Nasional
Penghentian KLH/BPLH Terhadap Operasional Boiler Biomassa PT Panca Kraft Pratama Nihil Hasil
Wartapena satu. Com – Banten
LSM GMBI Wilter Banten menyoroti aktivitas PT Panca Kraft Pratama yang berlangsung sejak 1 Maret 2025 hingga 12 Februari 2026, yang diduga telah menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan pengaduan warga, aktivitas perusahaan tersebut disinyalir berdampak pada kondisi sosial, lingkungan hidup, serta kenyamanan masyarakat dan sampai saat ini masih mengeluarkan Asap sementara KLH/BPLH sudah menyegel ujar Pihak warga menyampaikan kepada awak media.
LSM GMBI Wilter Banten menilai belum terlihat adanya tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dampak yang telah terjadi.
Ketua/Wakil/Perwakilan LSM GMBI Wilter Banten menegaskan bahwa pihaknya meminta PT Panca Kraf Pratama segera memberikan klarifikasi serta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Apabila tidak ada itikad baik dari perusahaan, kami akan menempuh langkah lanjutan berupa permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Jika RDP tidak menghasilkan solusi yang adil, maka kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
LSM GMBI Wilter Banten menyatakan, gugatan perdata akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang apabila tidak terdapat penyelesaian yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen LSM GMBI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta membela hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat dugaan aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab Sementara itu, Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, Harry Utha, turut menyampaikan sikap kerasnya terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyesalkan tindakan penyegelan yang diduga hanya bersifat formalitas.
“Kami menilai penyegelan yang dilakukan terkesan hanya formalitas. Setelah kami melakukan investigasi lapangan, baru kemudian pihak Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan. Namun ironisnya, tidak melihat dan tidak menuntut pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat akibat polusi dan limbah yang diduga telah terjadi selama bertahun-tahun,” ujar Harry Utha.
Ia menegaskan bahwa DPP LSM GMBI akan meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna membuka persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan hak masyarakat tidak diabaikan.
Dasar Hukum yang Digunakan
Tuntutan dan langkah hukum LSM GMBI Wilter Banten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1): Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74: Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pasal 1365: Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian
LSM GMBI Wilter Banten berharap PT. Panca Kraf Pratama segera menunjukkan itikad baik demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat. Namun apabila upaya dialog dan penyelesaian administratif tidak membuahkan hasil, langkah hukum akan menjadi opsi terakhir yang siap ditempuh.
Elemen PANDI Desak KPK Dan Kejagung Usut Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Elemen PANDI Desak KPK Dan Kejagung Usut Dugaan Keterlibatan Ahok Dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Nusantara Demokrasi Indonesia (PANDI) melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).
Massa PANDI mendesak KPK dan Kejagung mengusut dugaan keterlibatan basuki tjahaja purnama alias ahok dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh PT. Pertamina Persero yang diduga merugikan keuangan negara senilai triliunan rupiah.
“Perlu kami tegaskan bahwa kedatangan kami ke KPK dan Kejagung hari ini adalah untuk mendesak transparansi secara menyeluruh dalam pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah, yang dimana kami menduga saudara basuki tjahaja purnama alias ahok sebagai mantan Komisaris Utama PT. Pertamina Persero juga patut dimintai pertanggung jawaban secara hukum”, kata Korlap PANDI, Egin, di KPK dan Kejagung, Rabu (18/2/2026).
“Saudara Ahok selaku Eks Komisaris Utama harusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan di internal PT. Pertamina secara maksimal dan menyeluruh, sehingga persoalan korupsi tata kelola minyak mentah ini bisa dicegah, namun apa yang terjadi saat ini justru menunjukan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan lewat peran strukturalnya”, tegas Orator PANDI dari atas mobil komando.
Lebih lanjut elemen PANDI juga menyayangkan sikap eks Gubernur DKI Jakarta tersebut yang terkesan mencla mencle dan diduga tidak konsisten saat bersaksi dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan.
“Yang lebih aneh lagi kawan kawan semua, kita semua tahu, saudara Ahok ini sangat lantang terhadap pemberantasan korupsi, namun yang terjadi saat bersaksi di Pengadilan ia malah diduga terkesan membela para terdakwa yang berasal dari internal Pertamina, lalu anak usaha dan juga ada pihak swasta Kerry Adrianto dkk”, ujar Orator PANDI.
“Kalau sikap Pak Ahok seperti kemarin itu saat bersaksi di Pengadilan, jangan – jangan yang bersangkutan kami duga mendapat tekanan atau ancaman dari pihak lain, sehingga terkesan kesaksian Pak Ahok seperti membela para terdakwa, ini tentunya harus diusut sampai tuntas”, lanjut orator PANDI.
Terakhir elemen PANDI berjanji akan kembali menggeruduk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Dari pantauan awak media, elemen PANDI menyuarakan sejumlah tuntutan yakni:
1.Mendesak aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan keterlibatan eks Komisaris Utama PT. Pertamina, basuki tjahaja purnama alias ahok dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi di tubuh PT. Pertamina dan anak usaha PT. Pertamina Persero
2.Mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk memeriksa peran dan tanggung jawab struktural selama masa jabatan yang bersangkutan
3.Membuka perkembangan proses hukum secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik
4.Segera laksanakan reformasi menyeluruh dan pembenahan total dalam tata kelola sektor energi nasional
Tak Sekadar Janji, Laskar Gibran Buktikan Lewat Program Gas
SUMBAR wartapenasatu.com
Program penyediaan gas elpiji harga terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat resmi digelar oleh Laskar Gibran wilayah Sumatera Barat. Kegiatan bertajuk “Gas Murah untuk Rakyat” ini menjadi langkah konkret organisasi dalam merespons kebutuhan energi yang stabil di tengah meningkatnya biaya operasional usaha kecil.
Program tersebut dipusatkan di dua daerah, yakni Payakumbuh dan Bukittinggi, yang dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan UMKM cukup pesat. Sejak pagi hari, warga dan pelaku usaha terlihat antusias mengantre untuk mendapatkan gas elpiji dengan harga lebih rendah dari pasaran, guna menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Ketua Laskar Gibran Sumatera Barat, Rino Imam Mulyawan, mengatakan program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha menekan biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. “Kami ingin memastikan pelaku UMKM tetap bisa beroperasi tanpa terbebani lonjakan harga energi. Ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap ekonomi rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua Harian, Muhamad Nurfa Farera, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, akses energi yang terjangkau dapat mendorong peningkatan produktivitas usaha serta membuka peluang lapangan kerja baru.
Senada dengan itu, Sekretaris Wilayah, Desi Farin, memastikan distribusi dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Pihaknya juga menerapkan mekanisme pengawasan di lapangan agar penyaluran berjalan tertib serta menghindari potensi penumpukan oleh pihak tertentu.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Laskar Gibran bekerja sama dengan agen resmi elpiji, PT Abinaya Dan PT Kelok Sembilan Gemilang payakumbuh Sumbar Kolaborasi ini dinilai penting guna memastikan standar keamanan terpenuhi sekaligus menjaga kontinuitas distribusi kepada masyarakat.
Melalui program ini, Laskar Gibran berharap dapat memperkuat sektor usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan mengusung semangat “UMKM Kuat, Rakyat Hemat, Ekonomi Bangkit,” gerakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung sekaligus mempertegas peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Sumatera Barat.
KAWAL PENUH AGENDA WAPRES
Bali wartapenasatu.com
Pertegas Sinergi Pusat-Daerah, DPW Laskar Gibran Bali Kawal Agenda Strategis Wapres di Pulau Dewata
BALI – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Laskar Gibran Bali secara resmi melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Hotel St. Regis, Bali, pada Jumat pagi (13/2). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi organisasi untuk memperkuat konektivitas antara aspirasi masyarakat akar rumput di Bali dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah teritorial Bali.
Dalam dialog hangat tersebut, Wapres Gibran memberikan perhatian mendalam terhadap jajaran pengurus Laskar Gibran di Bali sebagai mitra strategis dalam menyerap keluhan warga. Fokus utama diskusi mencakup isu-isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Bali, mulai dari dinamika sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua DPW Laskar Gibran Bali, I Gede Agus Setiawan, mengungkapkan apresiasinya atas karakter kepemimpinan Wapres yang tetap mengedepankan aksi nyata di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan agenda blusukan maraton Wapres ke Pasar Badung dan berbagai titik lainnya di Bali untuk memantau harga pangan. “Kami sangat bangga melihat Mas Wapres yang tidak henti-hentinya mendengarkan suara rakyat secara langsung. Beliau adalah representasi pemimpin yang bekerja dengan bukti, bukan sekadar retorika,” tegas Agus.
Lebih lanjut, I Gede Agus menekankan bahwa pergerakan DPW Bali tetap berada dalam kesatuan visi yang solid. Seluruh agenda organisasi di daerah dipastikan berjalan selaras dengan instruksi Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Sirait. Prinsip “Satu Komando” ini menjadi fondasi bagi para relawan untuk tetap konsisten menjadi jembatan informasi yang akurat antara pemerintah pusat dan dinamika lokal di Bali.
Agus juga menggarisbawahi komitmen penuh Laskar Gibran Bali dalam mengawal program-program strategis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Menurutnya, koordinasi intensif dengan pimpinan pusat melalui Abang Ketum Leonardo Sirait adalah kunci untuk memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Bali, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dari berbagai gangguan stabilitas.
Secara organisatoris, posisi Laskar Gibran memiliki landasan ideologis yang kuat dengan menempatkan tiga tokoh bangsa sebagai Dewan Pelindung utama berdasarkan AD/RT, yakni Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kedekatan struktural ini mempertegas tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan.
Pertemuan ditutup dengan pernyataan komitmen DPW Laskar Gibran Bali untuk mengawal agenda nasional hingga akhir masa kunjungan kerja Wapres sebelum bertolak menuju Semarang pada Sabtu siang. “Terima kasih atas kesempatan bertemu langsung dengan Dewan Pelindung kami, Mas Wapres Gibran. Kami siap memastikan Bali tetap kondusif sebagai pilar pariwisata dunia dan mendukung penuh setiap langkah pembangunan menuju Indonesia Maju,” pungkas I Gede Agus.
Bukan Sekadar Simbol, Enok Srie Jadikan Aksi Sosial Laskar Gibran Sebagai Senjata Perubahan
Jakarta wartapenasatu.com
Dobrak Sekat Birokrasi, Enok Srie Pimpin Manuver Kemanusiaan Nasional DPP Laskar GibranJAKARTA – Enok Srie telah mengubah wajah bantuan sosial menjadi sebuah manuver taktis yang mematikan bagi ketimpangan. Di bawah komandonya, gerakan kemanusiaan Laskar Gibran kini bukan lagi sekadar bakti sosial musiman, melainkan sebuah aksi nasional yang sistematis, cepat, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai penggerak utama di tingkat DPP, ia adalah mesin yang memastikan nurani organisasi tetap menderu di jalur yang benar.
Kiprahnya di level nasional dikenal sangat agresif dan tak kenal kompromi dalam urusan kepedulian masyarakat. Enok Srie berhasil mentransformasi agenda sosial Laskar Gibran dari sekadar seremoni menjadi gerakan taktis yang responsif. Di tangannya, mandat organisasi diterjemahkan menjadi aksi cepat tanggap yang mampu menembus sekat-sekat birokrasi demi menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan di seluruh pelosok negeri.
Bagi Enok, gerakan sosial adalah sebuah “pertempuran” melawan ketidakadilan akses. Ia tidak hanya mengandalkan bantuan logistik, tetapi turun tangan langsung memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat. Setiap langkahnya dirancang secara presisi untuk memastikan bahwa kehadiran Laskar Gibran bukan sekadar numpang lewat, melainkan meninggalkan jejak perubahan yang nyata dan terukur di setiap daerah yang disambangi.
Gaya kepemimpinannya yang kolaboratif namun tegas membuat Enok Srie disegani oleh berbagai kalangan. Ia dikenal lihai dalam membangun sinergi lintas sektoral, menyeret berbagai elemen—mulai dari relawan militan hingga pemangku kepentingan tingkat tinggi—untuk masuk ke dalam satu barisan kemanusiaan. Baginya, ego sektoral harus runtuh jika sudah berbicara tentang kepentingan rakyat banyak.
”Gerakan sosial tidak boleh bersifat musiman atau sekadar memadamkan api,” tegas Enok dalam berbagai kesempatan. Prinsip inilah yang ia tanamkan kuat-kuat di internal DPP Laskar Gibran. Ia terus menuntut keberlanjutan program, memaksa organisasi untuk berpikir jauh ke depan tentang bagaimana dampak dari sebuah aksi kemanusiaan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi mendatang.
Di tengah situasi nasional yang dinamis, Enok Srie memosisikan Laskar Gibran sebagai organisasi yang adaptif dan “haus” akan solusi. Ia tidak membiarkan pengurus bersantai di zona nyaman; ia mendorong seluruh elemen untuk tetap responsif dan waspada terhadap setiap pergeseran kondisi sosial. Kehadiran fisik di tengah masyarakat baginya adalah harga mati bagi sebuah organisasi yang memiliki visi besar bagi bangsa.
Dengan integritas yang tak tergoyahkan, Enok Srie terus mengukuhkan posisinya sebagai benteng kemanusiaan di tingkat nasional. Melalui tangan dinginnya, Laskar Gibran kini bukan lagi sekadar nama di atas kertas, melainkan simbol harapan dan aksi nyata yang kehadirannya selalu dinanti oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Gerak Cepat Tanpa Rem, Laskar Gibran Jatim Rapatkan Barisan dari Surabaya
surabaya jawa-Timur wartapenasatu.com
Gas Konsolidasi! DPW Laskar Gibran Jatim Tancap Gas Perkuat Struktur hingga Daerah
SURABAYA, 12 Februari 2026 – DPW Laskar Gibran Jawa Timur bergerak cepat memperkuat barisan. Melalui rapat koordinasi inti yang digelar di Surabaya, Kamis (12/2), jajaran pengurus memastikan mesin organisasi siap melaju dengan target besar: merampungkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam waktu dekat.
Rapat yang berlangsung dinamis itu difokuskan pada finalisasi program kerja tahunan serta strategi konsolidasi organisasi. Langkah ini dinilai krusial agar gerak Laskar Gibran tidak hanya solid di tingkat wilayah, tetapi juga terasa hingga ke akar rumput.
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Timur, M. Arief Budiman, menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi untuk berjalan lambat. Menurutnya, percepatan struktur menjadi penentu keberhasilan program sekaligus bukti keseriusan organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kami menyatukan frekuensi dan memperjelas arah gerak. Target kami jelas—kepengurusan daerah harus segera terbentuk dan program kerja harus langsung berdampak. Laskar Gibran harus hadir, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tegas Arief.
Ia juga menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai salah satu basis kekuatan organisasi. Dengan jumlah penduduk besar dan dinamika sosial yang tinggi, Arief menilai diperlukan kepemimpinan yang responsif serta program yang adaptif agar organisasi tetap relevan.
Momentum rapat semakin kuat saat Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bergabung melalui video call. Dalam arahannya, ia memberi apresiasi atas gerak cepat DPW Jatim sekaligus mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga soliditas organisasi.
“Jawa Timur adalah pilar kekuatan kita. Tetap solid, jaga integritas, dan rawat militansi. Pastikan Laskar Gibran selalu hadir sebagai solusi, bukan sekadar organisasi,” tegas Leonardo di hadapan peserta rapat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari percepatan pembentukan DPD, penguatan koordinasi antarwilayah, hingga persiapan peluncuran program unggulan di sektor ekonomi kreatif dan sosial kemasyarakatan.
Dengan konsolidasi yang kian agresif, DPW Laskar Gibran Jawa Timur menunjukkan sinyal kuat untuk tampil sebagai kekuatan organisasi yang progresif. Pesannya jelas: struktur diperkuat, barisan dirapatkan, dan langkah menuju aksi nyata kini semakin dekat.
Laskar Gibran Panaskan Mesin Organisasi, Targetkan Gerakan Besar di Seluruh Indonesia
Jakarta wartapenasatu.com
Laskar Gibran Matangkan Agenda Indonesia Emas, Fokus Buka Peluang Kerja untuk Generasi Z
Jakarta — Barisan Laskar Gibran menggelar rapat konsolidasi strategis pada 6 Februari sebagai langkah awal memperkuat agenda besar menuju Indonesia Emas. Meski berlangsung secara sederhana, pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat untuk memperluas gerakan organisasi hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bersama tokoh ketahanan pangan sekaligus pemilik Koperasi Lubkita, Ibu Indri Wollf, yang hadir bersama Yayasan Lubkita Sejahtera. Turut mendampingi, Bapak Stenly Wollf sebagai pembina eksternal yang dikenal sebagai pencetus gagasan pembukaan peluang kerja bagi generasi muda.
Dalam arahannya, Leonardo menegaskan bahwa kekuatan organisasi terletak pada semangat kebersamaan. Ia menekankan nilai “bukan Aku, tapi Kita” sebagai fondasi gerakan, di mana seluruh elemen diharapkan saling merangkul dan berkolaborasi demi mendukung program-program nasional.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah membuka akses lapangan pekerjaan bagi Generasi Z. Menurut para peserta rapat, anak muda perlu didorong untuk berani mengambil peluang tanpa rasa gengsi, sekaligus dibekali ruang produktif agar mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Ibu Indri Wollf menyampaikan bahwa sektor koperasi dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kemandirian generasi muda. Melalui sinergi antara Koperasi Lubkita dan Yayasan Lubkita Sejahtera, berbagai program pemberdayaan dirancang untuk membantu anak muda berkembang secara ekonomi maupun sosial.
Sementara itu, Stenly Wollf menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan. Ia berharap gagasan ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi segera diwujudkan dalam program konkret yang mampu menjangkau lebih banyak generasi muda di berbagai daerah.
Menutup pertemuan, Laskar Gibran menyatakan komitmen penuh untuk menggerakkan program secara masif sebagai bagian dari dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan semangat persatuan, organisasi ini optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kemajuan nasional menuju visi Indonesia Emas.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat
Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –
Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.
Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.
Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.
Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.
“Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.
Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.
Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.
FGD Dengan Perumda Tirtanadi, Pemkab Samosir Minta Peningkatan Kualitas dan Distribusi Air Bersih
Samosir, Sumatera – Pemerintah Kabupaten Samosir meminta peningkatan kualitas air serta kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat dalam Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Operasi (KSO) bersama Perumda Tirtanadi di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Medan, Kamis ( 5/2/2026 ).
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menyampaikan bahwa persoalan air bersih masih menjadi isu sensitif yang berulang setiap tahun, khususnya di Kabupaten Samosir. Dimana air bersih tersebut menurutnya menjadi kebutuhan dasar apalagi Samosir dipandang sebagai daerah pariwisata yang berkembang.
Meski berada di kawasan Danau Toba, pendistribusian air bersih masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Samosir. Kami mohon agar kebutuhan ini dapat menjadi prioritas Tirtanadi melalui PDAM yang ada di Samosir, ujar MarudutDalam FGD tersebut, Pemkab Samosir juga menyoroti perlunya kejelasan laporan keuangan, sinkronisasi kerja sama operasional (KSO), serta peninjauan kembali aset yang telah diserahkan kepada Perumda Tirtanadi. Tercatat nilai aset sumber dana APBD dan Pemerintah atasan yang diserahkan sejak 2012 hingga 2025 mencapai sekitar Rp.86 miliar dan masih dalam proses penilaian.
Sementara itu, Asisten II Hotraja Sitanggang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat kerjasama dengan Tirtanadi. Untuk itu, ia meminta agar format Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baku dan seragam di setiap daerah sebagai dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan kerjasama, Hotraja menekankan pentingnya rujukan pasal yang jelas terkait dominasi kewenangan guna menghindari tumpang tindih dan memastikan keberlanjutan kerjasama.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan bahwa FGD digelar untuk membahas pengelolaan dan status aset agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
FGD ini diharapkan menjadi dasar kesepakatan dan aturan kerja sama antara Tirtanadi dengan seluruh PDAM Kabupaten/ kota, sehingga seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal, kata Ardian.Ia menambahkan, hasil diskusi akan menjadi acuan tindak lanjut ke depan, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) dalam KSO untuk mengawasi dan mengamankan aset.
Sementara itu, Divisi Aset Perumda Tirtanadi menyampaikan bahwa kerja sama operasional dengan Kabupaten Samosir telah diperpanjang selama lima tahun, terhitung sejak 2024 hingga 2029. KSO di Kabupaten Samosir sendiri telah berjalan sejak 2014. Terkait kualitas air, Perumda Tirtanadi mengakui adanya kendala akibat kondisi air Danau Toba yang keruh serta masih digunakannya instalasi pengolahan air konvensional di beberapa titik. Untuk itu, diperlukan koordinasi pendanaan pembangunan mini water treatment yang lebih memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Dalam kesempatan yang sama, BPKP Sumatera Utara menekankan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pengelolaannya harus didukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Menurutnya, seluruh aset harus tercantum dalam perjanjian kerjasama operasi (KSO). Keterbukaan pembukuan penting agar dapat terlihat secara jelas kondisi laba maupun rugi, serta mencegah permasalahan di kemudian hari, kata Tumpak
FGD tersebut diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara Pemkab Samosir dan Perumda Tirtanadi dalam meningkatkan layanan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.
FGD turut dihadiri para direktur Perum Tirtanadi, beberapa Kepala Cabang PDAM Kabupaten/ kota, Plt. Kadis Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan tata ruang Golfried Harianja , Kabid Aset Ondhy P. Limbong.
Marlen sHabib Bahar Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian
Nama Habib Bahar bin Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian
Tanggerang, wartapenasatu.com | Polres Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan penceramah berambut pirang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
Penetapan ini bukan tanpa alasan, polisi telah mengantongi bukti kuat pasca gelar perkara yang dilakukan baru-baru ini.
Insiden ini sebenarnya terjadi tahun lalu, tepatnya Minggu (21/9/2025) di wilayah Cipondoh, Tangerang.
Korban yang merupakan anggota Banser datang ke lokasi ceramah Bahar bin Smith dengan niat baik, yaitu mendengarkan tausiyah dan ingin bersalaman dengan sang Habib. Saat mencoba mendekat untuk menjabat tangan, korban justru dihadang oleh sekelompok orang (diduga pengawal/pengikut). Bukannya diberi jalan, korban malah dibawa paksa ke sebuah ruangan di lokasi acara, di sanalah dugaan kekerasan fisik terjadi hingga korban mengalami luka-luka.
Pada Jumat (30/1/2026), polisi menerbitkan surat penetapan tersangka, yang mengejutkan adalah pasal yang disangkakan kepada Habib Bahar cukup berat dan berlapis.
– Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan (kekerasan bersama-sama).
– Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.
– Pasal 365 KUHP: Tentang Pencurian dengan Kekerasan (Curas).
– Pasal 55 KUHP: Turut serta melakukan tindak pidana.
Pasal terakhir memicu tanda tanya, apakah ada barang milik korban yang diambil paksa saat kejadian?
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, menegaskan proses hukum terus berjalan.
Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada Habib Bahar dan Habib Bahar dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu, 4 Februari 2026.
Kasus ini menambah panjang rekam jejak hukum Habib Bahar yang sering bersinggungan dengan kasus penganiayaan.
Publik kini menanti apakah sang Habib akan memenuhi panggilan polisi atau akan ada drama penjemputan paksa seperati kasus-kasus sebelumnya.
