleh tiap tiap desa yang ada di Kecamatan Sianjur Mulamula.

    Apa yang sudah kita usulkan di tahun sebelumnya yang tertunda karena efisiensi dan keterbatasan agar dapat segera kita realisasikan, jelasnya.

    Kepala Bapperida Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata dalam paparannya menyampaikan bahwa RKPD 2027 ini merupakan tahun ketiga dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Samosir, artinya dibutuhkan akselerasi atau upaya lebih agar seluruh indikator yang kita tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029 bisa tercapai.

    Kami mengajak seluruh pemangku kebijakan, baik pimpinan perangkat daerah dan kepala desa untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, baik pikiran, semangat, pelaksanaan anggaran dan tindakan dapat sejalan dengan arah kebijakan perencanaan jangka menengah Kabupaten Samosir, jelas Rajoki.

    Sementara itu, Camat Sianjur Mulamula Andri P. Limbong mengatakan usulan yang disampaikan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa, yang sudah dilaksanakan di 12 desa dari tanggal 22-23 Januari 2026, yang menghasilkan sebanyak 157 usulan.

    Melalui Musrenbang Kecamatan ini, dilakukan penajaman penyelarasan klasifikasi dan kesepakatan usulan rencana pembangunan desa yang diintegrasikan pembangunan daerah di kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan, tutup Camat Sianjur Mulamula.

    Turut hadir dalam kegiatan Musrenbang ini, Staf Ahli Bupati, para pimpinan perangkat daerah, Camat Se-Kabupaten Samosir, Forkopimcam Sianjur Mulamula, para Kepala Desa, Sekdes dan BPD se-Kecamatan Sianjur Mulamula, TP PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, LSM/Pers, Asosiasi dan Profesi.
    Marlen s

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  Hiburan,  Nasional,  Opini,  Pendidikan,  Seni dan Budaya,  SOSIAL,  Wisata

    Ancol Hadirkan Promo Spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ; Nikmati Serunya Wisata Tanpa Batas

    Wartapena Satu.com, Jakarta,29 Januari 2026

    PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kembali menghadirkan kabar gembira bagi para pecinta wisata dengan meluncurkan program promo spesial bertajuk “1 Tiket Akses Seluruh Unit Rekreasi”, berupa tiket terusan seharga Rp150.000 yang memungkinkan pengunjung menikmati seluruh unit rekreasi Ancol dalam satu hari kunjungan. Promo terbatas ini diumumkan secara resmi PRESS RELEASE No : 003/CS-PR/PJA/I/2026 dirancang untuk memberikan kesempatan emas bagi seluruh kalangan masyarakat.

    Ancol Hadirkan Tiket Terusan Rp150.000, Bebas Masuk Seluruh Unit Rekreasi Rayakan Valentine & Imlek 2026 dengan Satu Tiket untuk Semua Wahana. Program promo spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ini diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) dan Tahun Baru Imlek 2026, serta berlaku untuk kunjungan pada tanggal 14 atau 17 Februari 2026.

    Dengan satu tiket tersebut, pengunjung sudah mendapatkan akses ke berbagai unit rekreasi unggulan Ancol, antara lain Pintu Gerbang Ancol, Pantai Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Samudra Ancol, Atlantis Ancol, Jakarta Bird Land, Pasar Seni, hingga Ecopark Ancol. Selain itu, setiap pembelian tiket juga mendapatkan bonus satu produk Sosro selama periode program.

    “Melalui promo tiket terusan ini, Ancol ingin memberikan kemudahan dan nilai lebih bagi masyarakat untuk menikmati seluruh wahana rekreasi dalam satu hari kunjungan, sekaligus menghadirkan pilihan liburan yang lebih terjangkau di momen spesial Valentine dan Imlek,” ujar Eddy Prastiyo, Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

    Kemeriahan liburan di Ancol juga akan semakin lengkap dengan rangkaian acara Ancol Waves of Romance dan Ancol Lunar Festival yang digelar pada 14–17 Februari 2026. Pengunjung dapat menikmati konser musik bertema romantis di Pantai Festival, serta pertunjukan Barongsai dan Liong di Plaza Lagoon sebagai bagian dari perayaan budaya Imlek.

    Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif liburan keluarga dan pasangan, sekaligus memperkuat Ancol sebagai destinasi wisata terpadu yang menghadirkan beragam pengalaman rekreasi dalam satu kawasan.
    Syarat dan Ketentuan Program:
    1. Harga tiket Rp150.000 merupakan tiket terusan yang mencakup akses ke seluruh unit
    rekreasi Ancol.
    2. Setiap pembelian tiket mendapatkan bonus 1 produk Sosro.

    3. Periode penjualan tiket: 30 Januari – 17 Februari 2026.
    4. Pilihan tanggal kunjungan: 14 Februari atau 17 Februari 2026.

    5. Tiket dapat dibeli melalui www.ancol.com dan loket resmi Ancol.
    6. Harga tiket belum termasuk tiket kendaraan.

    7. Khusus tanggal 14 dan 17 Februari 2026, tarif tiket masuk kawasan Ancol sebesar
    Rp35.000 berlaku mulai pukul 17.00 WIB bagi pengunjung di luar program ini.
    8. Kuota terbatas.
    Ancol Taman Impian – Serunya Nggak Ada Habisnya!

    Informasi Lebih Lanjut: Daniel Windriatmoko Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Email : corsec@ancol.com – HP 08128405156

     

     

  • Artikel,  Daerah,  Kepolisian,  Nasional,  Politik,  SOSIAL

    Dukungan Ketua Umum FRIC DPP (Dewan Pimpinan Pusat), Terhadap Sikap Tegas Kapolri

    Wartapena satu. Com -Banten

    Ketua Umum FRIC Dewan Pimpinan Pusat (DPP), H. Dian Surahman, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara jelas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

    Menurut H. Dian Surahman, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini merupakan bentuk ideal dalam menjaga independensi, profesionalitas, serta efektivitas tugas-tugas kepolisian sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “FRIC DPP memandang bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi, bukan hanya bagi Polri itu sendiri, tetapi juga bagi negara dan kepala negara,” ujar H. Dian Surahman dalam pernyataan resminya di Jakarta.

    Ia menegaskan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta membuka ruang konflik kepentingan yang justru dapat melemahkan fungsi strategis Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional secara cepat, tepat, dan profesional.

    Lebih lanjut, Ketua Umum FRIC DPP menilai kekhawatiran Kapolri terkait potensi munculnya “matahari kembar” apabila Polri berada di bawah kementerian merupakan pandangan yang realistis dan berdasar. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada institusi Polri, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di bidang keamanan dan penegakan hukum.

    “Pernyataan Kapolri yang dengan tegas menolak jabatan menteri kepolisian, bahkan lebih memilih menjadi petani, menunjukkan integritas, ketulusan, dan komitmen beliau dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri. Ini adalah teladan kepemimpinan yang harus dihormati,” tambahnya.

    FRIC DPP juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh nasional, serta pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tanpa harus melemahkan institusi penegak hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.

    Di akhir pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan bahwa FRIC DPP akan terus berdiri bersama Polri dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung kebijakan-kebijakan Polri yang berorientasi pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “FRIC DPP mendukung penuh keputusan dan sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup H. Dian Surahman.

Wartapenasatu.com @2025