Daerah
MAKI Jatim Telisik Penggunaan APBD Sidoarjo Rp20 Miliar untuk SPPG MBG: Potensi Konflik Kepentingan Disorot
WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, 14 November 2025 — Alokasi dana Rp20 miliar dari APBD Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan tata kelola anggaran. Program yang merupakan mandat Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional ini sejatinya ditujukan untuk memperkuat layanan gizi di sekolah afirmasi, kawasan pinggiran, serta wilayah dengan masalah gizi kronis. Namun, mekanisme bisnis berbasis profit yang melekat pada operasional SPPG justru membuka ruang potensi penyimpangan.
Berdasarkan perhitungan biaya teknis, satu unit SPPG dengan dapur dan peralatan lengkap membutuhkan anggaran Rp1,2 hingga Rp1,5 miliar. Dengan demikian, suntikan dana Rp20 miliar dari APBD Sidoarjo diperkirakan mampu membiayai pembangunan sedikitnya 13 hingga 14 unit SPPG. Setiap unit nantinya akan menerima pendapatan dari dua sumber: penggantian biaya penyediaan makanan MBG per siswa dan biaya sewa resmi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Skema pendanaan ganda inilah yang dinilai memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, meski bersifat program publik, operasional SPPG membuka peluang profit bagi pihak pengelola. Pertanyaan mendasar pun muncul: siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola 13–14 SPPG tersebut, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan, dan apakah ada potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukannya?
Tanpa pengawasan yang memadai, ruang untuk praktik KKN, penyimpangan anggaran, hingga tumpang tindih kepentingan sangat mungkin terjadi. Apalagi jika keuntungan dari SPPG yang dibiayai dana publik justru mengalir ke kelompok tertentu atau tidak kembali kepada pemerintah daerah sebagaimana prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa lembaganya telah menyiapkan langkah investigasi awal. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim resmi ditugaskan untuk menelaah secara mendalam struktur anggaran, proses perencanaan, serta potensi kerawanan dalam proyek pembangunan SPPG di Sidoarjo.
“Telaah terhadap Pemkab Sidoarjo akan menjadi entry point bagi MAKI Jatim untuk menelusuri kabupaten dan kota lain yang juga mengalokasikan APBD untuk pembangunan SPPG MBG. CATAT ITU,” tegas Heru.
MAKI Jatim menekankan bahwa program pemerintah yang memadukan tujuan sosial dan unsur profit, seperti SPPG MBG, harus memiliki standar transparansi yang jauh lebih ketat agar tidak menjadi celah praktik koruptif. Lembaga tersebut memastikan pemantauan akan terus dilakukan demi menjamin bahwa setiap rupiah APBD digunakan sesuai koridor akuntabilitas dan kepentingan publik.
Sport Center Rp16 Miliar Bojonegoro Disorot: Dugaan Abaikan K3, Pekerja Terancam Nyawa di Proyek Raksasa
WARTAPENASATUJATIM | BOJONEGORO — Proyek pembangunan Sport Center Bojonegoro yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp16,171 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena nilainya yang besar, namun juga karena dugaan kelalaian terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dinilai mengancam keselamatan para pekerja.
Di lapangan, sejumlah pekerja tampak melakukan aktivitas di ketinggian tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan, maupun tali pengaman. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen K3 (SMK3).
Proyek berskala besar ini dilaksanakan oleh PT Jaya Etika Tehnik (PT JET) sebagai penyedia jasa, dengan CV BSK bertindak sebagai konsultan pengawas. Berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor 640/963/FL.BTB/412.205/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, masa pengerjaan ditetapkan selama 135 hari kalender.
Hingga Oktober 2025, progres pembangunan baru mencapai 35 persen, dengan target selesai pada akhir Desember 2025. Namun di tengah upaya mengejar progres, muncul kekhawatiran mengenai dugaan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Lokasi proyek yang berada di sisi timur kawasan perkantoran DPRD Bojonegoro itu memiliki total luas 2.498,12 meter persegi, terdiri dari lantai 1 seluas 1.775,04 m² dan lantai tribun 723,08 m², dengan dukungan daya listrik 41.500 VA. Melihat spesifikasi dan skalanya, proyek ini dikategorikan investasi besar yang semestinya dibarengi dengan disiplin K3 yang ketat.
Namun sejumlah pihak menilai implementasi K3 di lapangan masih jauh dari ideal. Kritik juga muncul terhadap pengawasan di lokasi pekerjaan. Sejumlah pihak menilai pengawas lapangan perlu melakukan tindakan lebih tegas dalam memastikan pekerja mematuhi standar keselamatan sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal FSP-KSPI, Siswo Darsono, menyampaikan keprihatinannya atas lemahnya kepatuhan K3 di sejumlah proyek daerah.
“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga bagian dari perjuangan serikat pekerja,” tegas Siswo, Kamis (13/11/2025).
“K3 harus menjadi budaya. Bukan formalitas administratif.”
Ia juga menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam mengawasi penerapan SMK3 di setiap proyek, terutama yang menggunakan dana publik.
“K3 harus menjadi agenda utama. Dengan pemahaman dan kepatuhan yang baik, kita bisa memastikan pekerja pulang dengan selamat setiap hari,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan kegelisahan masyarakat, mengingat proyek tersebut menggunakan dana APBD dalam jumlah besar. Publik mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada percepatan penyelesaian konstruksi, tetapi juga menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja.
Dengan menguatnya dugaan pelanggaran K3, kini perhatian tertuju pada Pemkab Bojonegoro dan Dinas PKPCK. Keduanya didorong untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta memastikan penerapan K3 sesuai regulasi.
Keselamatan kerja bukan sekadar persyaratan administratif di balik setiap proyek pembangunan, ada nyawa pekerja yang harus dilindungi.
Kelalaian sekecil apa pun dapat berubah menjadi tragedi yang tak termaafkan.Jember Menggemparkan Nusantara: 10 Ribu Lebih Pelajar Siap Deklarasikan Gerakan Anti Bullying Terbesar 2025!
WARTAPENASATUJATIM | JEMBER — Gelombang semangat melawan perundungan (bullying) tengah menguat di Kabupaten Jember. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SCTV, akan menggelar Deklarasi Anti Bullying Akbar pada Sabtu, 15 November 2025, di Alun-Alun Jember sebuah momentum besar yang diproyeksikan menjadi salah satu gerakan anti bullying terbesar di Indonesia tahun ini, Jumat (14/11/2025).
Persiapan intensif telah berlangsung sejak Jumat, 14 November 2025.
Himawan, perwakilan panitia dari MAKI Jatim, menyampaikan bahwa seluruh elemen panitia telah bekerja maksimal memastikan acara berlangsung lancar, tertib, dan penuh makna.“Kami ingin deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Jember untuk bangkit dan bersatu melawan segala bentuk bullying,” ujarnya di sela kesibukan persiapan.
Antusiasme masyarakat, terutama dunia pendidikan, tampak luar biasa. Diperkirakan sekitar 10.000 pelajar dari berbagai jenjang mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK akan memadati Alun-Alun Jember. Mereka akan hadir sebagai duta perubahan, membawa suara lantang untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
Alun-Alun Jember akan menjadi panggung bersejarah bagi komitmen kolektif generasi muda. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi awal dari revolusi budaya yang menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.
Selain pembacaan deklarasi, acara akan diwarnai beragam kegiatan edukatif dan inspiratif, seperti pentas seni, orasi anti bullying, hingga penandatanganan komitmen bersama. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman publik mengenai bahaya bullying serta mendorong tindakan nyata dalam pencegahannya.
Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media nasional, Deklarasi Anti Bullying Akbar di Jember diharapkan mampu menjadi model inspiratif bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Kini saatnya Jember berdiri di barisan terdepan gerakan nasional anti bullying.
Bersama, kita wujudkan Indonesia yang aman, ramah, dan bebas perundungan mulai dari Jember, untuk seluruh negeri!.Pemerintah Akan Sinergikan Hasil Reses DPRD dengan Program Prioritas Daerah
Pemerintah Akan Sinergikan Hasil Reses DPRD dengan Program Prioritas Daerah
Toba, wartapenasatu.com – Anggota DPRD Kabupaten Toba menyampaikan hasil reses ke dua yang digelar pada 31 Oktober dan 1 Nobember lalu. Hasil reses ini disampaikan dalam Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Reses di gedung DPRD Toba pada Kamis (13/11/2025). Aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Anggota DPRD selama reses dibacakan oleh masing-masing juru bicara Dapil (Daerah Pemelihan). Dalam laporan itu, aspirasi masyarakat masih tetap didominasi dengan permintaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, bibit ternak dan bibit pertanian serta permohonan lainnya.
Hasil reses ini nantinya akan disampaikan kepada Eksekutif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Toba tahun 2026 mendatang.
Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam paripurna tersebut menyampaikan bahwa hasil reses yang disampaikan oleh Anggota DPRD akan menjadi dokumen penting dan bernilai strategis karena berisi suara dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Toba akan mencermati hasil reses tersebut untuk kemudian disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah,” sebut Bupati dalam sambutannya.
Masih dalam sambutannya, Bupati Toba menegaskan bahwa untuk mewujudkan Visi Toba Mantap 2029, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan DPRD sebagai mitra strategis. “Melalui sinergi inilah kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati melalui Wakil Bupati.
Usai Sidang Paripurna Penyampaian Hasil Reses ke 2, DPRD Kabupaten Toba melanjutkan sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)“MAKI Jatim Minta Evaluasi Total Mutasi Ponorogo: Soroti Dugaan Suap, Gratifikasi, dan Ketidakpatuhan Prosedur”
WARTAPENASATUJATIM | Ponorogo — Polemik menghangat pasca pelaksanaan mutasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mutasi yang digelar berdekatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati dan Sekretaris Daerah Ponorogo pada 6 November 2025 itu kini memicu atensi serius dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, terutama terkait adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam prosesnya.
Hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengungkap sejumlah keterangan dari sumber yang dinilai valid, yang menyebut bahwa mutasi tersebut diduga tidak melalui prosedur assessment maupun open bidding yang semestinya menjadi standar profesional. Prinsip meritokrasi dianggap terabaikan, sementara proses seleksi diduga lebih diwarnai preferensi personal hingga membuka ruang bagi “pemesan jabatan” beserta indikasi pemberian sesuatu.
MAKI Jatim mengonfirmasi telah menerima surat kuasa hukum dari individu yang merasa menjadi korban dalam proses mutasi tersebut. Kondisi ini membuka potensi gugatan ke PTUN, terlebih karena hingga kini SK mutasi belum diterbitkan, sehingga penempatan pejabat belum dapat dijalankan dan menimbulkan ketidakpastian administrasi.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, mendesak PLT Bupati Ponorogo yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati untuk menunda bahkan membatalkan sementara seluruh proses mutasi hingga pemeriksaan dan evaluasi mendalam dilakukan.
“Akan muncul persoalan baru bila SK mutasi ditandatangani PLT Bupati. Kewenangan PLT itu ada batasnya. Jangan sampai ada langkah yang justru memperkeruh keadaan,” tegas Heru MAKI.
Heru juga menyampaikan bahwa Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Jayim, bersama tim advokat, dalam waktu dekat akan turun langsung ke Ponorogo untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa MAKI telah mengantongi sejumlah data awal terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PLT Bupati Ponorogo. Harapan kami Beliau tidak tergesa-gesa menyetujui mutasi ini. Tunda dahulu, evaluasi bersama BKD dan Biro Hukum, dan lakukan identifikasi siapa saja yang diduga memberikan suap. MAKI Jatim siap bersinergi,” ujarnya.
Meski mempersiapkan langkah hukum, MAKI Jatim menegaskan bahwa gugatan PTUN belum akan diajukan sebelum SK mutasi resmi diterbitkan, karena dokumen itu menjadi dasar legal formal untuk pengajuan gugatan.
Dalam penutup pernyataannya, Heru MAKI menyampaikan harapan agar terjalin komunikasi yang konstruktif dengan PLT Bupati Ponorogo. Ia menilai penundaan dan evaluasi mutasi menjadi langkah penting menjaga integritas administrasi pemerintahan, sambil mengawal proses transisi jabatan hingga Lisdyarita nantinya dilantik sebagai Bupati definitif.
Warga Kelurahan Kraton Protes, Pemasangan Tiang Wi-Fi Tanpa Koordinas
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Pemasangan tiang jaringan Wi-Fi oleh salah satu pengelola di wilayah Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan menuai protes warga. Salah seorang warga sekitar sebut saja HZ, menilai proyek tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang terdampak langsung.
Menurut HZ, tiang jaringan yang semula dipasang tepat di depan pagar rumahnya itu dianggap sangat mengganggu.
“Ini jelas merugikan kami, karena tiang itu berdiri tepat di depan rumah saya meski di luar pagar. Dalam hal ini saya tidak pernah mendapatkan informasi atau diajak rembukan oleh pihak RT, RW, maupun kelurahan,” ujar HZ, Senin (10/11).
Sebelumnya, warga sempat menanyakan kepada para pekerja di lapangan terkait dasar izin pemasangan tersebut. Para pekerja mengaku bahwa proyek jaringan Wi-Fi itu sudah mendapat izin dari pihak kelurahan.“Katanya sudah dapat izin dari kelurahan,” ucap warga lainnya, Sabtu (8/11).
Namun, setelah mendapat protes langsung dari HZ, tiang tersebut akhirnya dipindahkan ke perbatasan antara rumah HZ dan lahan milik warga lainnya.
HZ menegaskan, seharusnya pihak kelurahan maupun pengelola jaringan sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan warga sekitar, terutama yang terdampak langsung.
“Warga seharusnya dilibatkan agar ada kesepakatan bersama, termasuk soal kompensasi dari pengelola yang juga harus jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Kraton, Imam Hanafi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemasangan tiang jaringan tersebut telah mendapat izin dari pihak kelurahan, RW, dan RT setempat.
“Sudah ada izin dari kelurahan, RW, dan RT. Semua kelurahan sudah terpasang, hanya Kraton yang baru. Kalau ada yang komplain itu hal biasa, mungkin karena kurang koordinasi antara RT, RW, dan warga,” jelas Imam melalui sambungan seluler, Selasa (11/11).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga, mengingat tidak semua pihak merasa dilibatkan dan terkesan tertutup.
Lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan di lingkungan Kraton khususnya RW 7 menjadi sorotan, terlebih proyek yang memanfaatkan ruang publik seperti pemasangan tiang jaringan seharusnya transparan dan disepakati bersama warga.
Terkait perijinan lain yang melibatkan pihak berwenang, media akan terus menggali keterangan untuk memberikan informasi kepada publik. *** (Aziz)
Jurnalis: Abdul Aziz
Sat Samapta Polres Toba Tingkat Patroli Blue Light dan Rasa Aman di Malam Hari
Sat Samapta Polres Toba Tingkat Patroli Blue Light dan Rasa Aman di Malam Hari
Toba, wartapenasatu.com -Untuk mencegah dan meminalisir aksi kejahatan pada malam hari. Anggota Unit Patroli Satuan Samapta Polres Toba laksanakan Patroli dan penggelaran Blue Light di malam hari dengan sasaran masyarakat pengguna jalan, Tongkrongan Anak Muda, dan obyek vital di wilayah Hukum Polres Toba pada Rabu Malam (12/11/2025)
Kegiatan dengan gelar Blue light berpatroli ini bertujuan untuk mengamankan situasi kamtibcar di daerah hukum Polres Toba 3C dan gangguan kamtibmas pada malam hari
Patroli Blue Light dan penggelaran kendaraan di seputaran Kota Porsea, SPBU, Kota Balige dan Jalan Bypass Balige. Kegiatan tersebut merupakan patroli rutin yang dilaksanakan dimalam hari di jam-jam rawan tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli dinas dan menyalakan lampu khas Kepolisian berwarna biru.
Kasat Samapta Polres Toba AKP Rudi Tampubolon, SH, berharap dengan adanya Patroli Blue Light sambil menyambangi obyek vital serta tongkrongan anak muda untuk mampu memberikan dampak yang baik bagi situasi kamtibmas, diantaranya dapat mengurungkan niat pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat beraktifitas dan beristirahat dengan tenang karena merasa aman dan nyaman telah terlayani oleh Polri.
AKP Rudi Tampubolon mengatakan bahwa dengan di lakukan Patroli Blue Light dijalan raya wujud nyata upaya Polri khususnya Polres Toba dalam memelihara kamtibmas guna menciptakan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Pererat Jalinan Silaturrahmi Bupati Bangkalan Gandeng Media Melalui Kegiatan Coffee Morning
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Untuk membangun komukasi dan sinergi yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar acara silaturahmi dan dialog terbuka denga media melalui kegiatan Cafe Morning di Aula Pendopo Agung, pada hari Rabo 12 November 2025.
Kegiatan Coffe Morning ini, merupakan forum santai, Untuk menjalin kemitraan lebih baik dan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan insan pers dalam membangun Bangkalan lebih maju dan sejahtera
Salam sambutanya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, S.IP., M.H.., menyampaikan bahwa komunikasi dengan media selama ini belum berjalan maksimal. Ke depan pihaknya akan memberikan ruang komunikasi dengan media.
“Kami menyadari peran media sangat penting. Publikasi yang proporsional akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kami berharap media lebih menonjolkan sisi positif pembangunan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang,” ujar Bupati.
Pada kesempatan itu, beberapa awak media menyampaikan harapannya kepada Bupati Bangkalan agar jajarannya yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab bupati memberikan aksesebikitasi ruang terhadap media untuk mendapatkan informasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bangkalan
“Kami ingin pemerintah melihat media sebagai mitra sejajar. Dengan keterbukaan informasi, Supaya masyarakat bisa melihat kinerja pemerintah secara objektif,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan berkomitmen akan memperberat kemitraan dengan media. Melalui kegiatan Cafe Morning sebagai wadah aspirasi,.kritik dan saran antara pemerintah Bangkalan dengan media
“Cafe Morning ini, kalo bisa kita agendakan secara rutin, baik satu bulan sekali atau triwulan, supaya kami bisa mendengar lansung kritik dan saran dari rekan rekan media dalam membangun kabupaten Bangkalan lebih maju,” pungkasnya.*** (Azis)
jurnalis: Abdul Azis
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, nelayan, Opini, Pendidikan, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan, Uncategorized, Wisata
DARI DESA TERTINGGAL MENJADI DESA MANDIRI
Jawa Barat wartapenasatu.comFestival Cikondang Nanjeur: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Desa Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya
Pangalengan, Kabupaten Bandung – Kampung Adat Cikondang menjadi pusat perhatian masyarakat Jawa Barat dengan digelarnya Festival Kampung Adat Cikondang (Cikondang Nanjeur Uleman) pada 8–9 November 2025. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Sunda, tetapi juga menjadi momentum penting dalam upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program strategis nasional.
Festival dibuka pada Sabtu (8/11) dengan kegiatan Bhakti Sosial yang meliputi pembagian beras murah dan pengobatan gratis bagi warga. Program ini disambut antusias masyarakat sekitar, karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka. Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kuat di tengah masyarakat adat Sunda.
Puncak acara berlangsung pada Minggu (9/11), ditandai dengan Launching Sakola Budaya Sunda dan Peresmian Lumbung Kesejahteraan Rakyat Desa. Kedua program tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi serta melestarikan budaya lokal. Festival juga menampilkan beragam kesenian tradisional seperti Beluk, Wawacan, dan Trawangsa yang memperkaya suasana dan menunjukkan kekayaan seni warisan leluhur.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pendataan dan penandatanganan prasasti Lumbung Kesejahteraan Rakyat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., bersama Ketua Umum Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat (LKR) Ibu Indri Wolff. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjadikan Desa Cikondang sebagai percontohan pembangunan desa tertinggal berbasis ketahanan pangan dan kearifan budaya lokal.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Bupati Bandung Dadang Supriatna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua PT LUBKITA Stanley Wolff, Ketua Apdesi A. Anwar Sadat, serta Tuan Rumah Fery Radiansyah. Kehadiran para pejabat dan tokoh ini menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan pelestarian budaya.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat bersama PT LUBKITA memberikan bantuan simbolis berupa 1.000 karung beras ukuran 5 kilogram untuk warga Cikondang. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.
Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Cikondang yang tetap menjaga warisan budaya sambil berinovasi dalam pembangunan ekonomi. “Desa adat seperti Cikondang ini harus menjadi contoh bahwa kemandirian dan kesejahteraan bisa tumbuh dari akar budaya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Fery Radiansyah selaku penggagas kegiatan menegaskan bahwa Festival Cikondang Nanjeur bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga langkah konkret menuju kemandirian ekonomi berbasis lokal. “Cikondang bukan sekadar menjaga tradisi, tapi menjemput masa depan dengan kearifan lokal,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap semangat Cikondang Nanjeur dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk terus maju tanpa kehilangan identitas budayanya.
BY:NokSrie
Padam Lampu di Desa Alas Kembang, Warga Mengeluh Pelayanan PLN Lambat
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, masih diliputi kegelapan sejak Senin (10/11/2025) pukul 19.00 WIB. Pemadaman listrik yang terjadi akibat putusnya salah satu sekring ini telah berlangsung selama lebih dari 24 jam, namun pihak PLN belum juga melakukan perbaikan.
Warga Desa Alas Kembang sangat mengeluhkan pelayanan PLN yang dinilai lambat dan kurang bertanggung jawab. “Mati lampu sudah sehari lebih, kami sangat terganggu. Tidak bisa mandi, kulkas tidak bisa digunakan, dan handphone tidak bisa dicas,” ujar salah satu warga yang namanya enggan disebutkan pada media ini.
Kegiatan sehari-hari warga pun sangat terhambat akibat pemadaman listrik ini. “Kami sangat berharap PLN dapat segera memperbaiki kerusakan ini. Kami sudah menghubungi mereka sejak Senin malam, tapi sampai sekarang belum ada tindakan,” tambah warga lainnya.
Petugas PLN yang dihubungi via WhatsApp pada Senin pukul 20.00 WIB mengatakan akan segera ke lokasi, namun hingga saat ini belum juga terlihat.
“Kami sudah menunggu, tapi tidak ada yang datang. Apakah mereka tidak tahu betapa sulitnya hidup tanpa listrik?” kata seorang warga dengan nada kekecewaan.
Pemadaman listrik ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi warga. Warung-warung yang biasanya buka hingga malam hari terpaksa tutup lebih awal karena tidak ada listrik.
Warga Desa Alas Kembang berharap PLN dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani keluhan pelanggan.
“Kami membayar listrik tepat waktu, tapi pelayanan seperti ini yang kami dapatkan,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait pemadaman listrik di Desa Alas Kembang. Warga masih menunggu perbaikan dan berharap agar listrik dapat segera kembali menyala.
Pemadaman listrik ini menjadi contoh kurangnya pelayanan publik yang diberikan oleh PLN. Warga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali kedepannya.*** (Azis)
Jurnalis: Abdul Azis
