Nasional
Maraknya Tambang Masyarakat Dipagintungan & LSM NIL Mempertanyakan APH Setempat & Desak Bupati Kabupaten Serang
Wartapena Satu. Com-Banten
Satu Komando!” Kolaborasi RW, Tokoh Masyarakat, dan LSM NIL Lawan Arogansi Pengusaha di Pagintungan
JAWILAN – Aliansi kuat terbentuk di Desa Pagintungan. Kecewa karena wilayahnya “diinjak-injak” oleh oknum pengusaha galian yang bertindak layaknya koboi, Ketua RW 05 Benisial “U”, tokoh masyarakat berinisial “R”.
Bersama Ketua Umum LSM NIL Michael, resmi menyatakan satu suara: Hentikan aktivitas galian atau hadapi perlawanan hukum dan massa!
Luka Hati Sang Ketua RW: “Hormati Kami Sebagai Tuan Rumah!”
Ketua RW 05, Unara, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan tanah, tapi soal harga diri dan etika bertetangga yang dilanggar secara kasar oleh pihak perusahaan.
“Harapan kami sederhana, datanglah dengan adab. Sampaikan salam, minimal ‘Assalamu’alaikum’. Jangan tiba-tiba alat berat masuk tanpa kabar, seolah kami ini tidak ada,” ujar Unara dengan nada getir. Baginya, aksi perusahaan yang “tak beri salam” namun justru “beri ancaman sajam” adalah luka mendalam bagi warga Cikasantren.
Tokoh R: “Camat Saja Dilecehkan, Apalagi Warga Kecil?”
Senada dengan Unara, tokoh masyarakat berinisial R menyoroti mangkirnya pihak PT. AUM dan PT. Halal Tayib dari undangan mediasi Camat Jawilan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi negara.
“Camat adalah simbol pemerintah di sini. Jika undangan beliau saja dianggap angin lalu, itu adalah puncak kesombongan pengusaha. Mereka lebih memilih mengayunkan golok ke portal warga daripada duduk bersama di meja musyawarah. Inilah yang memicu bentrok!” tegas “R” dengan geram.
Michael (LSM NIL): “Lampu Merah” Untuk Pengusaha, Seret ke Bupati
Melihat kondisi yang semakin memanas, Ketua Umum LSM NIL, Michael, langsung mengambil langkah “skakmat”. Ia memastikan bahwa air mata dan keresahan warga tidak akan sia-sia karena kini kasus tersebut telah mendarat di meja Bupati Serang.
“RW Unara bicara soal adab, Tokoh Berinial “R” bicara soal harga diri wilayah, dan saya bicara soal hukum. Kami sudah bersurat resmi ke Bupati dan mendesak Satpol PP selaku penegak Perda untuk segera bertindak. Tidak ada tempat bagi pengusaha yang memelihara premanisme di Kabupaten Serang!” terangnya.
Michael menambahkan bahwa bukti video perusakan portal oleh oknum berpedang kini menjadi senjata utama mereka di kepolisian. “Kami tidak main-main. Ini adalah ‘Lampu Merah’ bagi pengusaha tersebut. Berhenti sekarang, atau hukum yang akan menghentikan kalian secara paksa,” tutup Michael dalam orasi singkatnya di hadapan warga.
Satu Suara, Satu Tujuan
Kini, warga Pagintungan berada dalam satu komando. Mereka menuntut penghentian permanen aktivitas galian hingga seluruh proses perizinan transparan dan sengketa lahan diselesaikan tanpa intimidasi. Suasana di lapangan masih siaga, menunggu taji pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegelan.Jelang Kedatangan Jokowi ke Makassar, 8 Korlap Aksi Dimediasi Andi Azwan–Maxie Asmara
Andi Azwan dan Maxie Asmara Mediasi Aksi di Makassar Jelang Kedatangan Presiden RI ke-7
JAKARTA — Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka menghadiri agenda nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disambut antusias oleh kader serta simpatisan partai dari berbagai daerah. Meski demikian, momentum politik tersebut juga diiringi rencana sejumlah aksi demonstrasi dari beberapa elemen mahasiswa dan aliansi masyarakat.
Situasi tersebut mendorong langkah antisipatif dari jajaran pengurus partai guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Aristone Sinaga atau yang dikenal dengan sapaan Bro Ron kemudian menugaskan Andi Azwan, BBus, MBA bersama Maxie Asmara untuk melakukan pendekatan komunikasi langsung kepada para koordinator lapangan aksi di Makassar.
Penugasan itu difokuskan pada proses mediasi terhadap delapan koordinator lapangan (korlap) yang berasal dari berbagai organisasi dan aliansi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Mahasiswa Makassar, serta sejumlah kelompok lainnya. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya meredam potensi eskalasi massa sekaligus menjaga stabilitas keamanan menjelang kedatangan mantan kepala negara tersebut.
Maxie Asmara saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (30/1/2026), membenarkan adanya mandat organisasi yang diberikan kepadanya bersama Andi Azwan. Ia menilai pendekatan dialog menjadi strategi paling efektif dalam menghadapi dinamika aspirasi publik di lapangan.
“Benar, kami bersama Bang Andi Azwan ditugaskan oleh Waketum DPP PSI Bro Ron untuk memediasi delapan korlap aksi demo di Makassar sebelum kedatangan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo,” ujar Maxie, yang juga tercatat sebagai pengurus DPD PSI Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, proses komunikasi berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Sejumlah perwakilan massa aksi, kata dia, bersedia membuka ruang dialog sehingga potensi ketegangan dapat diminimalkan. “Alhamdulillah seluruh proses berjalan damai. Aspirasi tetap tersampaikan, namun agenda nasional PSI dan kunjungan Presiden RI ke-7 tetap dapat berlangsung lancar,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rangkaian kegiatan nasional PSI di Makassar berlangsung relatif tertib tanpa gangguan berarti. Peran mediasi yang dilakukan Andi Azwan dan Maxie Asmara dinilai berkontribusi dalam menciptakan iklim yang lebih sejuk, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi lintas kelompok dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik nasional.
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 Tingkat Kecamatan dimulai di Kecamatan Sianjur Mulamula
Samosir, Sumatera – Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bapperida menggelar Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Samosir, secara resmi dibuka Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang, bertempat di halaman Kantor Camat Sianjur Mulamula, Jumat ( 30/01/2026 ).
Mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Musrenbang Kecamatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan RKPD, untuk memberi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan berpartisipasi aktif agar perencanaan pembangunan yang disusun benar benar inklusif, responsif dan berkelanjutan.
Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang menyampaikan pelaksanaan Musrenbang ini amanat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan acuan penyusunan suatu perencanaan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai ke desa.
Musrenbang ini diharapkan sebagai wadah dalam mewujudkan target pembangunan tahunan yang diintegrasikan kembali dalam rencana kerja perangkat daerah.
Kehadiran kita mengindikasikan besarnya keinginan kita untuk bersama-sama mengawal sebuah perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan kita bersama berdasarkan skala prioritas demi pembangunan yang tepat sasaran sehingga terwujudnya masyarakat Samosir semakin sejahtera, ujar Hotraja.
Mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir yang berasal dari Dapil IV Jonny Sagala menyatakan bahwa Musrenbang ini bukan hanya kegiatan seremonial belaka, melainkan untuk merumuskan usulan yang sudah dibawa oleh tiap tiap desa yang ada di Kecamatan Sianjur Mulamula.
Apa yang sudah kita usulkan di tahun sebelumnya yang tertunda karena efisiensi dan keterbatasan agar dapat segera kita realisasikan, jelasnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata dalam paparannya menyampaikan bahwa RKPD 2027 ini merupakan tahun ketiga dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Samosir, artinya dibutuhkan akselerasi atau upaya lebih agar seluruh indikator yang kita tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029 bisa tercapai.
Kami mengajak seluruh pemangku kebijakan, baik pimpinan perangkat daerah dan kepala desa untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, baik pikiran, semangat, pelaksanaan anggaran dan tindakan dapat sejalan dengan arah kebijakan perencanaan jangka menengah Kabupaten Samosir, jelas Rajoki.
Sementara itu, Camat Sianjur Mulamula Andri P. Limbong mengatakan usulan yang disampaikan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa, yang sudah dilaksanakan di 12 desa dari tanggal 22-23 Januari 2026, yang menghasilkan sebanyak 157 usulan.
Melalui Musrenbang Kecamatan ini, dilakukan penajaman penyelarasan klasifikasi dan kesepakatan usulan rencana pembangunan desa yang diintegrasikan pembangunan daerah di kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan, tutup Camat Sianjur Mulamula.
Turut hadir dalam kegiatan Musrenbang ini, Staf Ahli Bupati, para pimpinan perangkat daerah, Camat Se-Kabupaten Samosir, Forkopimcam Sianjur Mulamula, para Kepala Desa, Sekdes dan BPD se-Kecamatan Sianjur Mulamula, TP PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, LSM/Pers, Asosiasi dan Profesi.
Marlen s- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Hiburan, Nasional, Opini, Pendidikan, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Ancol Hadirkan Promo Spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ; Nikmati Serunya Wisata Tanpa Batas
Wartapena Satu.com, Jakarta,29 Januari 2026
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kembali menghadirkan kabar gembira bagi para pecinta wisata dengan meluncurkan program promo spesial bertajuk “1 Tiket Akses Seluruh Unit Rekreasi”, berupa tiket terusan seharga Rp150.000 yang memungkinkan pengunjung menikmati seluruh unit rekreasi Ancol dalam satu hari kunjungan. Promo terbatas ini diumumkan secara resmi PRESS RELEASE No : 003/CS-PR/PJA/I/2026 dirancang untuk memberikan kesempatan emas bagi seluruh kalangan masyarakat.
Ancol Hadirkan Tiket Terusan Rp150.000, Bebas Masuk Seluruh Unit Rekreasi Rayakan Valentine & Imlek 2026 dengan Satu Tiket untuk Semua Wahana. Program promo spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ini diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) dan Tahun Baru Imlek 2026, serta berlaku untuk kunjungan pada tanggal 14 atau 17 Februari 2026.
Dengan satu tiket tersebut, pengunjung sudah mendapatkan akses ke berbagai unit rekreasi unggulan Ancol, antara lain Pintu Gerbang Ancol, Pantai Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Samudra Ancol, Atlantis Ancol, Jakarta Bird Land, Pasar Seni, hingga Ecopark Ancol. Selain itu, setiap pembelian tiket juga mendapatkan bonus satu produk Sosro selama periode program.
“Melalui promo tiket terusan ini, Ancol ingin memberikan kemudahan dan nilai lebih bagi masyarakat untuk menikmati seluruh wahana rekreasi dalam satu hari kunjungan, sekaligus menghadirkan pilihan liburan yang lebih terjangkau di momen spesial Valentine dan Imlek,” ujar Eddy Prastiyo, Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Kemeriahan liburan di Ancol juga akan semakin lengkap dengan rangkaian acara Ancol Waves of Romance dan Ancol Lunar Festival yang digelar pada 14–17 Februari 2026. Pengunjung dapat menikmati konser musik bertema romantis di Pantai Festival, serta pertunjukan Barongsai dan Liong di Plaza Lagoon sebagai bagian dari perayaan budaya Imlek.
Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif liburan keluarga dan pasangan, sekaligus memperkuat Ancol sebagai destinasi wisata terpadu yang menghadirkan beragam pengalaman rekreasi dalam satu kawasan.
Syarat dan Ketentuan Program:
1. Harga tiket Rp150.000 merupakan tiket terusan yang mencakup akses ke seluruh unit
rekreasi Ancol.
2. Setiap pembelian tiket mendapatkan bonus 1 produk Sosro.3. Periode penjualan tiket: 30 Januari – 17 Februari 2026.
4. Pilihan tanggal kunjungan: 14 Februari atau 17 Februari 2026.5. Tiket dapat dibeli melalui www.ancol.com dan loket resmi Ancol.
6. Harga tiket belum termasuk tiket kendaraan.7. Khusus tanggal 14 dan 17 Februari 2026, tarif tiket masuk kawasan Ancol sebesar
Rp35.000 berlaku mulai pukul 17.00 WIB bagi pengunjung di luar program ini.
8. Kuota terbatas.
Ancol Taman Impian – Serunya Nggak Ada Habisnya!Informasi Lebih Lanjut: Daniel Windriatmoko Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Email : corsec@ancol.com – HP 08128405156
Dukungan Ketua Umum FRIC DPP (Dewan Pimpinan Pusat), Terhadap Sikap Tegas Kapolri
Wartapena satu. Com -Banten
Ketua Umum FRIC Dewan Pimpinan Pusat (DPP), H. Dian Surahman, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara jelas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut H. Dian Surahman, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini merupakan bentuk ideal dalam menjaga independensi, profesionalitas, serta efektivitas tugas-tugas kepolisian sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP memandang bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi, bukan hanya bagi Polri itu sendiri, tetapi juga bagi negara dan kepala negara,” ujar H. Dian Surahman dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Ia menegaskan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta membuka ruang konflik kepentingan yang justru dapat melemahkan fungsi strategis Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional secara cepat, tepat, dan profesional.
Lebih lanjut, Ketua Umum FRIC DPP menilai kekhawatiran Kapolri terkait potensi munculnya “matahari kembar” apabila Polri berada di bawah kementerian merupakan pandangan yang realistis dan berdasar. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada institusi Polri, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di bidang keamanan dan penegakan hukum.
“Pernyataan Kapolri yang dengan tegas menolak jabatan menteri kepolisian, bahkan lebih memilih menjadi petani, menunjukkan integritas, ketulusan, dan komitmen beliau dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri. Ini adalah teladan kepemimpinan yang harus dihormati,” tambahnya.
FRIC DPP juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh nasional, serta pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tanpa harus melemahkan institusi penegak hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.
Di akhir pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan bahwa FRIC DPP akan terus berdiri bersama Polri dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung kebijakan-kebijakan Polri yang berorientasi pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP mendukung penuh keputusan dan sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup H. Dian Surahman.
MENEGAKKAN DEMOKRASI
Jakarta wartapwnasatu. Com
Mpok Nok Srie Bidang pendidikan dan kebudayaan DPP LASKAR GIBRAN DUKUNG PENUH ARAHAN PRESIDEN PRABOWO TERKAIT EVALUASI SISTEM PILKADA
JAKARTA 25 Januari 2026
– Menanggapi diskursus mengenai koreksi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, Laskar Gibran secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami memandang bahwa demokrasi Indonesia harus diselamatkan dari dominasi modal dan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan.“Demokrasi bukan sekadar mencoblos di bilik suara, tapi bagaimana suara itu tidak dibeli oleh kepentingan modal. Kami mendukung penuh visi Presiden bahwa demokrasi tidak boleh menjadi ajang penipuan atas nama rakyat oleh para pemilik modal,” ujar Juru Bicara Laskar Gibran.
mpok Nok Srie DPP Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Laskar Gibran menegaskan bahwa koreksi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, dan fokus pada pembangunan, bukan pada pengembalian modal kampanye. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih bermartabat.
POIN-POIN KLARIFIKASI (TALKING POINTS)
Untuk menjawab pertanyaan atau perdebatan di media sosial/lapangan:
Bukan Kemunduran, Tapi Perbaikan: Koreksi sistem Pilkada bukanlah langkah mundur. Justru ini adalah langkah maju untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang selama ini “sakit” akibat biaya politik yang tidak masuk akal.
Melawan Oligarki, Bukan Rakyat: Pilkada dengan biaya tinggi hanya menguntungkan mereka yang punya uang (oligarki). Dengan evaluasi sistem, kita menutup pintu bagi para cukong untuk menyandera kepala daerah terpilih.
Efisiensi Anggaran untuk Rakyat: Anggaran triliunan rupiah yang biasanya habis untuk seremoni Pilkada langsung bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh rakyat, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.
Menghindari Perpecahan Horizontal: Pilkada langsung di tingkat daerah sering kali meninggalkan luka sosial dan konflik antarwarga. Koreksi ini bertujuan menjagain stabilitas keamanan dan kedamaian di akar rumput.
Kedaulatan Tetap di Tangan Rakyat: Melalui sistem perwakilan yang diperkuat, kedaulatan tetap milik rakyat. Yang kita buang adalah “transaksi gelapnya”, bukan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.
Komunitas Perduli Bangsa Deklarasi Partai Baru
Komunitas Perduli Bangsa Deklarasi Partai Baru, Target Masuk SIPOL Juni 2026
Jakarta, wartapenasatu.com – Peta politik nasional berpotensi berubah. Komunitas Perduli Bangsa yang diketuai oleh Prof. Dr. Irmanjaya Thaher SH., MH., secara terbuka mencanangkan pendirian partai politik baru dan menargetkan masuk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU pada Juni 2026, sebagai langkah awal menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.
Deklarasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Komunitas Peduli Bangsa ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/1/2026). Forum tersebut dihadiri peserta dari Sabang sampai Merauke, baik secara langsung maupun daring, menandai konsolidasi nasional lintas wilayah dan latar belakang.
“Ini bukan proyek elite. Ini ikhtiar politik untuk mengembalikan negara kepada rakyat,” tegas Prof. Dr. Irmanjaya Thaher, SH., MH, inisiator sekaligus calon Ketua Umum partai, kepada awak media.
Rapat paripurna tersebut bukan sekadar seremoni. Inisiator memaparkan timeline detail pendirian dan verifikasi partai, menegaskan keseriusan menembus ketatnya regulasi kepartaian yang selama ini dianggap menguntungkan partai-partai mapan.
Nama Partai Indonesia Raya mengemuka sebagai opsi utama. Namun panitia pendiri juga menyiapkan opsi alternatif, yakni Partai Rakyat Sejahtera dan Partai Rakyat Berdaulat, untuk mengantisipasi hambatan legalitas.
“Tidak ada larangan absolut soal rasa. Yang penting tidak menimbulkan kekeliruan hukum. Jangan jadikan hukum sebagai alat menghalangi lahirnya kekuatan politik baru,” ujar Prof. Irmanjaya dengan nada kritis.
Partai yang dirintis oleh Pendiri dari Komunitas Peduli Bangsa, menegaskan garis ideologi kerakyatan dan kedaulatan negara, dengan fokus utama pada penghapusan ketimpangan sosial yang dinilai semakin melebar.
“Backing kita adalah pemerintah, bukan oligarki. Negara harus hadir untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, bukan hanya untuk yang kuat dan dekat kekuasaan,” tegasnya.
Partai ini menyatakan akan bersikap konstruktif namun tegas terhadap pemerintahan yang sah: mendukung kebijakan pro-rakyat dan tanpa ragu mengoreksi jika kekuasaan melenceng dari mandat konstitusi.
Dalam rapat tersebut juga ditetapkan struktur inti partai:
– Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irmanjaya Thaher, SH, MH.
– Sekretaris Jenderal: Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin, SE, MM
– Bendahara Umum: Mayjen TNI (Purn) Suparlan Purwo Utomo, SE, MM
Struktur ini akan menjadi motor konsolidasi nasional hingga ke tingkat daerah.
Tahap I – Konsolidasi Awal (Januari–Februari 2026):
– Penetapan nama, logo, asas, dan ideologi
– Penyusunan AD/ART
– Penunjukan DPP dan penetapan sekretariat nasional
– Pendaftaran notaris dan pembukaan rekening partai
Target akhir Februari 2026: terbit SK Badan Hukum, dilanjutkan tahapan verifikasi faktual dan administrasi menuju SIPOL KPU Juni 2026.
Dengan deklarasi terbuka dan timeline agresif, Pendiri memberi sinyal kuat: lahirnya partai baru ini bukan wacana, melainkan tantangan langsung terhadap stagnasi politik nasional.
Laskar Gibran: Prabowo–Gibran Satu Kesatuan Kepemimpinan
Ketua Umum Laskar Gibran Tegaskan Konsistensi Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran
Jakarta — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Laskar Gibran menegaskan komitmen dan konsistensi dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai satu kesatuan kepemimpinan nasional yang sah dan konstitusional.
Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Pandepotan Sirait, S.DS., M.Pd., menyampaikan bahwa berbagai narasi yang menyebut keberadaan Laskar Gibran bertujuan untuk melemahkan atau menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto merupakan informasi yang tidak benar dan tidak berdasar.
Sejak awal pendiriannya, Laskar Gibran secara terbuka dan konsisten menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Dukungan tersebut dilandasi oleh komitmen kebangsaan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta mendukung agenda pembangunan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Laskar Gibran berpandangan bahwa dukungan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dipisahkan dari dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keduanya merupakan pasangan kepemimpinan yang dipilih secara demokratis dan memiliki mandat bersama dalam menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia.
Ketua Umum Laskar Gibran menegaskan bahwa organisasi ini tidak berada pada posisi oposisi maupun berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, Laskar Gibran hadir sebagai mitra strategis yang berkontribusi secara konstruktif melalui pengawalan kebijakan strategis pemerintah dan penguatan partisipasi publik, khususnya generasi muda.
Adapun fokus utama Laskar Gibran meliputi dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, penguatan nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta upaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik nasional.
Melalui rilis resmi ini, DPN Laskar Gibran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Laskar Gibran menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sej
ahtera.Konsolidasi Laskar Gibran–LubKita, Dorong Inovasi untuk Rakyat
Jakarta wartapenasatu.com
Konsolidasi Tim Laskar Gibran bersama Tim LubKita terus diperkuat sebagai bagian dari perjuangan bersama dalam membangun kerja-kerja kerakyatan yang berkelanjutan. Konsolidasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat soliditas organisasi, serta menegaskan komitmen perjuangan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam konsolidasi tersebut, seluruh elemen tim menegaskan bahwa perjuangan yang dijalankan berlandaskan niat baik, semangat gotong royong, serta komitmen kerja nyata. Tim Laskar Gibran dan Tim LubKita sepakat bahwa perubahan tidak cukup diwacanakan, melainkan harus diwujudkan melalui aksi konkret dan pengabdian yang konsisten.
Ketua Laskar Gibran, Leonardo Pandepotan Sirait, S.DS., M.Pd., menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat barisan dan meningkatkan efektivitas gerakan. Menurutnya, soliditas tim menjadi kunci utama dalam melahirkan inovasi dan terobosan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Laskar Gibran, Dapit Fitria Bangun Saduk, S.E., M.M., menyampaikan bahwa sinergi antarstruktur dan relawan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang rapi, komunikasi yang terbuka, serta pembagian peran yang jelas agar setiap program dapat berjalan secara optimal.
Dari unsur Badan Umum (Bedum), Indriyani Wolf dan Stanley Wolf menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung agenda perjuangan melalui penguatan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut diperkuat oleh Wakil Bedum, Ismi Soemantri, yang menegaskan komitmen dalam memastikan setiap gerakan organisasi berjalan efektif dan berdampak nyata.
Di tingkat wilayah, Ketua DPW DKI Jakarta, Ahmad Nabil, S.H., menyatakan bahwa konsolidasi ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan gerakan di daerah. Ia menilai bahwa sinergi pusat dan wilayah akan mempercepat realisasi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat perkotaan maupun akar rumput.
Adapun penguatan sumber daya manusia menjadi perhatian khusus melalui peran Ketua OKK SDM, Ilham, yang menekankan pentingnya kaderisasi, peningkatan kapasitas, serta pembinaan berkelanjutan. Dengan konsolidasi yang solid dan semangat pengabdian yang kuat, Tim Laskar Gibran bersama Tim LubKita optimistis dapat terus menghadirkan kontribusi nyata demi masa depan rakyat yang lebih baik.Forum Kemendagri bahas stategi pengelolaan stadion berbasis UMKM
Kemendagri Dorong Pengelolaan Kawasan Stadion Berbasis UMKM untuk Gerakkan Ekonomi Daerah
JAKARTA, Warta pena satu 20 Januari 2026 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan stadion sepak bola sebagai aset strategis daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, namun juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penegasan ini disampaikan dalam forum diskusi aktual bertema “Strategi Pengelolaan Kawasan Stadion Sepak Bola di Daerah Berbasis Pemberdayaan UMKM” yang digelar di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta, pada hari ini.
Forum ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Akhmad Wiyagus, SIK., M.Si., MM. Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini menjadi wadah untuk menyusun langkah konkret dalam mengoptimalkan peran stadion bagi kemajuan daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa sepak bola merupakan olahraga dengan tingkat antusiasme tertinggi di Indonesia, sehingga stadion harus dikelola secara profesional, aman, dan berkelanjutan. “Stadion tidak boleh hanya hidup saat pertandingan berlangsung. Pengelolaannya harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendukung UMKM di sekitar kawasan stadion,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa potensi ekonomi sepak bola nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, akibat belum diterapkannya model pengelolaan yang tepat di daerah.
Hadir dalam kesempatan ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, serta perwakilan dari Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan beberapa bupati lainnya seperti Bupati Boyolali Agus Irawan. Juga ada perwakilan klub sepak bola besar seperti Persib Bandung yang turut berpartisipasi dalam diskusi untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah dan klub lokal.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.2/612/SJ Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Stadion Sepak Bola dan Penyelenggaraan Olahraga Sepak Bola di Daerah. Kebijakan ini juga diperkuat dengan sinergi lintas kementerian, di mana Kemenpora melalui Menteri Dito Ariotedjo sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menggandeng Kemendagri dalam menyusun regulasi yang fleksibel agar stadion bisa dikelola bersama klub lokal dan mendukung perkembangan UMKM.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyunggo, M.Pd., menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. “Pengelolaan stadion harus berbasis tata kelola yang baik, profesional, dan berfokus pada manfaat masyarakat luas. Dengan melibatkan UMKM, kawasan stadion bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif sepanjang tahun,” jelasnya. Beberapa contoh konsep yang dibahas antara lain pengembangan zona usaha khas di sekitar stadion, kerjasama dengan UMKM untuk penyediaan produk dan jasa pada saat pertandingan maupun kegiatan rutin lainnya, serta pelatihan kapasitas bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Kota Bandung berencana untuk mengintegrasikan pengelolaan Stadion Si Jalak Harupat dengan program pengembangan UMKM lokal, khususnya produk kuliner dan kerajinan khas Bandung. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi potensi Stadion Patriot Chandrabhaga untuk menjadi pusat bisnis dan olahraga yang mendukung UMKM di wilayah tersebut. Kedepannya, Kemendagri akan membentuk tim kerja bersama dengan daerah dan kementerian terkait untuk mengawal implementasi strategi yang telah disepakati.
