Daerah
- Alutsista, Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
“Ari Sumarni Pimpin GBNN Jakarta Barat, Targetkan Soliditas dan Integritas Jaga Stabilitas Negara”
Jawa Barat wartapenasatu.com
Jakarta Barat Miliki Garda Bela Negara Nasional Baru, Siap Jaga Kedaulatan NKRI
BOGOR – Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Barat resmi dilantik dan dikukuhkan pada 5-6 November 2025. Acara yang berlangsung di Hotel Palm Cisarua, Bogor, ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru periode 2025-2030.
Ketua Umum GBNN, Bapak Fahria Alfiano, Berharapan besar kepada seluruh anggota. Beliau menekankan pentingnya peran GBNN dalam membantu kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya berharap seluruh anggota GBNN dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung program-program pemerintah demi kemajuan Indonesia,” ujar Bapak Fahria Alfiano dengan penuh semangat.
Ibu Ari Sumarni, yang terpilih sebagai Ketua DPW GBNN Jakarta Barat, juga menyampaikan komitmennya untuk memimpin organisasi ini dengan amanah, beradap, konsisten, dan berintegritas. Beliau berharap seluruh jajaran yang berada di bawah komandonya dapat tetap solid dan bersatu, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu stabilitas negara.
“Kita harus tetap solid dan bersatu, meskipun ada banyak ‘preming’ atau gangguan yang mencoba memecah belah kita. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita pasti bisa mengatasi semua rintangan,” tegas Ibu Ari Sumarni.
GBNN sebagai organisasi yang memiliki visi untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada seluruh masyarakat, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat. Dengan kepengurusan baru di Jakarta Barat, GBNN siap berkontribusi secara nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, serta meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat.
Acara pelantikan dan pengukuhan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, yang semakin mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota GBNN. Semangat baru dan harapan besar terpancar dari wajah seluruh peserta, siap mengemban amanah dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
BY:NokSrie
“Anggaran di Atas Roda: Sorotan Tajam terhadap Pengadaan Gerobak Rp12,5 Miliar di Jember”
WARTAPENASATUJATIM | Jember — Data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP) tahun anggaran 2025 mencatat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember berencana melaksanakan program pengadaan Display/Gerobak dengan total nilai mencapai Rp12,5 miliar untuk 2.500 unit.
Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberian sarana usaha kepada pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kabupaten Jember.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus penanggung jawab pelaksanaan program tersebut.
Namun, angka yang tertera dalam dokumen SIRUP itu menarik perhatian publik. Jika dibagi rata, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk satu unit gerobak mencapai Rp5 juta.
Nilai ini kemudian menjadi bahan analisis kritis oleh Tim Litbang dan Investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur dan Jember, yang menemukan adanya perbedaan signifikan dengan harga pasar aktual.
Temuan Litbang MAKI: HPS Dinilai Terlalu Tinggi
Untuk menguji kewajaran harga, Tim Litbang MAKI melakukan penelusuran di sejumlah platform belanja daring nasional yang menjual berbagai jenis gerobak dengan spesifikasi setara.
Dari hasil kajian, ditemukan bahwa harga rata-rata gerobak di pasaran hanya berkisar antara Rp2,3 juta hingga Rp2,8 juta per unit, tergantung pada bahan, ukuran, dan model.
Perbandingan sederhana menunjukkan adanya selisih mencolok hampir dua kali lipat dari harga yang tertera dalam HPS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember.
Fakta ini kemudian menimbulkan indikasi awal adanya dugaan mark-up anggaran pada tahap perencanaan proyek.“Dari hasil telaah, harga pasaran untuk jenis gerobak sejenis jauh di bawah HPS yang ditetapkan pemerintah daerah. Perbedaan ini cukup signifikan untuk menjadi bahan investigasi lebih lanjut,” ujar Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Pertanyaan Publik: Dasar Penetapan Rp5 Juta per Unit
Heru menegaskan, pada tahap perencanaan awal, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban melakukan kajian harga pembanding yang kredibel, termasuk memanfaatkan data terbuka seperti platform e-commerce nasional.
“Proses perencanaan seharusnya didasari oleh data yang bisa diverifikasi publik. Jika harga gerobak di pasaran hanya Rp2–3 juta, lalu dari mana muncul angka Rp5 juta per unit? Ini yang harus dijelaskan oleh pihak Dinas,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila dugaan mark-up pada perencanaan terbukti, maka seluruh proses berikutnya baik melalui lelang terbuka maupun mini kompetisi di e-Katalog berpotensi cacat prosedural dan dapat melanggar prinsip dasar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah.
Selisih Miliaran Rupiah dan Potensi Pelanggaran
Dengan selisih antara harga pasar dan HPS mencapai hampir Rp2 juta per unit, potensi selisih total anggaran mencapai lebih dari Rp5 miliar dari nilai keseluruhan proyek Rp12,5 miliar.
MAKI menilai perbedaan tersebut cukup untuk menjadi indikasi awal potensi kerugian negara apabila nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara wajar.
“Jika dari tahap hulu saja sudah tidak sesuai, maka proses hilirnya termasuk penentuan penyedia bisa ikut bermasalah. Ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tapi soal integritas sistem pengadaan,” lanjut Heru.
MAKI Jawa Timur dan MAKI Jember kini membentuk tim investigasi lapangan untuk memantau proses pengadaan dan distribusi gerobak secara langsung. Tim ini juga akan melakukan verifikasi harga pembanding ke sejumlah vendor gerobak di wilayah Jawa Timur sebagai data pendukung investigasi.
“Saya sudah menandatangani surat tugas bagi tim Litbang MAKI untuk mengawal proses ini sampai tuntas. Jika hasilnya memperkuat dugaan mark-up, kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum Tipikor,” tegas Heru.
Antara Bantuan dan Potensi Penyimpangan
Program pengadaan gerobak sejatinya diharapkan dapat menjadi stimulus nyata bagi pelaku UMKM dan PKL yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Namun, dengan munculnya perbedaan harga dan indikasi ketidakwajaran dalam penentuan HPS, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kembali dipertanyakan.
MAKI menegaskan, pihaknya tidak menolak program bantuan, tetapi mendorong agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa gerobak ini benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha kecil, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir pihak,” tutup Heru dengan nada tegas.
Catatan Akhir: Pentingnya Transparansi Pengadaan Publik
Narasi ini disusun berdasarkan data publik SIRUP LKPP Tahun Anggaran 2025 dan hasil kajian lapangan Tim Litbang MAKI Jawa Timur dan Jember.
MAKI menyerukan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar penetapan HPS Rp5 juta per unit.
Langkah ini penting untuk menjaga prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan yang menggunakan uang negara.*** (Bgn)
Polres Katingan Gelar Apel Gabungan Dalam Rangka Siaga Darurat Bencana
Polres Katingan Gelar Apel Gabungan Dalam Rangka Siaga Darurat Bencana
Katingan, wartapenasatu.com — Polres Katingan melaksanakan apel gabungan gelar pasukan dalam rangka siaga darurat bencana, bertempat di halaman Polres Katingan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Katingan, AKBP Chandra Ismawanto, S.I.K., dan diikuti oleh unsur TNI, Satpol PP, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan, Rabu (05/11/2025).
Apel gabungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh personel dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Katingan, seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam amanatnya, Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto, S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara aparat keamanan dan instansi terkait dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
“Melalui apel gelar pasukan ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh personel siap siaga dan memiliki kesiapan peralatan serta strategi penanganan yang terkoordinasi dengan baik. Penanganan bencana membutuhkan kerja sama semua pihak, baik TNI, Polri, maupun instansi pemerintah daerah,” Pungkasnya.
Selain apel pasukan, kegiatan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana, seperti kendaraan operasional, peralatan evakuasi, serta perlengkapan medis dan logistik.
Dengan adanya apel gabungan ini, diharapkan sinergitas antarinstansi dapat semakin kuat dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari ancaman bencana alam di wilayah Kabupaten Katingan.
Acara Konsolidasi & silaturahmi Presiden partai PADI PINI partai PADI,DPN partai PADI ke DPP Partai PADI prov. Banten
Warta Pena Satu-Tangerang, Banten Acara konsolidasi dan silaturahmi Presiden Partai PADI ke DPP Partai PADI Provinsi Banten:
Presiden Partai PADI (Pertai Amanat Demokrasi Indonesia), Bapak MAYJEN PURN Drs. BERLIAN SYAFEI melakukan kunjungan konsolidasi dan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai PADI Banten pada hari ini, Rabu (5/11/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkuat struktur partai di tingkat daerah serta menyelaraskan visi dan misi partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Presiden Partai PADI untuk memastikan seluruh jajaran partai, dari tingkat pusat hingga daerah, memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan partai. Dalam sambutannya, Bapak MAYJEN PURN Drs. BURLIAN SYAFEI menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama antar kader untuk mencapai tujuan bersama.
Acara yang dihadiri oleh Masing- masing DPD partai PADI Perwakilan pengurus kabupaten & kota yg ada di provinsi Banten jg dihadiri kader Partai PADI dari berbagai daerah di Banten ini berlangsung dikantor sementara DPP partai PADI provinsi Banten yang Beralamat Diko. Cangkudu-Cisoka Tangerang-Banten . Selain agenda konsolidasi, acara ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara Presiden Partai dengan para kader, di mana berbagai isu strategis dibahas secara mendalam.
Dalam diskusi tersebut, beberapa isu yang menjadi perhatian utama adalah persiapan menghadapi Pemilu 2029, peningkatan kualitas kader, serta penguatan basis dukungan partai di kalangan masyarakat. Bapak Surya Paloh juga memberikan arahan mengenai strategi komunikasi politik yang efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Ketua DPP Partai PADI Banten, Bapak KH. Ahmad Basir Karomi Spd.i menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan bahwa kehadiran Presiden Partai memberikan semangat baru bagi seluruh kader di Banten. Beliau juga menyampaikan komitmen DPP Partai PADI Banten untuk terus bekerja keras dalam memajukan partai dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Selain agenda internal partai, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di Banten. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan citra positif partai di mata publik.
Acara konsolidasi dan silaturahmi ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, di mana para kader berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Presiden Partai. Diharapkan, kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kader serta meningkatkan semangat juang dalam memajukan Partai PADI.
Terapi MWPS: Solusi Nyeri Kepala, Wajah Tegang, dan Saraf Kaku
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 6 November 2025 Siang itu, suasana ruang terapi di DetokRapit Totok Saraf Anatomi Surabaya terasa tenang. Aroma minyak terapi berpadu dengan denting halus alat stimulasi saraf. Di salah satu kursi pasien, tampak seorang pria berusia 46 tahun duduk sambil memegangi tengkuknya. Dialah Pak Agung, warga Perumahan Delta Sari, Sidoarjo, yang datang dengan keluhan klasik MWPS, singkatan dari Migren, Wajah, Pundak, dan Saraf.
Sudah lebih dari sebulan Pak Agung merasakan pusing berdenyut di sisi kiri kepala, pundak berat, dan wajah sering terasa kaku
“Kalau malam, nyut-nyutan sampai ke mata. Pundak kanan juga rasanya seperti ditindih batu.
”ujarnya. Ia sudah sempat ke klinik umum dan mengonsumsi obat pereda nyeri, namun hasilnya hanya sementara.
Menurut Rijendanel, terapis utama di DetokRapit, kondisi Pak Agung termasuk kategori MWPS kronis — kombinasi gangguan sirkulasi darah, ketegangan otot servikal, dan stres saraf jangka panjang. “Saraf leher bagian atas (C2–C4) punya hubungan langsung dengan wajah dan otak. Kalau jalurnya tersumbat, efeknya bisa ke migren, wajah kaku, bahkan kesemutan di tangan,” jelasnya.
Saat pemeriksaan anatomi dilakukan, ditemukan ketegangan ekstrem di otot trapezius dan levator scapula. Dengan teknik Totok Spinal Release, Rijendanel membuka jalur saraf menggunakan tekanan bertahap. Titik-titik vital di sekitar leher, bahu, dan pangkal kepala disentuh perlahan, sambil menjaga ritme napas pasien agar tetap stabil. Menit ke-10 terapi, Pak Agung mulai merasakan sensasi hangat menjalar ke kepala. Otot yang tadinya kaku mulai melunak. Setelah 25 menit, warna wajahnya kembali segar. “Tadi rasanya kayak kepala saya dibuka sumbatnya,” ucapnya lega sambil memutar leher kanan-kiri tanpa nyeri.
Rijendanel menjelaskan bahwa terapi MWPS bukan sekadar pijatan, tapi penyelarasan sistem saraf, peredaran darah, dan energi tubuh bagian atas. Banyak pasien, katanya, tidak sadar kalau keluhan migren dan pundak berat sebenarnya berasal dari leher yang “macet” secara anatomi dan bioenergi.
“Kalau dibiarkan, bisa berlanjut jadi vertigo, kesemutan kronis, bahkan stroke ringan,” tambahnya. Oleh karena itu, terapi MWPS juga sekaligus berfungsi sebagai detoks saraf stres — membuang sumbatan energi akibat tekanan pikiran.
Usai terapi, Pak Agung tampak lebih tenang. Ia diminta menjaga postur saat bekerja di depan komputer dan melakukan peregangan ringan setiap dua jam. “Saya baru sadar, ternyata stres dan posisi duduk bisa separah ini efeknya ke saraf,” katanya sebelum pulang.
Kini, DetokRapit Totok Saraf Anatomi Surabaya menjadikan MWPS sebagai salah satu program unggulan. Banyak pasien dari Sidoarjo, Gresik, hingga Jombang datang untuk penanganan serupa. Klinik ini beralamat di Jl. Bangkingan IX Blok XI No. 38, Surabaya, buka setiap hari pukul 10.00–19.00 WIB, dan dapat dihubungi melalui WhatsApp wa.me//6285180980474.
Tubuh manusia selalu jujur. Rasa sakit hanyalah pesan bahwa ada jalur yang tersumbat. Dan lewat tangan-tangan terlatih, pesan itu diterjemahkan menjadi pemulihan satu tekanan lembut, satu napas lega, satu kehidupan yang kembali lancar.(Dodo)
MAKI Jatim Pertanyakan Keputusan Baperjakat dan BKD Jatim Pasca Pengangkatan Dra Vitri Sebagai Sekdispora Jatim
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Januari tahun 2025, Dra Vitri Rahmawati resmi ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Dinas Pemuda dan Keolahragaan Provinsi Jawa Tinur (Dispora Jatim) dibawah kepemimpinan Hadi Wawan sebagai Kadispora Jatim.
Pengangkatan definitif Dra Vitri Rahmawati saat ini menjadi definitif Sekretaris Dispora Jatim memantik kekecewaan MAKI Jatim secara kelembagaan.
Kekecewaan mendasar MAKI Jatim adalah bahwa Dra Vitri ditengarai sudah pernah mendapatkan sanksi hukum tegas secara kedinasan berupa penurunan sanksi kepangkatan satu tingkat dari eselon III ke eselon IV.
Sanksi administrasi tegas ini diberlakukan kepada Vitri dikarenakan adanya permasalahan dugaan perselingkuhan diantara sesama PNS dan hal tersebut sah dibuktikan keberadaan kasusnya oleh BKD Jatim, terbukti dengan adanya sanksi penurunan kepangkatan yang harus diterima Vitri.
Dengan berjalannya waktu, MAKI Jatim sangat kaget ketika Dra Vitri resmi kembali ke eselon 3 dan menjabat definitif Sekretaris Dispora Jatim saat ini.
Keputusan dari Baperjakat Jatim dan BKD Jatim ini tentunya memantik kekecewaan MAKI Jatim secara kelembagaan, dimana sangat jelas Baperjakat Jatim dan BKD Jatim diduga sengaja menutupi dan tidak mengindahkan history atau rekam jejak yang sangat kelam dari Dra Vitri.
“Temuan ini akan kami sampaikan tegas terkait telaah dan hasil rekam jejak dari Dra Vitri kepada Sekdaprov Jatim, Ex Officio Ketua Baperjakat Jatim dan Kepala BKD Jatim secepatnya, dan mereka harus menjawab pertanyaan kami dengan jelas dan lugas, Catat itu,” jelas Heru MAKI, Koordinator MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.
Heru MAKI menegaskan bahwa keputusan dari Baperjakat Jatim dan BKD Jatim dengan mendefinitifkan Dra Vitri sebagai Sekdispora Jatim tanpa mengindahkan rekam jejaknya tentunya harus dipertanggung jawabkan kepada publik.
Dasar dan alasan menaikkan kembali Dra Vitri ke eselon 3 sekaligus menjabat definitif Sekdispora Jatim harus diulas dengan jelas dan komprehensif oleh Baperjakat dan BKD Jatim.
Heru MAKI menambahkan bahwa MAKI Jatim siap membawa permasalahan ini ke ranah yang lebih lebar termasuk menanyakan kepada Irjend Kemendagri berkenaan dengan keputusan yang sudah diambil Baperjakat dan BKD Jatim untuk dievaluasi kembali.
“Kami juga akan bersurat kepada Inspektorat Jatim sebagai APIP berkenaan dengan pengangkatan Dra Vitri tersebut dan sekaligus menegaskan apakah memang sanksi yang diterima Dra Vitri sebelumnya dianggap sudah berakhir dan apakah sudah sesuai dengan regulasi,” tegas Heru MAKI.
Heru MAKI dalam penjelasan lanjutannya sebenarnya sudah menengarai beberapa kasus pengenaan sanksi yang dikenakan kepada PNS dan ditengarai bahwa hasil BAP dari BKD Jatim tersebut ternyata hanya mengikuti “pesanan” dari sang pemesan, yaitu OPD itu sendiri.
Beberapa kali kami menerima laporan dan aduan dari korban permasalahan yang akhirnya harus menerima sanksi dengan berbasis dasar penilaian yang terlihat hanya sepihak saja, dan terkesan mengikuti pesanan dari OPD Pemprov Jatim itu sendiri.
“Pelan dan pasti,pasca pengungkapan dasar penempatan Dra Vitri kembali ke eselon 3 dan menjadi Sekdispora Jatim, MAKI Jatim juga akan ungkap beberapa korban penerima sanksi tegas ini dan diduga akibat penilaian sepihak dari OPD serta BKD Jatim,” jelas Heru MAKI.
Sementara berita ini dituliskan, Surat Resmi MAKI Jatim telah selesai dibuat dan akan dikirimkan secepatnya kepada Ketua Baperjakat Jatim, dalam hal ini Sekdaprov Jatim, Kepala BKD Jatim dan Kepala Inspektorat Jawa Timur.*** (Bgn)
Polres Toba Tertibkan Knalpot Racing: Jaga Kenyamanan Masyarakat
Polres Toba Tertibkan Knalpot Racing: Jaga Kenyamanan Masyarakat
Toba, wartapenasatu.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Toba kembali berhasil mengamankan 11 sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dalam operasi penertiban yang dilakukan pada Selasa, 4 November 2025. Penertiban ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kebisingan dan gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan knalpot racing di wilayah hukum Polres Toba.
Kapolres Toba, AKBP V.J Parapaga, S.I.K, melalui Kasat Lantas AKP Khairul Akbar Lubis, SH, menjelaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas dan mengurangi polusi suara yang meresahkan masyarakat. Pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan patroli secara hunting system terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek) atau knalpot brong/racing.
AKP Khairul Akbar Lubis menegaskan bahwa penggunaan knalpot brong melanggar aturan lalu lintas karena tidak sesuai dengan standar pabrik dan dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Patroli rutin dilakukan untuk menindak pengendara yang menggunakan knalpot brong. Selain melanggar aturan, suara bising dari knalpot ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Adapun kendaraan yang diamankan meliputi berbagai merek dan jenis, seperti Yamaha NMAX, Honda CB150R, Suzuki Satria F150, Honda Revo, Honda Beat, Honda CBR, Yamaha Jupiter, Yamaha Scorpio, dan Yamaha R15. Pemilik kendaraan yang diamankan wajib mengganti knalpot racing dengan knalpot standar dan membawa surat-surat kendaraan yang lengkap.
AKP Khairul Akbar Lubis menambahkan bahwa anggota Satlantas Polres Toba akan terus melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas kapan saja di wilayah Kabupaten Toba. Hal ini dilakukan demi terwujudnya Kabupaten Toba yang aman dan kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, AKP Khairul Akbar Lubis juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib. Ia mengajak masyarakat untuk berkendara dengan bijak dan menggunakan knalpot standar.
Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Toba.
Alasan perubahan: Artikel ini telah disempurnakan dengan mengikuti kaidah EYD yang benar, termasuk perbaikan tanda baca dan kesalahan ketik. Selain itu, narasi te11lah dikembangkan menjadi tujuh paragraf dengan gaya bahasa yang lebih intelektual dan mudah dipahami.
Asesmen Kepala Sekolah: Bukan Sekadar Guru Berprestasi
Asesmen Kepala Sekolah: Bukan Sekadar Guru Berprestasi
Toba. wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan asesmen terhadap 205 Kepala Sekolah SD dan SMP serta 220 guru yang berminat menjadi kepala sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 5 hingga 8 November 2025, bertempat di SMP Negeri 4 Laguboti. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba menggandeng Psikolog dari Arunika Resilience Consulting sebagai tim penguji dalam asesmen ini.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Rikardo Hutajulu, asesmen ini tidak melibatkan seluruh kepala sekolah, melainkan hanya mereka yang belum memasuki masa pensiun. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk mengukur tingkat integritas, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki oleh para calon kepala sekolah. Bentuk ujian meliputi ujian tertulis dan wawancara, dengan materi yang sepenuhnya menjadi wewenang tim penguji.
Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, dalam arahannya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berakhlak merupakan salah satu poin penting dalam Visi-Misi Toba Mantap 2029. Oleh karena itu, kepala sekolah yang terpilih harus benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Asesmen ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang akurat mengenai kelayakan seseorang untuk menjadi kepala sekolah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa guru berprestasi tidak otomatis menjadi kepala sekolah yang baik. Kemampuan seorang kepala sekolah tidak hanya diukur dari kemampuan akademiknya, tetapi juga dari kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Beliau justru berpendapat bahwa guru yang hebat sebaiknya tetap mengajar dan berbagi ilmunya kepada para siswa.
Wakil Bupati juga menceritakan pengalaman seorang guru berprestasi di Kabupaten Toba yang memilih untuk mengundurkan diri setelah diangkat menjadi kepala sekolah. Guru tersebut merasa bahwa passion-nya tidak berada di bidang kepemimpinan, melainkan di bidang pengajaran. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam menempatkan kepala sekolah yang tepat sasaran.
Melalui asesmen ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kemampuan para kepala sekolah dan guru. Dengan demikian, penempatan kepala sekolah dapat dilakukan secara lebih tepat, sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing individu.
Wakil Bupati mengakhiri arahannya dengan menegaskan bahwa kemampuan manajemen dan kepemimpinan sama pentingnya dengan kemampuan akademis dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Asesmen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba.
Siaga Bencana: Negara Hadir Lindungi Rakyat, Apel siaga.
Siaga Bencana: Negara Hadir Lindungi Rakyat, Apel siaga.
Medan, wartapenasatu.com – Dalam menghadapi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan fenomena alam, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengambil langkah proaktif dengan menggelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana. Acara yang berlangsung pada Rabu, 5 November 2025, di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut ini, menjadi simbol komitmen negara dalam melindungi segenap rakyat dari ancaman bencana.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., yang dalam amanatnya menyampaikan pesan penting dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Kehadiran unsur Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, BMKG, instansi pemerintahan, tokoh masyarakat, hingga relawan, mencerminkan sinergi lintas sektoral yang menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi bencana di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia.
Kapolri dalam amanatnya menekankan bahwa apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem koordinasi dalam penanggulangan bencana. Indonesia, sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire, memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025 mencatat 2.606 kejadian bencana di berbagai wilayah, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga gempa bumi dan erupsi gunung berapi.
Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam serta mengganggu tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan bencana membutuhkan respons cepat dan tepat dari seluruh elemen bangsa. Kapolri mengingatkan bahwa 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak curah hujan diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina yang mulai terjadi sejak November juga perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan intensitas hujan di beberapa wilayah.
Dalam konteks ini, kesiapsiagaan, kolaborasi, dan kecepatan respons menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana. Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan. Kapolri mengutip pesan Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat harus digunakan untuk melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bencana alam.
Amanat ini bukan hanya tanggung jawab kedinasan, tetapi juga panggilan moral dan bentuk pengabdian terhadap kemanusiaan. Semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab menjadi landasan dalam melaksanakan tugas mulia ini. Setiap langkah yang diambil diharapkan menjadi ladang ibadah dan bukti nyata kehadiran negara di tengah rakyat yang membutuhkan perlindungan.
Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini menjadi manifestasi nyata dari kepedulian dan kesiapan Polri bersama seluruh elemen bangsa dalam menghadapi ancaman bencana alam. Dengan semangat gotong royong dan kesiapsiagaan yang tinggi, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh, aman, dan berdaya tahan terhadap segala bentuk risiko bencana.
Brimob Kalteng Gelar Pengobatan Gratis untuk Warga Kelurahan Marang, Bentuk Bakti Brimob Untuk Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah melalui kegiatan pengobatan gratis dalam rangka Bakti Kesehatan yang digelar di Kelurahan Marang, Jalan Tjilik Riwut Km. 23, Kota Palangka Raya. Selasa (4/11/2025)pagi.
Sejak pagi, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Tim Kesehatan Lapangan (Keslap) Satbrimob Polda Kalteng memberikan berbagai layanan pemeriksaan, seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula, ,konsultasi kesehatan umum, dan pengobatan gratis bagi warga yang sakit.Suasana keakraban terasa ketika para personel Brimob dan Bhayangkari berbaur dengan masyarakat, membantu dengan penuh senyum dan kehangatan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dansatbrimob Polda Kalteng Kombes Pol. Irwan Jaya, S.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Satbrimob Ny. Endang Irwan Jaya, serta para pejabat utama Satbrimob dan anggota Bhayangkari lainnya. Mereka meninjau langsung jalannya kegiatan dan menyapa masyarakat yang sedang mengikuti pengobatan gratis.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. Irwan Jaya menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat serta menegaskan komitmen Brimob untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
“Kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Brimob bukan hanya hadir ketika ada gangguan keamanan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” ujar Kombes Pol. Irwan Jaya.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, sebagai bentuk nyata kepedulian Brimob terhadap kesejahteraan masyarakat.
Warga Marang menyambut positif kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma. Suasana penuh kebersamaan dan kehangatan menutup kegiatan yang sarat makna kemanusiaan ini.
