Ekonomi
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Toba, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor (Polres) Toba merespons cepat laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pemberitaan salah satu media daring, Jelajah Perkara.Com, terkait dugaan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Polres Toba segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
Kasat Reskrim Polres Toba, Iptu Erikson David Hutauruk, SH, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh timnya, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian jenis tembak ikan di wilayah hukum Polres Toba, sebagaimana yang dilaporkan dalam Dumas dan pemberitaan media daring tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Iptu Erikson David Hutauruk setelah memerintahkan Kanit Pidum dan tim Jatanras untuk melakukan pengecekan langsung ke Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (23/10/2025). Pengecekan ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap informasi yang beredar di masyarakat dan media.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media daring, tim dari Polres Toba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Namun, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, tim tidak menemukan adanya bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan media daring tersebut tidak terbukti kebenarannya.
“Ketika tim sampai di sana, tidak kita temukan adanya perjudian seperti yang disampaikan dalam pemberitaan,” ujar Iptu Erikson David Hutauruk.
Meskipun tidak menemukan adanya aktivitas perjudian, tim dari Polres Toba tetap melakukan tindakan preventif dengan memberikan imbauan kepada pemilik warung dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di wilayah tersebut.
Selain itu, tim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak segala praktik perjudian yang dapat merugikan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Polres Toba berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Dengan adanya respons cepat dan tindakan tegas dari Polres Toba, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman kejahatan. Polres Toba juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Toba.
Polres Bangkalan Dampingi Satgas Pangan Jatim dan Bappanas Gelar Pengecekan Harga Beras Untuk Jaga Stabilitas Pasar
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Bangkalan, Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur dan Bappanas (Badan Pangan Nasional) melaksanakan kegiatan pengecekan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Bangkalan, Kamis (23/10/2025).
Pengecekan tersebut turut didampingi oleh Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Bangkalan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Bangkalan, PTSP Kab. Bangkalan, dan Kepala Gudang Bulog Kab. Bangkalan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.
Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Plt. Kasihumas Polres Bangkalan IPDA Agung Intama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif guna menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya penimbunan bahan pangan.
“Polres Bangkalan bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga beras di pasaran. Kami pastikan harga jual tidak melebihi ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar IPDA Agung.
Selain melakukan pengecekan harga, petugas juga berdialog dengan pedagang serta pengelola pasar untuk memastikan pasokan beras tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat konsumen.
“Kami mengimbau kepada para pedagang agar tetap menjual beras sesuai harga yang telah diatur dan tidak melakukan penimbunan. Bila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga beras di wilayah Kabupaten Bangkalan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.*** (Bgn)
Satgas Pengendalian Harga Beras Jawa Timur Sidak Pasar di Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).
Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.
Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.
“Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).
Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.
“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.
Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.
Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.
“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.
Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET Beras Medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara Beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan Beras Premium Rp14.900 per kilogram.
“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.
“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Bgn)
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Satuan Tugas (Satgas) pangan Polda Kalteng menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi terkait, Rabu (22/10/2025).
Dalam rakor yang bertempat di Aula Ditreskrimsus Mapolda setempat tersebut, dihadiri langsung Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Dr. Ir. Pamuji Lestari, MSc dan sejumlah perangkat daerah Kalteng serta pengelola badan usaha di Kota Palangka Raya.
Dirreskrimsus Polda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden terkait stabilisasi harga beras dipasaran.
“Terkait hal tersebut, Polda Kalteng siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras, baik melalui langkah koordinatif maupun penegakan hukum,” ungkap Dirreskrimsus.
Rimsyahtono menegaskan bahwa pihaknya juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang kedapatan menjual beras melebihi HET yang telah ditetapkan.
Selama seminggu ke depan kita akan melakukan pemantauan intensif. Jika masih ditemukan harga beras melebihi HET tanpa alasan logis, kami akan merekomendasikan pencabutan izin usaha melalui instansi terkait.
“Selain itu, bilamana terdapat unsur pidana seperti penimbunan beras atau pemalsuan kualitas produk, maka kami juga akan tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai informasi, harga beras di Kalimantan Tengah saat ini berada di kisaran Rp15.400 per kilogram untuk jenis premium dan Rp14.000 per kilogram untuk jenis medium, dengan variasi harga tergantung kondisi pasar di masing-masing wilayah.
Sementara itu, ditempat yang sama Dr. Pamuji Lestari menjelaskan bahwa untuk saat ini cadangan beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton pada akhir tahun.
Namun, harga beras di pasaran masih mengalami kenaikan, sehingga pemerintah pusat melalui Presiden meminta adanya langkah stabilisasi harga agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan harga jual di tingkat konsumen.
“Kalau harga di atas batas yang ditetapkan, pemerintah meminta distributor dan pengusaha untuk menurunkannya. Jika tetap tidak mengikuti aturan, akan ada peringatan bahkan sanksi tegas sesuai ketentuan,” jelas.
Dirinya menambahkan bahwa saat ini untuk wilayah Kalteng harga beras premium dan medium bervariasi, bahkan masih ada sebagian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena dipengaruhi oleh faktor logistik, terutama biaya transportasi dari daerah penghasil beras ke wilayah Kalimantan.
“Kami pastikan kedepan akan melakukan pemantauan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah bersama satgas pangan dari Polri, sehingga diharapkan pengendalian harga beras dapat berjalan maksimal khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.
Pemkab Taput Genjot Optimalisasi Dana Ketahanan Pangan di Garoga
Pemkab Taput Genjot Optimalisasi Dana Ketahanan Pangan di Garoga
Tapanuli Utara, wartapenasatu.com —Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Pemkab Taput menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan di Kecamatan Garoga pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas PMD, Satya Dharma Nababan, ini dilaksanakan di Kantor Camat Garoga, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga. Turut hadir Camat Garoga, Ade Harry Situmorang, para kepala desa se-Kecamatan Garoga, serta para direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam arahannya, Satya Dharma Nababan menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. “Dana ketahanan pangan ini harus dikelola dengan baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dan BUMDes memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Tahun ini, Kecamatan Garoga menerima alokasi Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp2,3 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan usaha pertanian jagung, jahe, dan ayam petelur. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di tingkat lokal.
Camat Garoga, Ade Harry Situmorang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para pendamping desa. “Kami menyambut baik program ini karena memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk membangun usaha produktif di desa masing-masing,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi forum dialog terbuka antara dinas teknis, camat, kepala desa, dan BUMDes untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta merumuskan strategi percepatan realisasi program ketahanan pangan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang optimal, Pemkab Taput berharap dana ketahanan pangan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Mandailing Natal, wartapenasatu.com – Di tengah keindahan alam Mandailing Natal (Madina), sebuah peristiwa langka dan bermakna terjadi. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bersama Bupati Madina, H. Saipullah Nasution SH.MM, menunjukkan kebolehan mereka dalam menabuh alat musik tradisional Mandailing, Gordang Sambilan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara nilai-nilai HAM universal dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi di Bumi Gordang Sambilan.
Peristiwa istimewa ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara ini merupakan bagian dari penyambutan kedatangan Menteri Natalius Pigai beserta rombongan di Madina. Kehadiran Menteri HAM menjadi kehormatan bagi masyarakat Madina, yang memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan dan pemajuan HAM.
Bupati Saipullah mengungkapkan kebanggaannya atas kunjungan Menteri Natalius Pigai ke Madina. “Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Besar harapan, dapat melaksanakan hal-hal yang bisa kami dukung dalam rangka menyukseskan tugas pokok dan fungsi yang Bapak laksanakan,” tuturnya dengan penuh antusias.
Di hadapan Menteri Pigai, bupati memaparkan letak geografis, potensi ekonomi, kondisi sosial dan masyarakat, serta peranan adat dalam pembangunan Madina. Bupati Saipullah menyoroti kekayaan adat yang mengedepankan kekerabatan, yaitu Dalihan na Tolu, sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat di Madina.
Bupati Saipullah menegaskan bahwa pengakuan terhadap HAM telah tumbuh di dalam jiwa masyarakat Madina sejak usia dini, seiring dengan nilai-nilai agama dan adat budaya yang diwariskan secara turun-temurun. “Sehingga perhatian atau gagasan maupun fokus kami terhadap Hak Asasi Manusia, insyaallah, akan sejalan dengan tugas yang Bapak pandu,” pungkas bupati dengan optimisme.
Menteri Natalius Pigai mengaku telah lama mengenal Madina. Ia menceritakan pengalamannya ketika bersembunyi di Pahae Julu sekitar tahun 1999, saat menjadi aktivis yang dicari-cari oleh pemerintah. Pengalaman ini memberikan kesan mendalam tentang keramahan dan keindahan alam Madina. Menteri Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya Poda na Lima dalam kehidupan masyarakat Mandailing, yang mengajarkan tentang kebersihan hati sebagai fondasi penghormatan terhadap HAM.
Menteri Natalius Pigai sepakat dengan Bupati Saipullah tentang pentingnya peranan Dalihan na Tolu sebagai akar kehidupan bermasyarakat di Madina. Ia menjelaskan bahwa Dalihan na Tolu merupakan pohon kehidupan yang memiliki akar, batang, ranting, dan daun, yang melambangkan keterkaitan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian HAM, kata Natalius Pigai, memiliki anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat berupa pelatihan dan pendidikan bagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang advokasi hak-hak dasar manusia.
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, wartapenasatu.com – di bawah kepemimpinan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani, S.H., M.H., periode 2017–2022, baru-baru ini menjadi sorotan terkait informasi yang beredar mengenai pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu, 15 Oktober 2025, Bupati Sibarani menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak berimbang dan cenderung menjurus pada fitnah. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat dan mencegah disinformasi yang dapat merugikan citra daerah.
Bupati Sibarani menjelaskan bahwa pinjaman PEN merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Program ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif ringan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Landasan hukum dari pinjaman PEN ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Penyaluran pinjaman dilakukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Mekanisme ini memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Untuk Pemerintah Kabupaten Tapteng, pinjaman PEN yang disetujui adalah sebesar Rp 69.243.515.000,00. Dana ini dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang bertujuan untuk mempercepat aksesibilitas dan distribusi hasil bumi, pertanian, perkebunan, serta barang-barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci, dana pinjaman PEN digunakan untuk membiayai 14 kegiatan peningkatan jalan dan normalisasi sungai, yang tersebar di berbagai kecamatan di Tapteng. Beberapa di antaranya adalah peningkatan jalan ruas Pasar Kamis – SP II Kec. Sirandorung, ruas Lobutua – Sitiris tiris Kec. Andam Dewi, ruas Manduamas Lama – Urug Baru Kec. Manduamas, dan ruas FL. Tobing – Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan. Selain itu, juga dilakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kelurahan Padang Masiang Kec. Barus untuk mencegah banjir dan erosi.
Bupati Sibarani juga menjelaskan bahwa pembayaran cicilan pinjaman PEN hanya sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya, yang relatif kecil dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng yang mencapai sekitar Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian, pembayaran cicilan pinjaman tidak akan mengganggu program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dalam penutupnya, Bupati Sibarani mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi dari sumber-sumber terpercaya. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa informasi yang menjurus pada fitnah berasal dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Tapteng atau hanya ingin membuat kegaduhan. Bupati Sibarani mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar Kabupaten Tapteng semakin maju dan sejahtera di masa depan.
Gubernur Khofifah Dukung Penuh FinExpo dan IIFS 2025 OJK Jatim
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap dua agenda besar yang akan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, yaitu Financial Expo (FinExpo) dan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (15/10/2025).
“Insyaallah saya akan hadir, saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan dampak positif untuk sistem keuangan dan pengembangan sektor jasa keuangan di Jawa Timur,” ujar Khofifah melalui keterangan tertulis, pada Kamis (16/10/2025).
Financial Expo (FinExpo) 2025
FinExpo diselenggarakan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK), yang merupakan kampanye nasional inklusi keuangan yang rutin digelar setiap bulan Oktober sejak tahun 2016 oleh OJK bersama pemerintah daerah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
FinExpo 2025 akan digelar pada tanggal 23–26 Oktober 2025 di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur. Acara ini akan menjadi ajang pameran bagi PUJK dan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan edukasi serta penawaran produk dan layanan keuangan kepada masyarakat.
Gubernur Khofifah optimis bahwa OJK Jatim melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan tercatat sebesar 66,46 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 65,43 persen. Begitu juga dengan Indeks Inklusi Keuangan tahun 2025 yang mencapai 80,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,02 persen.
“Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih baik tentang cara mengelola uang mereka, memilih produk keuangan yang sesuai, serta menghindari risiko finansial, dan acara seperti ini bisa memfasilitasi itu,” katanya.
“Semoga acaranya nanti bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar,” harapnya.
FinExpo juga melibatkan Kelompok Kerja Inklusi Keuangan yang beranggotakan PUJK selaku penyelenggara kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga akan menggandeng pelaku UMKM untuk turut berpartisipasi dan memeriahkan pameran.
“Nanti bisa bekerja sama dengan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, saya rasa para kadisnya ini memiliki jaringan yang luas juga untuk bisa memberikan support pada acara ini,” ucapnya.
Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025
Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 akan digelar sebagai wujud komitmen OJK dalam memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Gelaran ini juga menjadi langkah strategis dalam menjadikan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Menurutnya, keuangan syariah di Indonesia perlu mendapatkan banyak penguatan untuk bisa memanifestasikan keuangan syariah yang sesuai kaidah syariah,” tuturnya.
IIFS 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3–4 November 2025 di salah satu hotel ternama di Jawa Timur. Acara ini diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan keuangan syariah Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
“Saya rasa untuk keuangan syariah memang kita perlu untuk sama-sama berbenah ke arah lebih baik, dan mewujudkan keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan kaidah fiqihnya,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan FinExpo dan IIFS 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan keuangan syariah di Indonesia.*** (Bgn)
Metland Cileungsi Tolak Tuntutan Debitur, Relokasi sepihak diwarnai Aksi Premanisme ; “Sebut Kejanggalan Eksekusi secara hukum.
Warta Penasatu, Jakarta,15 Oktober 2025
Proses relokasi sepihak oleh pihak pengembang PT.Metropolitan Land Tbk (Metland) Cileungsi dilakukan secara paksa terhadap debitur bernama Eko Nuryanto [EN] berbuntut panjang. Peristiwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan menganggu kenyamanan warga setempat yang terjadi di Perumahan Metland Cileungsi Sektor 6 Blok FD5, Kabupaten Bogor,Kamis,9 Oktober 2025.
Pemilik rumah EN yang merasa menjadi korban relokasi menuntut uang kerohiman atas kerugian materiil dan immateril yang dialaminya,menurut EN pihak pengembang tidak transparan dalam hal ini terjadi kejanggalan dalam proses hukum. Metland sepihak mengambil alih eksekusi paksa dan memasang banner tanpa surat putusan pengadilan disertai aksi premanisme yang mewarnai relokasi tersebut.
Sebelum peristiwa ini terjadi EN beserta kuasa hukumnya sudah mengajukan tuntutan ini ke pihak Management Metland Tbk. Dengan kedatangan teamnya dua kali antara pukul 10.00 wib dan 16.00 wib ke lokasi peristiwa tetapi pihak management Metland berseteru tidak menyetujuinya dengan alasan debitur sudah lalai dengan kewajibannya membayar cicilan dan tunggakan rumah serta mengusir paksa EN dari rumahnya secara tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi sampai mendapat putusan pengadilan.
“Dengan didampingi kuasa hukumnya EN juga dibantu oleh rekan-rekan DLR (Dakwah Lepas Riba) melakukan pendekatan persuasif secara baik-baik tetapi menemui jalan buntu.Bahkan pihak TNI pun ikut menengahi hal ini dan akhirnya bentrokan antara pihak Metland dan pemilik rumah tidak bisa dibendung aksi adu mulut di kedua belah pihak, sampai dorong mendorong untuk memasuki area rumah secara paksa. Korban diusir paksa dari rumahnya sendiri walaupun EN dan kawan kawan berjumlah sekitar 35 orang sudah berusaha melakukan pertahanan untuk menghalau eksekusi paksa tersebut.Mereka juga mengklaim bahwa proses relokasi diwarnai dengan intimidasi dan kekerasan oleh sekelompok orang yang diduga preman suruhan sehingga terjadi bentrokan fisik berupa luka di pergelangan tangan dan kaki pada dua orang awak media serta pengrusakan rumah di area pintu dan pagar.
Kuasa hukum Debitur, [Heri], dari firma Lepas Dakwah Riba menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum relokasi ini. “Kami menduga ada pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan relokasi ini,” tegasnya. Selain itu, kuasa hukum (Heri) juga mengecam tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan relokasi ini. “Kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap debitur serta kliennya,” ungkapnya.
Atas dasar itu, EN bersama kuasa hukum hanya menuntut satu hal agar diberikan dana kerohiman atas ganti rugi yang dialaminya akibat relokasi paksa ini. Jika permintaan itu bisa terealisasi maka dengan lapang dada EN akan segera mengosongkan rumahnya.
Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan media dikarenakan tindakan ini melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Banyak pihak yang mengecam tindakan relokasi paksa yang dilakukan secara sepihak dan mendesak pejabat pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam kasus ini untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan dana kerohiman dan pihak Metland belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan debitur. Pihak EN dan kuasa hukumnya bersedia menindaklanjuti sampai pengadilan agar pihak Metland mengabulkan tuntutannya dan memberikan keadilan.
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Polda Kalteng dan Perum Bulog Kalteng, yang bersama-sama berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan GPM ini dipusatkan di depan Pos Lalu Lintas Bundaran Besar, Kota Palangka Raya, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025. Lokasi strategis ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si., menjelaskan bahwa penyaluran beras murah ini merupakan bagian dari upaya cooling system dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program GPM.
Kabidhumas menambahkan bahwa GPM kali ini menyediakan beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000, yang akan dijual selama tiga hari berturut-turut, mulai dari hari Rabu hingga Jumat. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beras di pasar atau toko, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Erlan menekankan bahwa kegiatan GPM ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok akan beras. Dengan tersedianya pasokan beras murah, diharapkan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk kebutuhan lain yang mendesak.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polda Kalteng dalam mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan.
GPM ini bukan hanya sekadar penyediaan beras murah, tetapi juga simbol kepedulian dan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.
