Daerah
Tapanuli Tengah Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Nasional
Tapanuli Tengah Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Nasional
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional, yaitu Program 3 Juta Rumah, yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi (rakor) yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rakor yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, yang mengikuti jalannya diskusi dari Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapanuli Tengah pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. Kehadiran Wabup Mahmud Efendi menegaskan keseriusan Pemkab Tapteng dalam menyelaraskan program-program pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan fokus utama rakor adalah capaian Sumatera Utara dalam Program 3 Juta Rumah pada tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan target nasional mencapai 3 juta unit rumah pada tahun yang sama.
Gubernur Sumatera Utara juga mengungkapkan kondisi existing kuota untuk Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah 20.000 unit rumah, di mana 8.148 unit atau 40,74 persen di antaranya telah melalui proses akad. Untuk mencapai target yang ditetapkan, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyediakan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, serta memvalidasi data calon penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah melalui berbagai sumber, seperti Dana Stimulan Kawasan (DSK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Jaminan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur permukiman juga menjadi perhatian penting dalam implementasi program ini.
Dalam strategi akselerasi Provinsi Sumatera Utara, dicanangkan Gerakan Rumah 2025 yang mengedepankan sinergi lintas kabupaten/kota, penyederhanaan proses izin melalui Online Single Submission (OSS), pendampingan oleh Tim Teknis Provinsi, serta kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber. Tantangan utama yang dihadapi meliputi proses perizinan yang belum seragam antar daerah, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, kendala pembiayaan bagi MBR informal, dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal.
Menanggapi arahan Gubernur Sumatera Utara, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sepenuhnya mendukung Program Presiden Pembangunan 3 Juta Rumah. Beliau juga melaporkan data pembebasan AQQ1 (Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Perumahan) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan total 434 unit bangunan yang dikembangkan oleh PT Tapanuli Karya Cemerlang, PT Sokevin Karya Gemilang, dan Elwardo Lumbantobing.
Polres Bojonegoro Bersama Pemkab Lakukan Sidak Gabungan, Pastikan HET Beras Tetap Terkendali
WARTAPENASATUJATIM | BOJONEGORO – Petugas gabungan dari Polres Bojonegoro Polda Jatim bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan Inspeksi Mendadak (sidak) di sejumlah toko tradisional, toko modern, dan produsen beras di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Senin (27/10/2025).
Sidak ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium tetap stabil di pasaran serta mencegah terjadinya lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kegiatan pengecekan dipimpin oleh Kanit Pidsus Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda A. Zaenan Na’im, bersama sejumlah anggota Unit II Pidsus lainnya.
Turut mendampingi tim dari Bagian Perekonomian Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, yang menjadi komoditas utama masyarakat Bojonegoro.
Sidak dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain Swalayan Samudera, Indomaret, Pasar Tradisional Banjarejo, Toko Modern Nurul Mart, serta UD Fajar Fortuna Mandiri selaku produsen beras lokal.
Lokasi tersebut dipilih sebagai representasi rantai distribusi beras dari tingkat produsen hingga konsumen.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok beras di Bojonegoro berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Di seluruh titik pemantauan, tidak ditemukan adanya kelangkaan barang maupun praktik penimbunan oleh pelaku usaha.
Harga beras di pasaran juga terpantau stabil. Untuk beras medium, harga dijual sekitar Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium berkisar Rp14.900 per kilogram.
Harga tersebut sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan belum mengalami kenaikan.
Ipda A. Zaenan Na’im menegaskan, kegiatan sidak akan terus dilakukan secara berkala hingga akhir tahun 2025 guna menjaga stabilitas harga dan mencegah pelanggaran ketentuan HET.
“Kami ingin memastikan harga beras tetap terjaga dan tidak memberatkan masyarakat. Kestabilan harga pangan merupakan bagian penting dari keamanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Bila ditemukan toko atau agen yang menjual beras di atas harga HET, maka Dinas Perdagangan akan menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dapat terus terjalin erat.
Dengan begitu, harga beras tetap stabil, pasokan aman, dan masyarakat Bojonegoro diimbau tetap tenang serta bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok. (Bgn)
Proyek Rabat Beton SMAN 1 Uluan Diduga Asal Jadi: Merugikan Sekolah dan Masyarakat
Proyek Rabat Beton SMAN 1 Uluan Diduga Asal Jadi: Merugikan Sekolah dan Masyarakat
Toba, wartapenasatu.com – Pada Selasa, 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tim dari Kaperwil Media Warta Pena Satu (MWPS) Sumut, Torang Sirait, menemukan dugaan pengerjaan proyek rabat beton yang tidak sesuai standar di SMAN 1 Uluan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan mutu dan kualitas bangunan yang dapat merugikan pihak sekolah.
Saat melakukan investigasi, tim MWPS Sumut mendokumentasikan kondisi proyek rabat beton tersebut dalam bentuk video. Video tersebut kemudian dikirimkan kepada pihak pemborong bermarga Manurung, disertai pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan yang dinilai kurang memadai. “Mohon izin, Pak! Kami dari Media Warta Pena Satu (MWPS) Sumut menemukan banyak retakan pada bangunan proyek Bapak, padahal belum selesai dikerjakan,” ujar Torang Sirait melalui percakapan seluler.
Selain itu, tim MWPS Sumut juga mempertanyakan penempatan plang proyek yang tidak sesuai ketentuan. Plang proyek seharusnya dipasang di titik kuadrat nol atau di luar halaman sekolah, bukan ditempelkan di tengah-tengah pohon tanpa bingkai yang layak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut dikerjakan secara terburu-buru dan kurang profesional.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak pemborong bermarga Manurung berjanji akan memperbaiki kerusakan yang ada sebelum serah terima kepada instansi terkait. Ia juga mengakui bahwa penempatan plang proyek di badan pohon halaman SMAN 1 Uluan disebabkan oleh keterbatasan waktu.
Tim MWPS Sumut juga melakukan konfirmasi kepada Komite SMAN 1 Uluan yang enggan disebutkan namanya. Pihak komite menyayangkan penempatan plang proyek yang tidak sesuai dan kualitas bangunan yang dinilai asal jadi. “Coba Bapak lihat saja, plang proyek ini ditempatkan di tengah-tengah pohon di dalam pekarangan sekolah. Batu-batu ini juga sudah goyang, tidak sesuai dengan RAB. Ada apa ini?” ujarnya.
Orang tua murid juga turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas bangunan proyek tersebut. Mereka meminta kepada Dinas PURP Kabupaten Toba, Dinas Inspektorat Kabupaten Toba, dan Bupati Kabupaten Toba untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap proyek rabat beton di SMAN 1 Uluan.
Kepala Sekolah SMAN 1 Uluan saat diwawancarai mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai proyek tersebut. Ia menjelaskan bahwa proyek rabat beton tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk SMAN 1 Uluan. Penjaga sekolah juga menambahkan bahwa selama pengerjaan proyek, tidak pernah ada pengawas bangunan yang meninjau lapangan. Akibatnya, pekerjaan terkesan asal jadi dan mengganggu aktivitas siswa dan guru yang kesulitan memarkirkan kendaraan.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Toba, wartapenasatu.com – Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., menghadiri sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Hotel Labersa, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin, 27 Oktober 2025. Kehadiran Kapolres menunjukkan komitmen Polri dalam mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Toba, Effendi S.P. Napitupulu; Wakil Bupati Toba, Audy Murphy O. Sitorus; anggota DPR RI, Martin Manurung; serta Dandim 0210/TU, Letkol Kav Ronald Tampubolon, SH, M.Han, yang diwakili oleh Kasdim Mayor Arh AS Butarbutar, SH. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Toba, para Kepala OPD, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Toba.
Dalam sambutannya, Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, menekankan bahwa Dana Desa adalah amanat negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kami dari Polri akan terus berada di garis depan dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Namun, lebih dari itu, kami ingin membangun budaya transparansi yang dimulai dari desa,” tegas AKBP V.J. Parapaga.
Kapolres juga mengajak seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi penyimpangan Dana Desa. Ia meyakinkan bahwa kepolisian siap menindaklanjuti setiap laporan dengan pendekatan yang solutif dan humanis, mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
Dengan adanya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toba dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan desa secara keseluruhan.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa di Kabupaten Toba.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
Kapolres Nganjuk Apresiasi Langkah Cepat Polsek Rejoso Tangani Jalan Ambles Penghubung Dua Desa
WARTAPENASATUJATIM | Nganjuk – Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, jalan penghubung antara Desa Jintel dan Desa Kedungpadang ambles pada Sabtu malam (25/10/2025).
Menyikapi hal tersebut, Polsek Rejoso bersama BPBD, perangkat desa, dan pihak kontraktor bergerak cepat melakukan peninjauan dan penanganan darurat di lokasi pada Senin (27/10/2025).
Pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan jalur alternatif sekaligus membahas solusi teknis terkait perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat dua desa tersebut.
Upaya awal dilakukan dengan pemasangan bronjong penahan aliran air serta rencana pembuatan gorong-gorong berstandar agar tidak merugikan lahan warga sekitar.
Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M., memberikan apresiasi atas langkah cepat jajaran Polsek Rejoso dalam menangani kejadian tersebut.
“Respons cepat di lapangan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga. Kami berterima kasih atas koordinasi baik antara Polsek, BPBD, dan pemerintah desa dalam menanggulangi bencana ini,” ungkap AKBP Henri.
Sementara itu, Kapolsek Rejoso AKP Totok Harianto menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan masyarakat tetap mendapat akses transportasi yang aman.
“Kami bersama pihak terkait telah berkoordinasi untuk membuat saluran air dan gorong-gorong baru agar kerusakan tidak meluas. Kami juga terus melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan,” ujar AKP Totok.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu memulihkan kembali akses utama warga Desa Jintel dan Kedungpadang serta mencegah terjadinya kerusakan serupa di kemudian hari. (Bgn)
Kolaborasi PLN Icon Plus dan Pemkot Surabaya Wujudkan Penataan Infrastruktur Kabel Fiber Optik yang Lebih Tertib dan Aman
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 23 Oktober 2025 — PLN Icon Plus melalui salah satu unintya, SBU Regional Jawa Bagian Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan Penataan dan Penertiban Pemanfaatan Aset Ketenagalistrikan (P3AK) di kawasan Jl. Raya Jelidro, Kecamatan Sambikerep, Surabaya pada Kamis (23/10).
Program ini menjadi langkah konkret dalam menjaga keamanan, estetika, serta optimalisasi aset ketenagalistrikan milik PLN, khususnya tiang listrik dan jalur Right of Way (RoW) yang selama ini dimanfaatkan untuk jaringan kabel serat optik.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) lain, Tim Utilitas, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat pusat dan kecamatan.
Kolaborasi lintas lembaga ini dilakukan secara terkoordinasi guna memastikan setiap infrastruktur yang terpasang di ruang publik memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
Pelaksanaan P3AK mencakup serangkaian kegiatan strategis seperti inventarisasi aset, evaluasi instalasi kabel, dan penataan ulang jaringan serat optik yang menumpang di tiang listrik PLN.
Melalui pendekatan ini, setiap elemen jaringan dikaji ulang agar penggunaannya sesuai dengan kapasitas tiang, standar keselamatan, serta regulasi yang berlaku.
General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Timur, Rizky Ardiana Bayuwerty, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN Icon Plus dalam menjaga keandalan dan keselamatan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan perkotaan.
“Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya ini bukan hanya tentang menertibkan kabel, tetapi juga memastikan pemanfaatan aset ketenagalistrikan berjalan secara efisien, aman, dan selaras dengan tata ruang kota. Melalui langkah ini, kami ingin menghadirkan lingkungan yang lebih rapi, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” ujar Rizky Ardiana Bayuwerty.
Lebih lanjut, kegiatan penataan di kawasan Sambikerep, Surabaya ini diharapkan menjadi model implementasi penertiban aset ketenagalistrikan di wilayah lain, terutama di area perkotaan yang memiliki kepadatan infrastruktur telekomunikasi tinggi.
Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, optimalisasi aset PLN dapat berjalan beriringan dengan upaya mempercantik wajah kota dan meningkatkan kualitas layanan digital masyarakat.
Melalui pelaksanaan P3AK yang berkelanjutan, PLN Icon Plus dan Pemkot Surabaya menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan infrastruktur kota yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga tertib, aman, dan mendukung visi Surabaya sebagai kota modern berbasis digital yang berwawasan lingkungan.*** (Bgn)
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
Kolaborasi Kemensos dan PT Tresno Jamu Indonesia, Wujudkan Pemberdayaan Ekonomi di Magelang
NUSANTARA wartapenasatu.com
Kemensos Perluas Program Kampung Berdaya, Serahkan 25 Ekor Kambing di Magelang
Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperluas jangkauan Program Kampung Berdaya sebagai langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa melalui optimalisasi potensi lokal.
Penyerahan bantuan ternak menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Siang tadi, perwakilan Kemensos menyerahkan sebanyak 25 ekor kambing jenis saanen kepada 25 penerima manfaat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dan PT Tresno Jamu Indonesia.
Direktur Pemberdayaan Sosial Kemensos, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga desa. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.
Menurut Agus Jabo, kemitraan dengan dunia usaha seperti PT Tresno Jamu Indonesia menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu penerima manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem sosial di wilayah pedesaan.
Jenis kambing yang diserahkan, yakni kambing saanen, dikenal sebagai salah satu varietas penghasil susu berkualitas tinggi. Dengan demikian, penerima manfaat dapat mengembangkan usaha peternakan sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor pengolahan susu kambing.
Bantuan tersebut juga menjadi langkah awal pengembangan ekonomi berbasis potensi desa. Melalui pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, Kemensos berharap warga dapat mengelola bantuan tersebut secara produktif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang.
Kemensos menegaskan, program Kampung Berdaya bukan hanya sekadar penyaluran bantuan, melainkan sebuah gerakan membangun kemandirian sosial dan ekonomi dari desa. Semangat “dari desa untuk kemajuan bangsa” menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
BY”NOK SRIE”
Korem 081/DSJ Tingkatkan Kesiapsiagaan Lewat Latihan Penangulangan Bencana Alam
WARTAPENASATUJATIM | Tulungagung – Latihan Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Korem 081/DSJ TA 2025 resmi dimulai hari ini di Pantai Sidem Komplek, Kabupaten Tulungagung, Senin (27/10/2025).
Latihan yang direncanakan berlangsung selama lima hari tersebut mengusung tema “Melaksanakan Operasi Penanggulangan Bencana Alam yang Terintegrasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tugas Pokok Kodam V/Brawijaya.”
Danrindam V/Brawijaya Brigjen TNI Hari Rahardjanto selaku Wakil Komandan Latihan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan, serta memperkuat sinergi antara unsur komandan dan staf dalam menghadapi situasi bencana alam.
“Tujuan latihan ini adalah untuk membina kemampuan satuan tingkat Korem dalam penanggulangan bencana alam. Di dalamnya juga melatih kemampuan pengambilan keputusan militer, termasuk mekanisme hubungan kerja antara staf dan komandan,” ujar Brigjen Hari kepada awak media usai membuka latihan tersebut.
“Selain itu, latihan ini juga bertujuan untuk melatih peran Komandan Korem (Kolonel Arm Untoro Hariyanto) selaku Komandan Satgas dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan komando, serta pengendalian operasi di lapangan,” tambahnya.
Ia berharap, latihan yang melibatkan berbagai unsur terkait ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan apabila terjadi bencana alam sesungguhnya.
“Walaupun yang dilatih utamanya adalah unsur militer, namun kami juga melibatkan berbagai instansi dan lembaga-lembaga di pemerintahan daerah yang tergabung dalam organisasi penanggulangan bencana. Dengan demikian, apabila terjadi bencana yang sebenarnya, seluruh unsur sudah memiliki kesiapan dan pemahaman bersama dalam mengambil langkah secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Sebagai informasi, selain personel TNI dari jajaran Korem 081/DSJ, latihan ini juga melibatkan personel dari Polres Tulungagung, Polairud, Tagana, PMI, Damkar, SAR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. (Bgn)
Kapolresta Banyuwangi Buka Kejurprov Bola Voli U-19 Jawa Timur 2025 di GOR Tawang Alun
WARTAPENASATUJATIM | BANYUWANGI – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bola Voli U-19 Jawa Timur resmi dibuka di GOR Tawang Alun Banyuwangi, Senin (27/10/2025).
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., selaku Ketua Umum PBVSI Kabupaten Banyuwangi, yang membuka kegiatan secara resmi.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Banyuwangi, antara lain Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP., Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) M. Puji Santosa, M.Sc., Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indra Wijaya, S.H., M.I., para pejabat utama Polresta Banyuwangi, para Kapolsek jajaran, pelajar dan stakeholder terkait lainnya.
Kejurprov tahun ini diikuti 22 tim putra dan 16 tim putri dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Para atlet muda akan bertanding selama sepekan, hingga 3 November 2025, untuk memperebutkan gelar juara dan mengasah kemampuan di tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si. M.H, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya karena Banyuwangi kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi ini.
“Melalui ajang Kejurprov ini, kita tidak hanya mencari juara, tetapi juga membangun semangat persaudaraan, memperkuat pembinaan atlet, dan melahirkan bibit-bibit unggul bola voli di Jawa Timur yang kelak bisa membawa nama daerah di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar Kombes Pol Rama.
Kapolresta Banyuwangi juga menegaskan bahwa kehadiran atlet, official, dan suporter dari berbagai daerah di Jawa Timur akan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga, pariwisata, dan perekonomian Banyuwangi.
“Mari kita junjung tinggi sportivitas, raih prestasi untuk Jawa Timur yang berprestasi dan Banyuwangi yang membanggakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Kejurprov di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh kegiatan olahraga, kesenian, dan budaya sebagai bagian dari pembangunan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
“Atlet muda adalah aset bangsa. Mereka adalah bintang masa depan yang akan mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional maupun internasional. Teruslah berkarya dan jadikan momentum ini sebagai ajang sportivitas,” pesan Bupati Ipuk.
Kehadiran Forkopimda dalam pembukaan Kejurprov menjadi simbol sinergi dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, memperkuat karakter generasi muda, serta menjadikan Banyuwangi sebagai tuan rumah yang berprestasi dan berdaya saing.***(Bgn)
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
Wamen Sos Agus Jabo: Pemberdayaan Masyarakat Harus Dimulai dari Desa dan Ketahanan Pangan Keluarga
NUSANTARA WartaPenaSatu.com
Wamen Sos Agus Jabo Ajak Tani Merdeka Indonesia Kolaborasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengajak Tani Merdeka Indonesia untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat, sekaligus mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kesejahteraan yang berkeadilan.
Pertemuan antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia berlangsung di ruang pertemuan Kementerian Sosial, pada Senin, 13 Oktober 2025. Dalam suasana akrab dan penuh semangat, kedua pihak berdiskusi mengenai potensi sinergi dalam pengembangan program berbasis masyarakat, terutama di sektor ketahanan pangan dan kewirausahaan lokal.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki sejumlah program pendampingan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Tani Merdeka Indonesia. “Kemensos memiliki program pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha, serta pemberdayaan UMKM yang bisa berjalan seiring dengan gerakan Tani Merdeka. Kita ingin masyarakat menjadi mandiri dan berdaya secara ekonomi,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan, fokus kolaborasi juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan keluarga dan pengelolaan potensi lokal agar bernilai ekonomi tinggi. “Potensi desa harus kita olah menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat bisa menciptakan produk unggulan yang tidak hanya menyejahterakan keluarga, tetapi juga daerahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut positif ajakan tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan Kementerian Sosial akan membuka peluang besar bagi para petani dan pelaku UMKM untuk berkembang. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah. Visi kami sejalan dengan semangat pemberdayaan rakyat agar petani tidak hanya bisa menanam, tapi juga mengelola hasilnya menjadi produk bernilai tinggi,” kata Don Muzakir.
Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. “Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat di akar rumput,” ujar Agus Jabo menutup pertemuan.
Dengan adanya sinergi antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia, diharapkan lahir model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak luas. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
By “Nok Srie”
